NUNUKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), menyoroti kerusakan alat perekaman e-KTP yang terjadi disejumlah Kecamatan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
Akibatnya, masyarakat kesulitan untuk melakukan perekaman data diri dan menghambat pelayanan administrasi kependudukan.
‘’Ketersediaan alat perekam e-KTP kebanyakan di wilayah kota. Kita tidak terbayang bagaimana perasaan saudara saudara kita dari pedalaman, seperti wilayah tiga yang kecewa saat melakukan perekaman, akibat alat itu rusak,’’ ujar Anggota DPRD Nunukan, Andre Pratama, Selasa (2/8).
Oleh karenanya, dia berharap pemerintah bisa segera menangani persoalan tersebut.
Andre berujar, DPRD Nunukan telah menyampaikan ke tim anggaran Pemerintah Daerah agar mengalokasikan anggaran peremajaan perangkat demi mendukung pelayanan administrasi kependudukan.
“Satu set alat perekaman bisa dibeli dengan kisaran harga antara Rp. 140 juta sampai Rp 150 juta, kita minta pemerintah alokasikan anggaran antara Rp. 1 Miliar hingga Rp. 1,5 Miliar,” ujarnya.
Dia menegaskan, persoalan ini butuh solusi cepat, karena berdampak krusial terhadap data kependudukan, contohnya data jumlah penduduk Kabupaten Nunukan saat ini tidak mengalami perubahan dari tahun-tahun sebelumnya.
‘’Jumlah penduduk kita masih di angka 199.000 lebih sekian dan tidak pernah melebihi angka 200.000 penduduk. Ini tidak sesuai dengan kepadatan penduduk dan data kedatangan orang ke Nunukan,’’ imbuhnya.
Padahal, perhitungan jumlah penduduk penting dilakukan untuk mengevaluasi jumlah kursi di parlemen.
‘’Evaluasi masyarakat dengan memantapkan perekaman. Bagi pendatang diberi pilihan apakah pindah domisili atau menggunakan KPT lama saja, sehingga jelas data berapa sebenarnya jumlah penduduk Nunukan,’’ tegasnya.
Terpisah, Sekretaris Disdukcapil Nunukan Mesak Adianto, membenarkan bahwa banyak alat perekaman e-KTP yang rusak.
Menurutny, dari lima Kecamatan yang ada di Krayan, hanya satu alat perekaman yang masih berfungsi.
Demikian juga di wilayah Sebatik, dari lima Kecamatan yang ada, hanya dua perangkat yang dapat melayani data kependudukan.
‘’Sebagian perangkat di kecamatan yang berfungsi adalah hasil sistem kanibal dari perangkat kecamatan lain. Disdukcapil sudah mengusulkan penambahan anggaran, namun sulit terealisasi karena terbatasnya keuangan daerah,’’ kata Mesak. (Dzulviqor)
