NUNUKAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nunukan, Kalimantan Utara, menemukan154 data ganda pasca tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang dilakukan KPU Nunukan.
Data ganda ini ditemukan di 17 Kecamatan dari total 21 Kecamatan di Kabupaten Nunukan.
‘’Hanya Kecamatan Krayan Timur, Krayan Selatan, Krayan Barat dan Kecamatan Lumbis Hulu yang tidak kami temukan data pemilih ganda. Mereka yang ganda, ada kesamaan nama, usia dan TPS tempat memilihnya,’’ ujar Ketua Komisioner Bawaslu Nunukan, Mochammad Yusran, dalam gathering media yang digelar di Kafe Dev, Minggu (16/4/2023) malam.
Yusran menegaskan, temuan tersebut, menunjukkan ada sistem pencoklitan yang kurang optimal. Celah yang tersisa, tentunya tidak bisa dibiarkan karena berpotensi konflik dan kerawanan sosial nantinya.
Yusran juga meyakini, Bawaslu bisa menemukan potensi ganda lebih banyak, apabila KPU mau berbagi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada Bawaslu untuk memudahkan pengawasan.
‘’Kalau kita dibagi NIK, potensi temuan data itu bisa saja lebih banyak. Sayangnya KPU tidak mau berbagi itu. Ini yang akhirnya menjadi pertanyaan dan mau tidak mau, harus diakui menimbulkan kecurigaan di pihak penyelenggara Pemilu,’’ sesalnya.
Bawaslu Nunukan juga mempertanyakan sikap KPU yang enggan membagikan NIK, sementara data tersebut diberikan kepada Pantarlih yang notabene bukan bagian dari penyelenggara Pemilu yang absolut.
Sebagaimana diketahui, hanya ada tiga institusi penyelenggara Pemilu, yaitu, KPU, Bawaslu dan DKPP.
‘’Kalau masalah rahasia, sudah pasti Bawaslu akan menjamin kerahasiaan data NIK. Kita semua tahu, Daftar Pemilih Tetap/DPT selalu menjadi persoalan tiap kali Pemilu. Tentu kita tidak mau DPT ini menjadi Daftar Permasalahan Tetap nantinya,’’ tegasnya.
Catatan Bawaslu
Bawaslu Nunukan, juga memiliki banyak catatan dari potensi kerawanan Pemilu di perbatasan RI – Malaysia.
Potensi kerawanan itu, antara lain,memilih ganda yang dilakukan oleh pemilih luar negeri. Mereka bisa memilih di Krayan yang berbatasan darat langsung dengan Malaysia, maupun Sebatik yang hanya butuh menyeberang beberapa menit saja.
Lalu, persoalan adanya penduduk di Pulau Sebatik yang terdaftar sebagai warga Desa Aji Kuning namun keberadaannya di Sungai Melayu, Malaysia.
Untuk permasalahan ini, Bawaslu akan mencoba mencari tahu data pemilih luar negeri, khususnya di wilayah Sabah.
‘’Kita akan berkoordinasi dengan KJRI Tawau untuk meminta daftar itu. Konsekuensi memilih dua kali itu berpotensi pidana Pemilu, dan TPS tempat dia memilih bisa PSU. Jadi ini bukan masalah biasa,’’ kata Yusran.
Catatan lain, adalah tentang 3.578 pemilih potensial yang terancam kehilangan hak suaranya karena persoalan kepemilikan KTP. Bawaslu memandang perlu adanya kebijakan dan langkah cepat untuk menjamin hak konstitusionalnya.
Selanjutnya, keberadaan TPS khusus di perusahaan SIL dan SIP di Kecamatan Sebuku dengan jumlah pemilih sebanyak 1143 karyawan perusahaan.
‘’Yang kita pertanyakan, kenapa hanya dua perusahaan itu saja. Kan banyak perusahaan lain yang juga memiliki karyawan dari banyak provinsi. Ini menjadi catatan Bawaslu juga,’’ pungkasnya. (Dzulviqor)
