Laporan Reporter Radio STI (S Priyadi)
TANJUNG SELOR, KN – Gempuran kritik yang kerap dilancarkan Lembaga Investigasi Negara (LIN) Kalimantan Utara terhadap pemerintah setempat kini berbalik arah. Bukan isi kritiknya yang disorot, melainkan legalitas kepengurusan lembaga yang diketuai Aslin Lubis itu sendiri.
Seorang pegiat media sosial, Syafaruddin Thalib, menemukan kejanggalan pada Surat Keputusan (SK) DPP LIN yang mengesahkan Aslin. SK itu ditandatangani oleh Ketua DPP LIN, Mohamad Yusuf, S.H. Akan tetapi, data resmi dari Kemenkumham menunjukkan nama ketua yang berbeda.
Menurut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Nomor AHU-0015802.AH.01.07.TAHUN 2017, badan hukum Perkumpulan LIN diketuai oleh Johanis Eddy Fentus Tuwul.
“Karena Aslin selalu berbicara mengatasnamakan publik, kami ingin mendapatkan penjelasan,” ujar Syafaruddin. “Kenapa ada perbedaan nama ketua DPP LIN, antara yang ada di SK kepada Aslin dan yang ada di SK Kemenkumham?”
Akta Perubahan dan Nomor SK Lama Jadi Sorotan
Syafaruddin menjelaskan, setiap pergantian kepengurusan pada sebuah badan hukum, wajib diikuti dengan akta perubahan yang dilaporkan ke Kemenkumham. “Ini yang perlu dijawab oleh Aslin. Apakah sudah ada akta perubahannya?” katanya.
Ia menduga kuat belum ada akta perubahan terkait pergantian pengurus. Pasalnya, kop surat LIN Kaltara masih mencantumkan nomor keputusan Kemenkumham yang lama. “Kalau sudah ada akta perubahan, kenapa di kop surat masih mencantumkan nomor keputusan Menkumham yang lama?” sindirnya.
Syafaruddin mengingatkan, jika legalitasnya bermasalah, maka kritik yang dilontarkan atas nama publik pun menjadi tidak kredibel. “Jangan sampai mereka mengkritik, sementara legalitas mereka juga bodong,” tandasnya.
