NUNUKAN – Masih terbengkalainya dua Rumah Sakit Pratama di Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Krayan menjadi keluhan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan Kalimantan Utara.
Para legislator ini berpendapat kasus RS Pratama yang masih mangkrak saat pandemi Covid-19 seharusnya menjadi fokus perhatian pemerintah.
Terlebih semua Negara saat ini tengah bertempur dengan wabah Covid-19. Dibutuhkan banyak fasilitas kesehatan, obat obatan dan dukungan tenaga medis.
‘’Rumah Sakit Pratama di Sebuku dan Krayan yang hingga kini belum beroperasi. Bangunan tersebut sudah beberapa tahun terbengkalai dikhawatirkan terjadi kerusakan fisik jika dibiarkan,’’ ujar Juru Bicara DPRD Nunukan Hendrawan menyampaikan keputusan DPRD Nunukan terhadap LKPJ Bupati 2020, dalam rapat paripurna, Selasa (4/5/2021).
Hendrawan mengatakan, keberadaan rumah sakit diharapkan dapat mendekatkan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan dokter spesialis bagi pasien rawat inap yang butuh penanganan khusus.
Sorotan terhadap RS Pratama juga berlaku untuk RS Pratama Sebatik. Saat ini masih terdapat permasalahan air bersih. Sering terjadi kelangkaan tabung oksigen, serta kendala pemeliharaan Alat Kesehatan (Alkes) yang perlu mendapat perhatian.
DPRD melalui Pansus LKPJ Bupati Nunukan 2020 berharap Pemkab Nunukan dapat mengalokasikan anggaran untuk penyediaan sarana prasarana rumah sakit termasuk listrik, air dan tenaga medis juga dokter.
Selain itu, belum optimalnya pengoperasian alat rontgen juga menjadi sorotan dalam peninjauan yang dilakukan.
‘’DPRD berharap kiranya Pemkab Nunukan menganggarkan untuk tenaga operasional dan tenaga operator peralatan rontgen tersebut,’’ sambungnya.
Demikian juga dengan fasilitas gudang obat. Meskipun saat ini kabupaten Nunukan memang memiliki gudang obat, hanya saja spesifikasinya belum memadai. Butuh penyediaan peralatan tambahan karena ada sejumlah obat yang harus disimpan dengan suhu dan temperatur tertentu.
DPRD juga meminta Pemkab lebih memperhatikan banyaknya tenaga medis di puskesmas pembantu di sejumlah kecamatan yang belum memilki sarana tempat tinggal yang memadai.
‘’Bahkan ada perawat yang telah berkeluarga namun harus berbagi tempat dengan perawat lain dan dokter,’’ imbuhnya.
Rekomendasi terakhir di bidang kesehatan yang disampaikan dalam paripurna, adalah supaya Pemkab Nunukan lebih transparan dalam penggunaan dana hasil refocusing sejumlah OPD.
Termasuk alokasi anggaran dan peralatan ke Rumah Sakit dan Puskesmas agar dapat secara optimal dalam penanganan Covid-19. (Dzulviqor)
