Connect with us

Hi, what are you looking for?

Nunukan

Masih Mencari Solusi Untuk Kebijakan Penghapusan Tenaga Honorer, Begini Penjelasan Hanafiah

NUNUKAN – Wakil Bupati Nunukan, H. Hanafiah menegaskan Pemerintah Kabupaten Nunukan, terus berupaya mencari jalan keluar soal wacana penghapusan tenaga honorer yang dijadwalkan pada September 2023 mendatang.

Hanafiah menuturkan, kebijakan Pemerintah Pusat yang berlaku secara nasional tersebut, menjadi persoalan dilematis di daerah.

‘’Pemkab tetap berusaha mencari solusi bagi honorer, agar tidak begitu saja keluar. Keinginan kita, mereka tetap bisa bekerja. Jadi kita menunggu perkembangan terbaru, siapa tahu nanti ada perubahan di tengah perjalanan, beberapa bulan ke depan,’’ ujar Hanafiah, Kamis (30/6).

Menurutnya, permasalahan ini butuh kebijakan dan pemikiran serius, apalagi memiliki efek domino yang tidak sederhana.

Selain itu, kiprah tenaga honorer memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap jalannya roda pemerintahan khususnya di Nunukan.

‘’Artinya tidak sederhana. Ini juga menyangkut nasib masyarakat dan anak-anak kita yang sudah lama mengabdi di pemerintahan. Hal itu tidak bisa kita anggap remeh,’’ katanya.

Lebih jauh, menanggapi isu perekrutan PPPK sebagai salah satu solusi untuk mengakomodir para honorer, menurut Hanafiah hal tersebut butuh pertimbangan yang matang.

Persyaratan menjadi PPPK berat

Sebab persyaratan sebagai PPPK juga tidak sederhana dan wajib mengikuti tes.

Kendala lain, seandainya ada sejumlah honorer yang lolos semua tahap seleksi dan tes, benturannya ada di masalah penggajian.

Kondisi fiskal daerah, sedang tidak baik-baik saja, sehingga akan berat jika harus menanggung gaji dan tunjangan mereka.

‘’Bicara fiskal, kita tahu PAD kita saat ini hanya di kisaran Rp 176 miliar. Kalau kebutuhan gaji diatas itu, tentu tidak cukup,’’ lanjutnya.

Dari data Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Nunukan, tercatat ada 3.787 PNS. Sementara jumlah tenaga honorer sebanyak 5.833 orang.

Baca Juga:  Tabrakan Adu Banteng, Dua Pengendara Motor di Pulau Sebatik Meninggal Dunia

Hanafiah menegaskan, sampai jumlah pegawai untuk Kabupaten Nunukan terpenuhi, maka keberadaan tenaga honorer masih tetap menjadi kebutuhan.

Hanafiah tetap optimis, meskipun imbauan Kemenpan untuk penghapusan honorer, bersifat tegak lurus, atau sebuah keharusan.

Tetapi ia tetap yakin, di tengah perjalanan, tentu ada argumentasi yang bisa disampaikan.

‘’Kata orang hanya kitab suci yang tidak bisa dirubah. Artinya kita tetap optimis siapa tahu ada perubahan di tengah jalan. Kita sangat terbantu tenaga tenaga honor. Kalau tidak ada mereka, akan sulit,’’ kata Hanafiah. (Dzulviqor)

 1,370 dibaca,  3 dibaca hari ini

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kabar Lainnya

Olahraga

NUNUKAN – Sabri, salah satu Atlet panjat tebing asal Nunukan, yang pernah meraih medali emas (perorangan) pada PON XVII 2012 di Riau, Perunggu (perorangan)...

Hukum

Menanggapi keterlibatan dua angotanya, Syaiful menegaskan, tidak ada toleransi bagi anggotanya yang terlibat penyalahgunaan narkoba.

Nunukan

NUNUKAN – Baru kenal sekitar sebulan lewat jejaring sosial Facebook, Cecep Bagja (28) pemuda asal kota Garut, Jawa Barat, ini mantap terbang ke Nunukan...

Hukum

NUNUKAN – Satuan Resor Narkoba (Satreskoba) Polres Nunukan, kembali mengungkap kepemilikan narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu seberat 3,8 kilogram, Kamis (27/05) malam. Sabu-sabu tersebut...