NUNUKAN – DPRD Nunukan Kalimantan Utara melalui monitoring Pansus LKPJ Bupati Nunukan 2020, menemukan banyak kantor dan obyek vital terbengkalai tidak terurus, akibat perencanaan yang sembrono.
‘’Ini terjadi di proyek pembangunan kantor Camat Krayan Barat, kantor Camat Krayan Timur, dan Kantor Camat Krayan Tengah. Bangunan tersebut hingga kini tidak dapat difungsikan karena kekurangan meubelair dan sarpras penunjang lainnya,’’ ujar juru bicara DPRD Nunukan Hendrawan, saat membacakan rekomendasi DPRD Nunukan pada rapat paripurna penyampaian keputusan DPRD Nunukan terhadap LKPJ Bupati 2020, Selasa (4/5/2021).
Proyek mangkrak juga terjadi pada Rumah Sakit Pratama Sebuku dan Krayan. Termasuk juga penyediaan tangki septik komunal dan individual di sejumlah kecamatan yang ternyata pada beberapa lokasi tidak dilengkapi kloset.
DPRD juga menyorot kualitas pembangunan jalan yang kurang baik dan mempercepat kerusakan.
Hal ini tentu berimbas pada biaya perbaikan. Padahal, umur ekonomis jalan tersebut bisa lebih panjang jika dibangun dengan kualitas baik setingkat AC-BC bukan Lapen.
‘’Memperhatikan banyaknya ruas jalan yang rusak terutama di kecamatan luar pulau Nunukan, diharap pemerintah mengalokasikan anggaran cukup besar untuk mengatasi ini,’’ lanjut Hendrawan.
Pansus DPRD memberi catatan agar antara pengadaan dan perencanaan dilakukan secara berkesinambungan dan tuntas, sehingga tidak dijumpai pembangunan yang terbengkalai.
‘’Dalam melakukan perencanaan, sebaiknya dilakukan secara komprehensif proporsional berkelanjutan dan terukur serta dilakukan pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan pekerjaan. Hal ini diharapkan agar pembangunan sarpras sesuai harapan serta berfungsi maksimal sebagaimana harapan masyarakat,’’ lanjutnya.
DPRD juga memberikan catatan untuk beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan 100 persen namun realisasi pembayaran masih dibawah 50 persen.
‘’Sangat diharapkan Pemkab agar melihat ini merupakan hal penting dan segera menyelesaikannya,’’ tegasnya. (Dzulviqor)
