NUNUKAN – Bawaslu Nunukan, Kalimantan Utara, menggelar dialog bertajuk “doorprize : rezeki atau politik uang” di Kafe Logika, Selasa (16/1/2024) malam.
Dialog bersama para mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), menghadirkan juga penggiat Pemilu dan eks Ketua Bawaslu Tarakan Zulfauzi sebagai narasumber.
Ketua Komisioner Bawaslu Nunukan, Mochammad Yusran, menegaskan, Bawaslu komitmen untuk penindakan politik uang, dan tidak akan main main dalam proses hukum terhadap praktik tersebut.
“Kita semua tahu, saat ini Bawaslu mempidanakan salah satu Caleg DPRD Nunukan yang diduga melakukan praktek money politik, dengan modus doorprize,” ujarnya.
Kasus tersebut, menjadi peringatan bagi para kontestan Pemilu juga edukasi bagi masyarakat secara umum.
Tidak akan ada pemimpin jujur dan amanah ketika menjabat dengan modal membeli suara rakyat.
Praktek politik uang, juga secara tegas, diatur dalam Pasal 521 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Pasal tersebut berbunyi, ‘setiap pelaksana, peserta dan/tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1).
Dan pada huruf j, ditegaskan dengan gamblang bahwa ancaman pidananya adalah penjara paling lama 2 tahun, dan denda paling banyak Rp 24 juta.
“Termasuk modus serangan fajar, praktik itu masuk klausul pasal 523 unsur menjanjikan uang atau materi lainnya,” kata Yusran.
Yusran menegaskan, Bawaslu butuh dukungan moral dan pengawasan masyarakat luas.
“Jangan biarkan Bawaslu bekerja sendirian. Kita apresiasi kritik keras masyarakat yang mengatakan Bawaslu tutup kantor saja kalau tak bisa memproses politik uang. Kita butuh support seperti itu agar jangan sampai kita menjadi seperti yang dikatakan warga, kita masuk angin,” tegasnya.
Terpisah, Ketua HMI Nunukan Muhammad Agus, mengatakan pihaknya juga ingin mengawal Pemilu agar berjalan Jurdil, guna menghasilkan calon wakil rakyat dan pemimpin berkualitas.
“Saat ada kasus, maka penanganannya harus tuntas. Jika terhambat, pasti akan kami pertanyakan,” katanya.
HMI berpesan agar para panitia penyelenggara pemilu dan APH, tak tebang pilih untuk melakukan penindakan.
Para mahasiswa, sebagai generasi bangsa, tak mau selalu ada persepsi minus dari masyarakat bahwa petugas tidak bekerja dengan benar.
“Melalui forum diskusi ini, HMI Nunukan menegaskan ikut mengambil peran penting dalam pemilu. Kami siap membantu pengawasan dan mengawal penindakan sampai inkracht prosesnya,” ucapnya. (Dzulviqor)
