Connect with us

Hi, what are you looking for?

ESDM Kaltara

Anggaran Pusat Bakal Dipangkas, Kadis ESDM Kaltara “Jemput Bola” ke Jakarta

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mulai memasang strategi taktis guna menyikapi rencana pemangkasan anggaran tahun 2026 oleh pemerintah pusat. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara kini bergerak cepat agar proyek strategis energi tetap berjalan tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kepala Dinas ESDM Kaltara, Ir. Yosua Batara Payangan, menegaskan bahwa pihaknya akan membangun koordinasi yang lebih agresif dengan Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero). Langkah ini ia ambil untuk memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur energi di Bumi Benuanta.

“Kami harus bergerak lebih cepat dan agresif berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Tujuannya jelas, agar kita tidak melulu mengandalkan anggaran daerah untuk membangun sektor energi,” ujar Yosua saat memberikan keterangan di Bulungan.

Fokus utama yang ia perjuangkan adalah pemerataan akses listrik di wilayah pedalaman dan perbatasan. Yosua mengungkapkan, timnya telah merampungkan dokumen usulan desa-desa prioritas yang mendesak untuk segera mendapatkan aliran listrik.

“Daerah yang belum tersedia listrik masih cukup banyak. Kami sudah menyiapkan dokumen pengajuan desa-desa tersebut. Kami berharap pemerintah pusat menjadikan Kaltara prioritas nasional sehingga pendanaan langsung bersumber dari APBN atau PLN,” ungkapnya.

Selain mengejar pendanaan program, Dinas ESDM Kaltara juga tengah memantau potensi pendapatan dari Dana Bagi Hasil (DBH) sektor Minyak dan Gas Bumi (Migas). Meski Migas menjadi sektor unggulan, Yosua mengaku masih menunggu angka pasti mengenai besaran DBH yang akan mengalir ke Kaltara pada tahun depan.

“Terkait besaran anggaran dari pusat melalui DBH Migas, saat ini kami belum menerima datanya. Kami masih menunggu koordinasi lebih lanjut untuk mengetahui jumlah pastinya,” tambah Yosua.

Strategi “jemput bola” ini diharapkan menjadi solusi jitu di tengah ketatnya ruang fiskal daerah. Dengan menarik dana pusat, Pemprov Kaltara berupaya memastikan hak masyarakat di beranda terdepan Indonesia untuk menikmati listrik tetap terpenuhi tanpa hambatan anggaran.

Loading

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

Kabar Lainnya