NUNUKAN, KN – Isu pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Pulau Sebatik di Nunukan, Kalimantan Utara, kembali menghangat pada tahun 2025 ini.
Wacana ini didorong oleh kondisi geografis Sebatik sebagai wilayah perbatasan yang diwarnai beragam permasalahan sosial.
Slogan yang populer di kalangan masyarakat setempat, “Garuda di dadaku, Malaysia di perutku,” secara gamblang menggambarkan ketergantungan 90 persen kebutuhan pokok warga Sebatik pada pasokan dari negara tetangga.
Namun, di balik urgensi yang disuarakan, gagasan pemekaran ini dinilai masih jauh dari kata matang.
Prospek DOB Sebatik, Tinjauan Kritis dari Legislatif
Anggota DPRD Nunukan, Andre Pratama, pada Senin (7/7/2025), secara tegas menyatakan bahwa Pulau Sebatik belum siap untuk menjadi DOB.
“Menurut saya belum saatnya Sebatik menjadi DOB. Lebih baik memikirkan bagaimana percepatan pembangunan perbatasan, ketimbang mengurus wacana DOB,” ujarnya.
Andre Pratama menguraikan beberapa pertimbangan yang perlu dicermati:
1. Minimnya Basis Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pulau Sebatik, dengan luas sekitar 246 km² dan populasi sekitar 70.000 jiwa yang tersebar di 5 kecamatan, saat ini tidak memiliki perusahaan berskala besar seperti migas, pertambangan, atau perkebunan kelapa sawit yang dapat menopang PAD.
Keterbatasan ini menimbulkan pertanyaan besar terkait kemampuan daerah untuk membiayai operasional pemerintahan dan pembangunan jika menjadi DOB.
2. Tantangan Alokasi Dana Pusat.
Andre juga menyoroti potensi kendala dalam pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU).
“Bagaimana nanti pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), karena itu kita peroleh berdasar luas wilayah, jumlah penduduk dan indikator lain berdasar data BPS. Apakah itu bisa mendukung ketika seumpama Pulau Sebatik dimekarkan,” katanya.
Pertimbangan ini mengacu pada kapasitas Sebatik dalam memenuhi indikator-indikator yang dibutuhkan untuk mendapatkan alokasi anggaran yang memadai dari pemerintah pusat.
3. Jarak dan Efisiensi Pelayanan.
Andre Pratama menegaskan bahwa esensi DOB adalah menyejahterakan masyarakat dan mendekatkan pelayanan.
Namun, ia menilai jarak antara pusat pemerintahan di Nunukan dan Sebatik sudah cukup dekat, sehingga pemekaran wilayah tidak serta merta menjadi solusi utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
4. Beban Anggaran Awal DOB.
Pembentukan DOB akan memicu kucuran anggaran awal sebesar Rp50 miliar dari pemerintah pusat untuk mempersiapkan kelengkapan pegawai pemerintahan, pembangunan infrastruktur perkantoran, termasuk markas aparat keamanan dan hukum.
Tanpa basis ekonomi yang kuat, keberlanjutan pembiayaan operasional ini patut dipertanyakan.
Prioritas Mendesak, Menuntaskan Permasalahan Perbatasan
Alih-alih fokus pada wacana DOB, Andre Pratama menekankan perlunya perhatian terhadap sejumlah permasalahan perbatasan yang hingga kini belum tuntas di Pulau Sebatik.
Masalah-masalah ini secara langsung memengaruhi kehidupan masyarakat dan stabilitas wilayah perbatasan, diantaranya:
1. Tapal Batas Negara.
Proses pengukuran ulang tapal batas dengan Malaysia masih menyisakan ketidakpastian.
Ini berdampak pada masyarakat yang lahannya diklaim masuk wilayah Malaysia, menimbulkan pertanyaan besar mengenai penyelesaian sertifikat kepemilikan tanah mereka.
2. Optimalisasi PLBN Sebatik.
Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik yang telah dibangun hingga kini belum berfungsi secara optimal.
Padahal, optimalisasi PLBN sangat penting untuk memfasilitasi pergerakan orang dan barang secara legal, serta meningkatkan aktivitas ekonomi di perbatasan.
3. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Ketergantungan pasokan dari Malaysia masih menjadi isu utama.
Diperlukan upaya konkret untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pokok bagi masyarakat Sebatik tanpa harus bergantung pada negara tetangga.
“Jadi lebih baik fokus pada bagaimana mempercepat pembangunan di Sebatik,” tegas Andre.
Ia kembali menegaskan bahwa DOB Sebatik belum tepat untuk saat ini, karena prioritas utama haruslah menuntaskan berbagai persoalan mendasar yang masih membayangi wilayah perbatasan ini.
Wacana DOB Sebatik membuka diskusi penting mengenai prioritas pembangunan di wilayah perbatasan.
Akankah pemerintah dan pemangku kepentingan lebih memilih untuk menyelesaikan masalah-masalah fundamental yang ada, atau justru melangkah pada pembentukan DOB yang dinilai belum saatnya? (Dzulviqor)
