NUNUKAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nunukan, Kalimantan Utara, menggelar acara dengan tajuk Ta’lim Pemilu dan deklarasi Lawan Politisasi SARA dan Politik Uang, di Kafe Sayn, Selasa (23/1/2024).
Acara ini, menghadirkan ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nunukan Ustad Harun Zain, dan puluhan da’i, asatidz, juga penceramah.
Harun Zain menegaskan, perlu adanya pembelajaran politik yang baik dan benar, yang mengedukasi masyarakat, dan menjadi panutan bagi generasi muda.
‘’Adanya penyakit akut demokrasi berupa politik uang, memang menjadi dosa besar yang membudaya. Saya katakan, politik uang tidak berdosa, tapi jalan tol menuju neraka,’’ ujarnya.
Harun Zain, mengutip Surat Huud ayat 85 yang berkisah tentang Nabi Syu’aib AS, ”… dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.”
Orang-orang yang berbuat jahat itu, kata Harun, sering menggunakan istilah lain yang terkesan memburamkan makna kata suap.
Dalam praktik kehidupan sehari-hari kita, ada banyak istilah tentang pungutan, begitu pula dengan suap.
Modus dan nilainya pun bermacam-macam. Mulai dari yang paling sederhana, bernilai ribuan rupiah, sampai miliaran rupiah, sebagaimana yang saat ini bisa dilihat di siaran media sosial.
‘’Kita berpedoman pada sebuah hadis yang bernada ancaman keras, bagi tukang suap dan penerima suap, ”Arrosyi wal murtasyi fin naar (Pemberi dan penerima suap sama-sama berada] di neraka)” lanjutnya.
Harun melanjutkan, sebagai da’i, para ulama memiliki peran penting untuk mengedukasi dan memahamkan umat akan politik yang tak bisa terpisahkan dari agama.
Ulama harus memberikan tanda tanda tentang pemimpin yang memenuhi syarat dan layak dipilih.
Pemimpin memiliki kewajiban memutus tradisi korupsi. Harum kembali menukil ucapan Jenderal Polisi Hoegeng, yang pernah mengatakan memberantas korupsi itu ibarat orang mandi.
Harus mengguyur badan dari kepala sampai kaki. Ketika bagian kepala tidak tersiram air, maka itu belum dikatakan mandi.
‘’Artinya kerusakan itu dimulai dari atas kebawah, bukan dari bawah ke atas.
Disinilah peran ulama untuk memahamkan generasi bangsa, bahwa pemimpin haruslah yang memiliki kecintaan kepada bangsa, bukan orang yang mementingkan dirinya dan golongannya,’’ tegasnya.
Lebih jauh, terkait politisasi SARA, Harun mewanti wanti, bahwa umat Islam memiliki toleransi tinggi terhadap umat lain.
Islam berjuang dengan kalimat Takbir membebaskan Indonesia dari penjajahan, dan menjadi pelopor dalam kebersamaan tanpa meminta keistimewaan.
Jadi, tegasnya, umat Islam amat sangat menjunjung tingga perbedaan dan keberagaman.
‘’Kita tidak boleh mudah terpecah belah dan tercerai berai, sehingga memudahkan musuh kita untuk menguasai tubuh dan pikiran kita. MUI Nunukan siap andil dalam pengawasan pemilu, kita katakana benar ketika itu benar, dan kita katakana salah kalau itu salah,’’ katanya.
Acara ini, diakhiri dengan penandatanganan deklarasi tolak politisasi SARA dan Politik Uang, oleh Bawaslu dan para anggota MUI Nunukan. (Dzulviqor)
