NUNUKAN – Hakim Muda Pengadilan Negeri (PN) Nunukan, Kalimantan Utara, Andreas Samuel Sihite, melayangkan protes menyoal reformasi anggaran Mahkamah Agung (MA), yang memiliki pengaruh besar bagi kalangan Yudikatif.
Menurut Andreas, kebijakan reformasi anggaran, berdampak pada kinerja dan perekrutan hakim.
‘’Sangat berdampak bagi 931 pengadilan yang tersebar di wilayah Indonesia, dengan jumlah hakim dan pegawai lebih dari 30 ribu orang,’’ ujarnya, pada Jumat (19/1/2024) lalu.
Andreas menyampaikan saran terbuka kepada Presiden RI mengenai reformasi anggaran MA menuju Indonesia emas pada tahun 2045.
Dia menyebut,, amanah dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 tertulis, ‘Negara Indonesia adalah Negara Hukum’, merupakan sesuatu yang spesial bagi negara ini.
Oleh karenanya, membangun hukum Indonesia, tidak bisa hanya dengan untaian kata- kata manis dan sebutan ‘yang mulia’ saja dari masyarakat dan para pejabat negara ini.
Melainkan harus dengan dukungan porsi anggaran yang naik signifikan secara bertahap, konsisten dan berkesinambungan serta menaikkan kualitas dan kuantitas dari sarana, prasarana, serta SDM Mahkamah Agung setiap tahun.
‘’Anggaran di bidang pengadilan itu, sangat erat dengan suatu kemajuan bangsa. Tidak adanya reformasi anggaran MA, akan membuat hukum Indonesia akan tertinggal dari negara-negara lain. Karena bagaimana pun, anggaran yang besar akan membuat rencana besar bagi MA, dengan sistem hukum Indonesia yang lebih baik lagi,’’ kata Andreas.
Anggaran turun Rp 1 Triliun di 2024
Menurut data Kemenkeu, pada 2024, MA hanya menerima anggaran sebesar Rp. 11 Triliun. Turun dari sebelumnya yang dianggarkan sebesar Rp. 12 trilun di tahun 2023.
Senentara, instansi-instansi hukum lain, mengalami kenaikan anggaran yang signifikan.
Padahal, kata Andreas, MA sudah meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 11 kali berturut-turut dari BPK.
‘’Hal ini sangat tega dan disayangkan, sehubungan Mahkamah Agung, merupakan lembaga negara yang sangat besar dan merupakan jantung dari hukum Indonesia itu sendiri,’’ sesalnya.
Andreas melanjutkan, saat ini, MA sudah sangat kekurangan hakim dan pegawai, serta fasilitas pendukung.
Kekurangan tersebut dapat dipenuhi bila negara mampu memberikan realisasi anggaran yang cukup.
MA harus jadi prioritas APBN
Lanjut Andreas, pemotongan anggaran dikhawatirkan akan menurunkan kewibawaan para hakim.
‘’Pemotongan anggaran, bisa membuat mahkamah agung ‘stunting’ dalam memberikan pelayanan dan operasional sistem hukum yang maksimal bagi masyarakat,’’ tegasnya.
Mirisnya belum ada rencana negara untuk menaikkan anggaran secara berkala yang bertujuan untuk penguatan hukum. Hingga muncul anggapan lembaga MA tidak masuk skala prioritas.
Andreas berpendapat, sangat layak jika MA masuk dalam sepuluh besar prioritas penerima anggaran terbanyak dari APBN.
‘’Stunting anggaran Yudisial, akan membuat Indonesia tidak memiliki peluang dalam mencapai cita-cita Indonesia emas dan Mahkamah Agung emas pada tahun 2045,’’ tambahnya.
Untuk menjadi Negara maju, tentu faktor ekonomi dan hukum, sangat berkaitan dan berhubungan erat.
Meski target Indonesia emas tahun 2045 masih lama, namun seluruh hakim muda saat ini, akan memimpin seluruh pengadilan di Indonesia pada tahun 2045.
Sehingga rencana anggaran tahun 2025 harus segera diwujudkan dengan persiapan melalui kebijakan reformasi anggaran Mahkamah Agung.
Andreas berdo’a agar Tuhan menolong Mahkamah Agung dalam anggaran APBN 2025, dan anggaran yudikatif berikutnya, dapat naik secara signifikan dan berkesinambungan/sustainable.
‘’Dan siapapun presidennya, anggaran Mahkamah Agung, haruslah mendapat prioritas anggaran. Karena Mahkamah Agung, adalah lembaga negara yang menjadi jantung hukum Indonesia,’ ’kata Andreas. (Dzulviqor)
