NUNUKAN – Puluhan unit kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Nunukan, diduga menunggak pembayaran pajak kendaraan.
Hal tersebut ditemukan dalam razia operasi Zebra 2021 yang digelar oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Nunukan.
Kasatlantas Polres Nunukan, AKP. Arofiek Aprilian Riswanto, saat dikonfirmasi pada Kamis, (18/11/2021) kemarin membenarkan informasi dimaksud.
“Kalau data pastinya kami belum tahu, kalau puluhan ada,” ujar Arofiek.
Arofiek menuturkan, pihaknya bahkan pernah menindak kendaraan roda empat pelat merah yang nunggak pajak selama lima tahun.
Oleh karenanya, dia mengimbau para wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik.
‘’Sampai akhir November 2021, pembayaran pajak yang telat tidak ada denda, bahkan ada kemudahan fasilitas dan pembayaran karena sudah menjadi program pusat,” imbaunya.
Dimintai tanggapan atas temuan tersebut, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Nunukan, Sabri, tidak menampik masih banyak mobil pelat merah yang belum membayar pajak kendaraan.
Ia menjelaskan, untuk pajak yang mati, kalau secara aturan (Kemendagri Nomor 19 Tahun 2016), mulai dari perencanaan, pengamanan, hingga pelaporan, itu semuanya ada di organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing.
‘’Artinya tanggung jawab membayar pajak ada pada OPD masing-masing, tapi selama ini yang membayar pajak itu Dinas Provinsi dan kita di Nunukan bagi hasil. Dari pendapatan itulah pajak dibayarkan,’’ jawabnya.
Ditanya tunggakan pajak yang bahkan mencapai 5 tahun, Sabri mengatakan hal tersebut butuh evaluasi dan seharusnya ada respon atau penjelasan khusus dari OPD yang memanfaatkan asset tersebut.
“Kami tidak bisa memberikan tindakan apa pun, cuma kadang harus malu lah, karena pelat merah. Harusnya kan dianggarkan dan dibayar pajaknya biar menjadi contoh,” katanya. (Dzulviqor)
