NUNUKAN, KN — Ulah seorang perempuan berinisial Sumi (40) yang mengamuk di jalanan membuat resah warga Nunukan, Kalimantan Utara. Aksi yang terjadi pada Selasa (22/10/2025) ini tidak hanya mengganggu pengguna jalan dengan mengacungkan pisau, tetapi ia juga merusak sepeda motor yang terparkir dan mengacak-acak warung. Insiden ini dengan cepat menjadi perbincangan panas di media sosial. Hal ini mendorong warganet mendesak Dinas Sosial (Dinsos) dan Satpol PP agar segera bertindak
Namun, di balik kegaduhan individu yang Sumi timbulkan, kasus ini kembali menyingkapkan kompleksitas Penanganan ODGJ Nunukan, mulai dari masalah ketersediaan obat hingga terbatasnya sarana dan prasarana pemerintah daerah.
ODGJ Kooperatif yang Kambuh Akibat Obat Habis
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial (Rehsos) pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Nunukan, Parmedy, membenarkan, Sumi adalah ODGJ kooperatif yang telah lama menjalani pengobatan rutin.
“Sumi ini sebenarnya sudah lama mengalami gangguan jiwa. Tapi dia masih sadar kapan waktunya suntik obatnya,” jelas Parmedy saat ditemui.
Alasan mendasar dan serius memicu kekambuhan Sumi kali ini, kekosongan stok obat di Puskesmas.
“Kebetulan kemarin obat di Puskesmas habis. Jadinya kambuh dan meresahkan masyarakat,” imbuhnya.
Setelah Dinsos berkoordinasi dengan Satpol PP, mereka berhasil mengamankan Sumi. Ia segera mendapat pengobatan dan injeksi yang diperlukan, dan kemudian Dinsos memulangkannya.
Selain itu, kasus ini mencuatkan potensi masalah yang lebih besar terkait rantai pasok obat kejiwaan, termasuk kemungkinan adanya pembatasan obat dari Kementerian Kesehatan yang berdampak langsung pada nihilnya ketersediaan di tingkat Puskesmas.
Terkait hal ini, standar kebijakan kesehatan jiwa nasional harus merujuk pada regulasi resmi dari Kementerian Kesehatan RI.
“Hari ini kita bawa Sumi ke poli jiwa RSUD Nunukan. Semoga kejadian seperti Sumi tidak terulang lagi,” harap Parmedy.
Keterbatasan Fasilitas, RPTC Tak Layak dan Ketiadaan Mobil Operasional
Di samping isu ketersediaan obat, kinerja DSP3A Nunukan juga menuai sorotan terkait infrastruktur dan mobilitas dalam penanganan ODGJ Nunukan. Parmedy mengakui, pihaknya tidak dapat menampung Sumi di Rumah Perlindungan Trauma Centre (RPTC) lantaran kondisi bangunan yang sudah tidak layak huni.
Terlebih lagi, ketiadaan mobil operasional milik dinas menjadi kendala signifikan. Penindakan langsung di lapangan membutuhkan waktu karena setiap langkah harus didahului dengan koordinasi bersama Satpol PP.
“Persoalan ODGJ sebenarnya masalah kita semua,” kata Parmedy.
Sebagai contoh, ia kemudian memaparkan potret nyata kesulitan yang dialami keluarga. Di Nunukan, ada sebuah keluarga yang terpaksa membuat rumah khusus berteralis besi bagi dua pemuda penderita ODGJ yang merupakan anak mereka. Orang tua lansia tersebut mengambil langkah ekstrem ini agar anak-anaknya tidak berbuat hal di luar kewajaran.
Kejadian serupa di Nunukan yang melibatkan ODGJ sebelumnya pernah terjadi, terutama yang melibatkan pemulangan deportan.
“Muaranya [penanganan ODGJ] ada di keluarga. Tindakan promotif dan preventif itu yang paling penting,” pungkasnya, menjadikan contoh tersebut sebagai penutup yang kontekstual dan mendalam.
Oleh karena itu, kasus kekambuhan Sumi ini harus menjadi lonceng peringatan bagi pemerintah daerah Nunukan. Pemerintah harus segera membenahi ketersediaan obat kejiwaan dan memperkuat sarana prasarana DSP3A, supaya faktor teknis yang berisiko merugikan masyarakat dan pasien itu sendiri tidak lagi menghambat Penanganan ODGJ Nunukan. (Dzulviqor)
