NUNUKAN – Kementrian Perhubungan melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kalimantan Utara, mengirim dua armada bus Damri untuk melayani trayek di perbatasan RI – Malaysia, di Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara.
‘’Jika tidak ada kendala, dua unit Bus Damri akan segera melayani masyarakat Pulau Sebatik, pada Sabtu 20 Januari 2024,’’ ujar Kepala Dinas Perhubungan, Nunukan, Muhammad Amin, Kamis (18/1/2024).
Bus Damri dengan kapasitas 19 penumpang ini, akan melayani perjalanan dengan trayek Terminal Bambangan, menuju Binalawan, dan berakhir di Dermaga Sei Nyamuk, dan sebaliknya.
Merujuk pada Surat Keputusan Menteri Perhubungan, untuk sistem operasi Bus Damri, waktu pemberangkatan dijadwalkan pukul 09.00 wita, dan pukul 13.00 wita.
Dan setiap penumpang, akan ditarik biaya tiket sebesar Rp. 50.000.
‘’Jadi jam 09.00 wita, bus yang ngetem di terminal Bambangan akan berangkat menuju Sei Nyamuk. Sebaliknya, bus Damri yang ngetem di Sei Nyamuk berangkat juga di waktu bersamaan, menuju terminal Bambangan. Begitu juga pada pukul 13.00 wita,’ ’jelas Amin.
Keberadaan Bus Damri, sempat menjadi kekhawatiran Dinas Perhubungan Nunukan, menimbang banyaknya warga Sebatik, yang memiliki usaha mobil travel.
Tarif yang lebih murah dan kapasitas angkutan yang lebih banyak, berpotensi menuai polemik dan penolakan masyarakat.
Biasanya, supir travel, mengenakan tarif Rp 75.000 per orang, atau menyewaka mobilnya, dengan biaya Rp 500.000 hingga Rp 600.000 per hari.
‘’Kita sudah lakukan rapat bersama para perwakilan supir travel di terminal Bambangan kemarin. Kita dampingi BPTD Kaltara, GM PT Damri dan perwakilan Dishub Provinsi. Hasil catatan di notulen rapat, semua setuju, karena dirasa bermanfaat bagi warga Sebatik,’’ jelas Amin.
Adanya trasportasi plat merah Damri, dikatakan Amin, tidak serta merta mengesampingkan keberadaan angkutan travel yang selama ini berjalan.
Masyarakat bebas memilih. Kalau ingin buru-buru dan butuh transportasi khusus, bisa menggunakan mobil travel.
‘’Tapi kalau ingin lebih santai, masyarakat dipersilahkan mencoba Bus Damri yang keberangkatannya sudah terjadwal,’’ imbuhnya.
Amin menuturkan, jauh hari sebelum kedatangan Bus Damri ke Pulau Sebatik, Dinas Perhubungan Nunukan sempat menerima surat BPTD Kaltara, yang menanyakan kesiapan Pemkab Nunukan untuk layanan Bus Damri.
Iapun mencoba berkomunikasi melalui telepon, sembari mengkonfirmasi asal usulan Bus Damri untuk Pulau Sebatik.
Ternyata, usulan layanan Bus Damri untuk Sebatik, berasal dari salah satu Anggota DPR RI Dapil Kaltara.
‘’Wajar saja akhirnya keluar Keputusan Menteri, termasuk besaran tarif dan trayeknya. Karena ini sudah keluar Keputusan Menteri, kami di daerah harus mendukung dan mensosialisasikan ini ke masyarakat,’’ kata Amin lagi.
Jika nantinya, layanan Bus Damri dirasa memudahkan dan diterima masyarakat, tidak menutup kemungkinan, Pemkab Nunukan akan bermohon untuk penambahan armada.
‘’Ini masih tahap sosialisasi dan uji coba. Kalau responsnya bagus, kemungkinan penambahan armada, bisa terjadi,’’ tutupnya. (Dzulviqor)
