NUNUKAN, KN – Aktivitas Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Nunukan, Kalimantan Utara, telah terhenti total sejak awal 2025.
Kondisi ini memicu keresahan di kalangan atlet dari berbagai cabor yang kini merasa terkatung-katung tanpa dukungan jelas.
Ironisnya, saat KONI Nunukan lumpuh, organisasi olahraga lain seperti Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) dan National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI) justru tetap beroperasi lancar.
“Anggaran KONI Nunukan belum juga cair. Kami sudah berulang kali menghadap Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora), Bupati, hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tapi entah mengapa dana tak kunjung turun,” ungkap Ketua KONI Nunukan, Samran Nur Alim, dalam jumpa pers pada Sabtu (27/7/2025).
Beban Ganda Pengurus KONI
Molornya pencairan anggaran, tidak hanya menghambat dukungan pelatihan atlet, namun juga melumpuhkan operasional harian KONI.
PLN dan PDAM bahkan telah memutus sambungan listrik dan air bersih di kantor KONI Nunukan, yang berlokasi di Stadion Sei Bilal, Nunukan Barat.
“Listrik dan air diputus, sehingga kami terpaksa pindah kantor. Untuk sementara, kami berkantor di rumah pribadi saya. Ada aturan baru yang menyatakan KONI tidak boleh berkantor di Stadion,” jelas Samran.
Seolah masalah tak cukup, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) juga mensosialisasikan aturan baru yang melarang pengurus organisasi olahraga digaji dari keuangan negara.
Aturan ini, di tengah ketiadaan dana operasional, jelas memperkeruh situasi internal KONI Nunukan.
“Kami sudah pusing dengan anggaran yang tak kunjung turun. Kami sendiri juga punya masalah yang butuh solusi. Namun intinya, begitu anggaran cair, kami akan segera menyalurkannya ke masing-masing Cabang Olahraga (Cabor),” tegas Samran.
Saat ini, ada sekitar 30 lebih Cabor yang bernaung di bawah KONI Nunukan, semuanya menunggu kepastian dana olahraga.
Transisi Kepemimpinan Daerah Jadi Biang Keladi Macetnya Dana KONI?
Ketiadaan anggaran menjelang akhir tahun ini menjadi kendala serius bagi keberlangsungan kegiatan dan proses pelatihan atlet Nunukan.
Samran memaparkan, lambatnya pencairan anggaran KONI ini erat kaitannya dengan masa transisi Kepala Daerah.
Setelah Bupati Nunukan yang baru dilantik pada April 2025, muncul kebijakan efisiensi anggaran.
Akibatnya, KONI Nunukan harus kembali menunggu kejelasan klausul dan regulasi baru tersebut, sebuah proses yang memakan waktu dan menguras energi.
Memasuki Mei 2025, KONI Nunukan sebenarnya sudah mulai memaparkan rencana kerja, program, hingga rencana pemberian reward bagi atlet.
Namun, semua upaya yang telah mereka lakukan belum membuahkan hasil.
“Kami sudah presentasikan semuanya, baik ke Kadispora maupun Bupati. Jadi, jika ditanya mengapa anggaran belum turun, itu juga pertanyaan yang selama ini kami ajukan,” tutup Samran dengan nada frustrasi. (Dzulviqor)
