TANJUNG SELOR, KN – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memacu proses penyelarasan usulan masyarakat hasil reses. Para wakil rakyat menemui Bappeda dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rapat gabungan komisi di Gedung DPRD Kaltara, Selasa (5/5/2026).
Pertemuan tersebut menitikberatkan integrasi aspirasi warga ke dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Langkah ini mengunci posisi usulan masyarakat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk tahun anggaran mendatang.
Mekanisme Eksekusi dan Bantuan Keuangan
Wakil Ketua II DPRD Kaltara, Muddain, menjelaskan skema pelaksanaan Pokir. OPD tingkat provinsi bakal mengeksekusi usulan yang masuk dalam ruang lingkup kewenangan pemerintah provinsi.
Pemerintah juga menyiapkan opsi lain jika usulan tersebut berada di luar otoritas langsung provinsi. Skema bantuan keuangan (bankeu) atau hibah kepada pemerintah kabupaten/kota menjadi solusi agar program pembangunan tetap menyentuh masyarakat tingkat bawah.
“Pada prinsipnya, aspirasi masyarakat yang telah disampaikan melalui DPRD harus mendapatkan perhatian serius dan dikawal agar bisa masuk dalam mekanisme perencanaan pemerintah sesuai aturan yang berlaku,” ujar Muddain.
Jaminan Keamanan Administrasi dan Hukum
Anggota Komisi II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, menyoroti aspek legalitas setiap usulan. Rapat koordinasi ini berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan setiap program masuk ke sistem penganggaran secara sah.
Nasir menegaskan tanggung jawab moralnya dalam memperjuangkan suara konstituen. Meskipun demikian, ia tetap menekankan kepatuhan terhadap aturan guna menghindari risiko hukum pada masa depan.
“Kami ingin memastikan seluruh usulan tetap sesuai regulasi, termasuk harus sinkron dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pelaksanaannya harus sesuai pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sehingga aman dari sisi administrasi dan hukum,” kata Nasir.
Sinergi antara DPRD, Bappeda, dan OPD menjadi kunci utama. Nasir berharap kolaborasi ini melahirkan program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga Kalimantan Utara. (Kopang)
