NUNUKAN – DPRD Nunukan, Kalimantan Utara, menggelar Rapat Paripurna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025, Jumat (29/11/24) lalu.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Nunukan, Hj. Leppa Hafid ini, APBD 2025 disahkan sebesar RP 2,03 Triliun.
Sekretaris DPRD Nunukan, Drs. Muhammad Effendi, menyampaikan Surat Keputusan (SK) DPRD Nunukan tentang persetujuan APBD 2025.
Rincian pendapatan daerah dalam APBD 2025, terdiri dari, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkirakan mencapai Rp. 140,38 Miliar, sementara pajak daerah diproyeksikan sebesar Rp. 46,22 Miliar.
“Penerimaan dari retribusi daerah diperkirakan Rp. 4,28 Miliar, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah sebesar Rp. 3,6 Miliar,” ujar Effendi.
Selanjutnya, pendapatan transfer, diperkirakan mencapai Rp. 1,73 Triliun, dengan rincian, pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp. 1,64 Triliun dan transfer antar daerah diperkirakan mencapai Rp. 92,77 Miliar.
Adapun pendapatan daerah lainnya yang sah diperkirakan mencapai Rp. 12,56 Miliar.
Terkait belanja daerah, total anggaran belanja mencapai Rp. 2,03 Triliun. Belanja operasional yang mencakup berbagai kegiatan pemerintahan diperkirakan mencapai Rp. 1,21 Triliun.
Sementara itu, anggaran untuk belanja pegawai diperkirakan mencapai Rp. 680,82 Miliar, dan untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp. 487,11 Miliar.
Belanja subsidi diperkirakan mencapai Rp. 12,5 Miliar, dan belanja hibah sebesar Rp. 28,1 Miliar.
“Anggaran untuk belanja bantuan sosial diperkirakan mencapai Rp. 894,93 juta, sementara belanja modal, yang mencakup pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum, diperkirakan mencapai Rp. 463,07 Miliar.” lanjutnya.
Di sektor pembiayaan, penerimaan pembiayaan diperkirakan sebesar Rp.150 juta, sementara pengeluaran pembiayaan tercatat sebesar Rp0,00. Sisa lebih pembiayaan anggaran juga tercatat sebesar Rp0,00, menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien.
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Nunukan, Hj. Leppa, berharap, melalui APBD 2025, Pemerintah Kabupaten Nunukan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Terutama di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan dan infrastruktur yang tentunya menjadi prioritas utama.
‘’Diharapkan seluruh elemen dapat bekerja lebih maksimal dalam menjalankan program-program pembangunan yang telah direncanakan, serta menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik,’’ kata Leppa. (Dzulviqor)
