NUNUKAN – Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI) Nunukan, berdemonstrasi di gedung DPRD Nunukan, untuk menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Rabu (31/8).
Pengunjuk rasa menilai, kenaikan harga BBM akan menambah penderitaan masyarakat. Padahal mereka baru akan bangkit setelah ditempa pandemi COVID-19.
“Semua tahu kalau rakyat baru mulai pulih setelah sekian lama menderita akibat pandemi. Berapa banyak yang kehilangan pekerjaan, mereka terpaksa menganggur, sehingga angka kemiskinan meningkat,” kata orator demo, Abdul Rahman.
Ada 4 tuntutan yang diteriakkan para mahasiswa, dalam aksi itu, masing-masing :
1. Meminta DPRD Nunukan menyatakan sikap menolak rencana Pemerintah menaikan harga BBM Subsidi.
2. Meminta DPRD Nunukan mendesak Pemerintah utk mencabut kenaikan tarif dasar listrik.
3. Meminta DPRD Nunukan mendesak Pemerintah memberantas mafia di sektor migas dan pertambangan dengan penegakan hukum yang adil dan transparan.
4. Mendesak DPRD Nunukan dan Pemerintah Daerah Nunukan untuk melakukan pengawasan distribusi BBM secara ketat, agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran, serta mencegah terjadinya kelangkaan BBM di Kabupaten Nunukan.
Abdul Rahman menegaskan, tidak seharusnya kebijakan menaikkan harga BBM diambil dan tidak semestinya menjadikan rakyat sebagai korban.
Selama ini, harga kebutuhan pokok sudah mengalami kenaikan, dan memperberat beban ekonomi masyarakat.
Apabila masih ditambah dengan kenaikan BBM, bisa dibayangkan berapa banyak pelaku UMKM terpukul dan bangkrut nantinya.
“Pengangguran semakin banyak dan membeludak. Pasti akan ada efek negatif, kejahatan tentu akan merajalela dengan alasan ekonomi,” imbuhnya.
Mahasiswa menegaskan, pembengkakan kuota subsidi, tidak lain dan tidak bukan, akibat kelalaian pemerintah dalam mengawasi pendistribusian BBM.
Realitanya, hak rakyat miskin dan kurang mampu tersebut justru banyak dikonsumsi oleh kalangan atas.
Rahman dan para Mahasiswa di Nunukan, memandang perlunya revisi soal Perpres Nomor 191 tahun 2014 untuk mempertegas pihak-pihak yang berhak menerima subsidi.
Selain itu, harus ada pengawasan ketat dari pemerintah dan kepolisian agar BBM bersubsidi tidak selalu salah sasaran.
“Pemerintah seharusnya menagih pajak terhadap para konglomerat demi menambal subsidi rakyat, bukan menghapuskan subsidi,” kata Abdul Rahman. (Dzulviqor)
