NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan, akan menggelontorkan anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk penanggulangan inflasi akibat kebijakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM).
Kepala Dinas Sosial Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Nunukan, Faridah Aryani mengatakan, kepastian penyaluran BLT inflasi, masih menungg arahan dari Badan Keuangan Daerah.
‘’Data warga sasaran penerima BLT inflasi sudah masuk semua. Memang verifikasi kemarin sedikit lambat, sehingga yang wacananya akan dibarengkan dengan pencairan BLT BBM dari pusat, harus tertunda,’’ ujarnya, Selasa (11/10).
Kata Faridah, sebanyak 3.216 warga miskin yang terdampak inflasi terdata sebagai sasaran. Mereka merupakan warga yang terdata dalam DTKS, dan tidak menerima bantuan ganda yang telah diverifikasi dan divalidasi di tingkat desa.
Rencananya, BLT dimaksud akan diberikan sekali pencairan, setiap penerima mendapat alokasi yang sama dengan BLT BBM dari pusat yakni sebesar Rp. 150.000.
‘’Rencana yang kita ajukan, pencairan akan diberikan sekaligus. Jadi Rp 600.000 untuk 4 bulan itu diterima sekaligus dalam sekali pencairan,’’ kata Faridah.
Dengan jumlah penerima BLT inflasi tersebut, Pemkab Nunukan membutuhkan anggaran sekitar Rp. 1,9 miliar.
‘’Tapi itu masih rencana pengajuan kami. Apakah besarannya segitu, atau kapan disalurkan, kita masih menunggu keputusan dari Bagian keuangan Pemda,’’ tegasnya. (Dzulviqor)
