NUNUKAN – Sejumlah isu strategis di perbatasan RI – Malaysia menjadi perhatian khusus Komandan Korem (Danrem) 092/Maharajalila Brigjend TNI Rifki, saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, Rabu (19/1/2022).
Persoalan dimaksud antara lain, keluar masuknya WNI dari negara jiran, potensi konflik akibat pergeseran patok batas negara, serta isu ketahanan pangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di Nunukan.
Rifki menuturkan, masih maraknya WNI yang keluar masuk ke Malaysia butuh perhatian serius, terlebih situasi pandemi COVID-19 belum berakhir.
‘’Jangan sampai terjadi kasus penularan. WNI datang dari luar negeri (Malaysia), dan membawa penyakit atau sebaliknya. Satgas Pamtas memiliki tugas tambahan itu,’’ ujar Rifki, Rabu (19/1/2022).
Selanjutnya, pria yang menjabat Komandan Korem sejak 6 Desember 2021 ini memandang persoalan batas negara sebagai hal yang sangat penting diperhatikan.
Sebagaimana diketahui, berdasarkan hasil pengukuran ulang patok batas negara yang dilakukan antara Badan Informasi Geospasial (BIG) bersama Jabatan Ukur dan Pemetaan (JUPEM) Malaysia, pada Juni 2019 lalu, telah terjadi perubahan.
‘’Contohnya rumah merah putih yang dulunya sebelah di Indonesia, sebelah lagi di Malaysia. sekarang sudah sepenuhnya masuk Indonesia. Tapi memang untuk potensi konflik memungkinkan terjadi. Untuk itu, kita punya Satgas Pamtas RI – Malaysia yang akan mengantisipasinya,’’ katanya.
Selain itu, isu ketahanan pangan juga menjadi atensi penting yang menjadi fokus perhatian.
Dia mengatakan, satuan teritorial terutama Kodim, memiliki tugas khusus untuk fokus terhadap ketahanan pangan dalam rangka meningkatkan keesejahteraan masyarakat di perbatasan.
‘’Ini saya lakukan survey, nanti akan kita rumuskan dan koordinasikan dengan pemerintah setempat, apa yang menjadi fokus kita, tentunya ini kegiatan berskala nasional,’’ katanya.
Rifki menegaskan, selain sebagai prajurit tempur, TNI juga memiliki kewajiban lain dalam penyelenggaraan pertahanan serta kedaulatan negara.
‘’Tugas itu telah diatur dalam Undang-Undang TNI No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia,’’tegasnya. (Dzulviqor)
