NUNUKAN – Pemerintah Daerah Nunukan, Kalimantan Utara, bersama DPRD Nunukan, menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum 5 fraksi DPRD Nunukan atas Nota keuangan rancangan perubahan anggaran belanja daerah tahun 2023, Senin (28/8/2023).
Dalam rancangan APBDP 2023 tersebut, terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp. 1,6 Triliun dari sebelumnya Rp. 1,4 Triliun, atau sekitar 7,96 persen.
Sejumlah pandangan Fraksi DPRD Nunukan mengemuka, mulai dari isu penyediaan dermaga khusus bongkar muat elpiji, penanggulangan kekeringan, sampai dengan isu pengadaan mesin cetak E-KTP di masing-masing Kecamatan, demi efisiensi dan efektifitas pelayanan adminduk di perbatasan RI – Malaysia ini.
Sorotan tersebut, disuarakan oleh partai oposisi, seperti PKS dan PBB, yang tergabung dalam Fraksi PKS.
‘’Fraksi PKS meminta Pemkab Nunukan memastikan penanganan infrasturktur prioritas segera,’’ujar juru bicara Fraksi PKS Nunukan, Andre Pratama membacakan pandangan umumnya.
Infrastruktur yang menjadi prioritas, antara lain, jembatan menuju Dermaga Sei Bolong Nunukan.
Perencanaan DED Dermaga Pelabuhan Bambangan, Binalawan, Sei Jepun, dengan menggunakan material yang tahan lama dan untuk pekerjaan konstruksinya dikerjakan pada TA 2024.
‘’Perlu adanya master plan dan perencanaan serta ketersediaan lahan untuk membangun pelabuhan khusus bongkar muat untuk tabung LPG, BBM di Pulau Nunukan. Dan hal ini bisa dimulai pada APBDP 2023,’’lanjutnya.
PKS juga meminta Pemkab Nunukan memastikan agar anggaran jaminan BPJS untuk PBI, ditambah.
Selain itu, seyogyanya Pemkab Nunukan membuat skala prioritas terhadap rencana kegiatan PL pada APBDP 2023.
Perlu adanya peningkatan anggaran bagi sector perikanan dan pertanian sebagai dukungan terhdap masyarakat petani, perumput laut serta nelayan.
‘’Penambahan mesin cetak e-KTP, minimal tiga unit dan e-KIA sebanyak dua unit pada Disdukcapil,’’imbuhnya.
Pemkab Nunukan juga tidak boleh mengesampingkan kesiapan anggaran untuk PDAM, terkait adanya perubahan iklim ekstrim el nino.
Dan untuk bidang kesehatan, sebagaimana diketahui bersama, terjadi peningkatan anggaran Kemenkes cukup besar, PKS berharap peningkatan tersebut bisa dirasakan merata oleh tenaga kesehatan di semua wilayah di Kabupaten Nunukan.
Adapun Fraksi Demokrat, memberikan dua catatan. Yang pertama, agar focus APBDP 2023 diarahkan pada sector pelayanan public, seperti UMKM, pendidikan, kesehatan, Capil, sarpras Jalan dan lainnya.
‘’Mengingat tahun 2023 – 2024 masuk pada tahun politik dan tahapan Pemilu sudah berjalan, maka Fraksi Demokrat menyarankan agar beban Kabupaten Nunukan dicicil melalui APBDP, agar tidak terlalu membebani di APBD 2024,’’ujar Darmawansyah.
Selanjutnya, ada Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional, yang berharap agar Pemda Nunukan dapat mempertahankan bahkan sedapat mungkin bisa meningkatkan pendapatan daerah melalu pajak dan retribusi pada tahun anggaran berikutnya dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada.
‘’Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional berharap pada pemerintah daerah agar penyerapan anggaran bisa dimaksimalkan sehingga tidak terjadi Silpa yang lebih besar,’’ Jhoni Sabindo membacakan pandangan fraksinya.
Adapun Fraksi Gerakan Karya Pembangunan, berharap agar pemerintah daerah dapat mengoptimalkan belanja yang menjadi prioritas daerah, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor-sektor yang menjadi unggulan daerah.
‘’Fraksi GKP akan terus mendukung pemerintah daerah jika tetap mengedepankan skala prioritas pada setiap Program Kerjanya dan tidak melakukan rasionalisasi anggaran pada sektor krusial yaitu sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti sektor Kesehatan dan sektor Pendidikan serta Pelayanan Publik,’’ ujar Andi Mutamir.
Senada dengan pandangan GKP, Fraksi Hanura juga meminta kepada pemerintah daerah agar terus terjadi kenaikan anggaran di tahun tahun berikutnya.
‘’Fraksi Partai Hanura mengharapkan kepada pemerintah dalam pembelanjaan Anggaran memperhatikan skala prioritas misalkan pembelanjaan yang bisa mengurangi angka kemiskinan, penaggulangan bidang kesehatan, bidang pendidikan, ketahanan pangan, infrastruktur dan lain-lain,’’ ujar Ahmad Triady. (Dzulviqor)
