NUNUKAN – Meski Pemerintah Daerah Nunukan Kalimantan Utara sudah mengeluarkan kebijakan dengan ketentuan wajib membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk pembelian LPG Subsidi berukuran 3 kilogram, antrean warga tetap saja tidak terurai.
Seperti yang terjadi pada sejumlah pangkalan agen LPG subsidi di Pulau Nunukan dan Sebatik.
Kondisi tersebut menjadi perhatian dari sejumlah pegiat sosial media dan meluapkan kegerahannya di akun Facebook milik mereka.
Akun Facebook atas nama Haji Shofy tidak segan-segan mengutuk keras oknum yang seharusnya tidak mendapatkan SKTM namun bisa memiliki surat keterangan miskin tersebut demi mendapatkan LPG subsidi.
‘’Ya Allah, jangan tambah azab kelangkaan tong gas LPG subsidi dengan menyebarnya korona akibat antrian warga di Nunukan,’’ katanya prihatin, saat dihubungi, Minggu (9/5/2021).
Shofy membuat dan menggunggah video tersebut, sekaligus sebagai kritikan dan sindiran untuk warga kaya yang tega mengambil hak warga miskin.
Hampir setiap kali antrean, warga miskin berteriak-teriak menunjukkan kartu SKTM dan berharap dapat membeli LPG subsidi.
Tidak sedikit dari mereka yang antre berjam jam tak kebagian. Mereka terpaksa kembali dengan wajah menunduk dengan menenteng tabung kosong. Sementara warga kaya yang juga memiliki SKTM pulang dengan senyuman dan tabung gas penuh di tangan.
Akibat kondisi ini kata Shofy, bisa saja akan terjadi permainan harga yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET).
‘’Untuk apa kalian mengantre panas-panas untuk mengambil hak orang miskin? Tidak lihatkah itu tulisan di tong gas melon ‘’untuk warga miskin’’? janganlah sayang, belilah gas LPG 16 Kg, harta bukan juga kalian bawa mati,’’ kata Shofy geram.
Video yang diunggahnya pada, Sabtu (8/05) itu menuai lebih dari 1000 komentar dan dianggap mewakili suara masyarakat miskin.
Video lain yang menggambarkan warga berebut LPG subsidi juga diunggah oleh akun Siti Nadia warga pulau Sebatik.
Terlihat antrean warga berjubel, berteriak teriak dan berebut menunjukkan kartu SKTM kepada agen pangkalan LPG di Sebatik, demi menukar tabung kosong mereka.
Tidak terlihat ada pengawasan petugas, dan protokol kesehatan tidak lagi menjadi kepedulian masyarakat saat berebut LPG Subsidi.
Banyak SKTM dikeluarkan untuk orang kaya.
Dimintai tanggapan atas kondisi ini, Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Pemkab Nunukan, Mukhtar, tidak membantah kondisi yang menjadi sorotan tajam masyarakat ini.
‘’Akhir-akhir ini suplai Pertamina dari Balikpapan ke Tarakan sering terlambat. Kuota yang mereka kirim juga berkurang dari kebutuhan, ndak tahu apa masalahnya. Saya hubungi Pertamina katanya kemarin besar ombak, jadi kapal LCT gak bisa muat banyak,’’ jawabnya.
Mukhtar memastikan kondisi yang terjadi akhir-akhir ini diakibatkan oleh kendala cuaca. Terakhir kali Pertamina mengirim LPG hanya sekitar 6000 tabung saja dari kuota 10.000 dalam sekali kirim.
Ia juga mengakui banyak menemukan SKTM yang dikeluarkan Lurah dan Kades untuk orang kaya yang seharusnya tidak berhak menerima LPG subsidi.
Kendala lain adalah nihilnya anggaran pengawasan yang menjadi masalah tersendiri bagi tim pengawas untuk bekerja.
‘’Tapi kami tetap mengawasi, memang kita akui masih banyak Kades dan Lurah masih mengeluarkan SKTM untuk orang kaya. Itu yang sulit kita kendalikan karena kita takut malah jadi sasaran warga nantinya,’’ kata Mukhtar.
Tanggapan DPRD Nunukan
Terpisah, anggota DPRD Nunukan Andre Pratama bereaksi keras atas jawaban Pemkab Nunukan.
Andre berpendapat, fokus dan konsentrasi pemerintah daerah terhadap krisis di masyarakat sangat kurang.
Ia mengaku pesimis dengan kinerja Pemkab Nunukan padahal akar masalah sudah diketahui yakni di sektor pengawasan.
‘’Dari awal kapal datang, seharusnya tim pengawas sudah memastikan jumlahnya. Menghitung, mengecek dan mengawal sampai distribusi ke agen, ini untuk antisipasi bocor di jalan. Jatah Nunukan sekitar 20.000 tabung, mengapa yang terjadi selalu langka dan antrean panjang?,’’ lanjutnya.
Ada beberapa point yang menjadi masukan untuk pemerintah, yaitu menambah kuota dan armada agen agar bisa memberikan suplai yang cukup bagi masyarakat miskin.
Selain itu, Pemkab Nunukan hendaknya merekomendasikan ke Pemerintah Provinsi Kaltara agar secepatnya dibangun Stasiun Pengisian Bahan bakar Gas (SPBG) di kota Tarakan.
Lebih lanjut Andre mengatakan, persoalan antrean LPG bersubsidi yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin tersebut merupakan persoalan yang sudah sering terjadi namun nihil solusi.
‘’Kalau menyalahkan cuaca. Ini bukan kali pertama terjadi. Sudah berapa tahun masalah LPG tidak selesai? Kalau masalah tidak ada anggaran untuk pengawasan, kenapa tidak dianggarkan?,’’ tanyanya. (Dzulviqor)
