NUNUKAN – Sejumlah warga Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara, mendatangi gedung DPRD Nunukan, mengeluhkan kondisi kelistrikan PLN yang terus saja byarpet selama dua bulan terakhir, Senin (9/10/2023).
Warga serta para pemuda yang mewakili masyarakat perbatasan RI – Malaysia ini meminta jawaban, sampai kapan kondisi byarpet tuntas.
‘’Di Sebatik kami ini seakan diejek Malaysia. Mereka tidak pernah kami dengar mati lampu, sedangkan kita, terus dan selalu gelap gulita. Mana itu yang katanya memprioritaskan pembangunan dari pinggiran,’’ ujar Muhammad Asnawi, salah satu perwakilan massa.
Asnawi menegaskan, wilayah perbatasan, bagaimanapun merupakan cerminan kondisi Indonesia.
Namun alangkah anehnya, jika tempat yang menjadi cerminan Negara, justru belum menikmati listrik kendati kemerdekaan diproklamasikan 78 tahun lalu.
‘’Tolong sampaikan ke Erick Tohir, jangan hanya bicara prihatin saat ada kasus anjing dibuang ke mulut buaya yang sempat membuat Nunukan viral kemarin. Tapi kondisi warga perbatasan khususnya masalah penerangan, tidak membuatnya prihatin,’’ imbuhnya.
Apa yang disuarakan Asnawi, diaminkan oleh sejumlah perwakilan warga Sebatik lain, Sahabuddin, Arham, juga Nursyam.
Mereka menuturkan, warga Pulau Sebatik tidak hanya mengeluhkan listrik di wilayah mereka saja.
Bahkan ketika mereka mengurus kebutuhan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Nunukan, mereka kerap dirugikan.
‘’Menuju Nunukan dari Sebatik itu tidak cukup Rp 300.000. Kita urus KTP, KK dan berkas lain sering dihadapkan kondisi mati lampu. Kita pulang, dan saat kembali pernah pas mati lampu juga. Ini bagaimana bisa seperti ini, berapa banyak kerugian kita, mohon masalah ini menjadi perhatian serius,’’ kata Sahabuddin.
Nursyam mengatakan, mati lampu di Kabupaten Nunukan sudah menjadi penyakit menahun yang belum ada obatnya.
‘’Kalau biasanya kami tahunya saat listrik byarpet berarti tanda masuk bulan ramadan, saat ini byarpet yang lebih sering, menandakan kami di perbatasan masih belum menikmati hak kami dengan semestinya,’’ kata dia.
Tak hanya itu, banyak masyarakat mengalami kerusakan barang elektronik yang seharusnya menjadi catatan PLN untuk pemberian kompensasi.
‘’Jangankan kompensasi. Byarpet saja belum teratasi dan jika hal ini masih terus berlangsung tanpa kejelasan kapan berakhir, kami akan menggerakkan massa dengan jumlah banyak ke lantor PLN,’’ kata Arham.
Penjelasan PLN
Menanggapi keluhan warga Pulau Sebatik, Manager PLN UP3 Kaltara, Arief Prastyanto menyampaikan, sejak akhir Juli 2023, terjadi gangguan pada PLTD Sei Bilal dan juga tekanan gas di PLTMG Sebaung yang tidak stabil, sehingga PLTMG Sebaung mengalami penurunan daya mampu.
“Kondisi saat ini daya mampu pembangkit di sistem Nunukan berkisar 14 sampai 15 MW dengan beban puncak tertinggi mencapai 15,8 MW. Praktis kita mengalami defisit sekitar 1 MW,’’ jawabnya.
Selain karena defisit daya, gangguan lain adalah akibat laju pertumbuhan pelanggan yang berasal dari natural growth pelanggan eksiting, dengan asumsi 94,6%, dan pelanggan baru, sekitar 5,34%, yang meningkat tahun 2023 ini.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, PLN Nunukan sudah merelokasi 2 mesin PLTD dengan kapasitas 2×1 MW dari Kota Tarakan, yang saat ini masih proses masuk sistem.
Selanjutnya, PLN menjanjikan 2 unit mesin PLTMG dengan kapasitas 4 MW, untuk memperkuat daya pasok sistem di Nunukan.
‘’Dan dua mesin PLTD sudah sampai Nunukan pada 6 Oktober 2023. Kita target pertengahan Oktober 2023, sudah tidak ada lagi pemadaman bergilir. Kita akan upayakan lagi untuk solusi jangka menengah, dan kita target 2024 nanti, mesin PLTMG dikirim ke Nunukan,’’ kata Arief.
DPRD Nunukan inginkan mesin cadangan
Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini, dipimpin wakil DPRD Nunukan, Burhanuddin dan ketua Komisi 2, Welson.
Ada sekitar 9 Anggota DPRD lain yang ikut dalam RDP, masing-masing, Lewi, Darmawansyah, Ahmad Triady, Adama, Andre Pratama, Andi Krislina, Inah Anggraeni, serta Nikmah.
Para anggota DPRD Nunukan, meminta agar PLN memandang defisit listrik di Nunukan sebagai sebuah problem serius, dan menjadi tugas mereka dalam mengimplementasikan komitmen BUMN dalam membangun negeri, juga visi misi Presiden, membangun dari pinggiran.
Sudah seharusnya PLN memberi batasan bagi pelanggan, terutama mereka yang memiliki bisnis dengan ketergantungan listrik tegangan besar.
‘’Okelah kalau PLN tidak boleh melarang pemasangan jaringan untuk pelanggan baru, tapi kan bisa menunda pelanggan yang memohon penambahan daya. Kalau penambahan daya terus dilayani sementara kondisi listrik kita defisit, modar Nunukan. Kita ada lebih 200.000 penduduk,’’ kata Ahmad Triady.
DPRD Nunukan juga tidak kurang berusaha menyurat pemerintah pusat akan kondisi kelistrikan di perbatasan RI ini.
Sayang, semua upaya tersebut kandas, dan nihil hasil. Kementrian ESDM seakan tidak pernah melihat kasus defisit listrik di Nunukan sebagai kondisi serius perbatasan Negara.
‘’Kaltim, Kaltara ini daerah penghasil yang membayar pajak sekitar 480 triliun pertahun, yang kita nikmati pemadaman, sementara Jakarta terang benderang,’’ sesalnya.
Ahmad Triady juga meminta PLN mencoba melobi ke Kementrian agar bisa mengelola sejumlah PLTS di Kabuapaten Nunukan yang mangkrak, jika memungkinkan.
‘’Kita ada beberapa PLTS, itu bisa juga dikelola PLN jika regulasinya membolehkan. Silahkan tembusi pusat, dan sampaikan ke kami apa yang harus kami lakukan. Kita upayakan demi ketersediaan listrik warga perbatasan,’’ kata dia.
Anggota DPRD Nunukan lain, Andre Pratama, mempertanyakan kinerja PLN Nunukan yang dinilainya kurang maksimal.
Ia mengatakan, 2 unit PLTD yang direlokasi dari Kota Tarakan menandakan bahwa Tarakan memiliki mesin cadangan, dan hal tersebut seharusnya menjadi inspirasi bagi kinerja PLN.
‘’Kenapa tidak terpikir menyediakan mesin cadangan juga seperti Tarakan. Kalau sebatas menambah dua mesin dan daya mampunya hanya 18 MW, pertumbuhan pelanggan kita terus naik, dan tentu tahun berikut kembali ada masalah. Coba ini dikoordinasikan dengan pusat. Kasih Nunukan yang perbatasan Negara ini setidaknya dua mesin cadangan,’’ kata Andre.
Ia menyarankan PLN memasukkan pembangunan pembangkit listrik di perbatasan Negara sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), karena berhubungan dengan nasionalisme warga perbatasan dan marwah Negara.
‘’Betapa mirisnya kita melihat Tawau, yang terletak di seberang Sungai Aji Kuning selalu terang benderang tiap malam. Sementara kita yang hanya dibatasi sungai saja, gelap gelapan. Tolong disampaikan sama Erick Tohir kondisi ini,’’ pesannya. (Dzulviqor)
