NUNUKAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nunukan, menggelar rapat koordinasi (rakor) lintas sektor untuk persiapan menghadapi tahapan Pemilu Dan Pilkada serentak 2024 mendatang. Kegiatan itu digelar di Hotel Lenfin, Jalan Pelabuhana Baru, Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan, Selasa (23/11/2021).
Rakor yang melibatkan sejumlah instansi antara lain, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, Kemenag, KPU, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Satpol PP dihadiri juga oleh Bupati Nunukan Hj.Asmin Laura Hafid.
Ketua Bawaslu Nunukan Muhammad Yusran mengatakan, Rakor ini juga menjadi moment penanda tanganan kesepahaman antara Bawaslu dengan Kemenag dan DP3A Nunukan.
‘’Kita lakukan peningkatan kerja sama untuk lebih memperkuat sinergitas dalam konteks pengawasan partisipatif. Entah itu pendidikan politik aparatur desa, pengaturan hak perempuan dalam kontestasi politik ataupun bentuk sosialisasi keagamaan dan lainnya,’’ ujarnya.
Menurutnya, kontestasi politik selalu melahirkan dinamika baru yang butuh solusi dan pemikiran bersama dalam menyelesaikan polemik yang terjadi.
Rakor ini akan ditindak lanjuti dengan Focus Group Discussion (FGD) bersama seluruh stake holder yang terlibat dalam Pemilu.
‘’Di FGD nanti akan kita bahas secara rinci setiap polemik dan langkah antisipasi kerawanan. Kita pemanasan dulu dengan melakukan evaluasi dan membangun relasi agar lebih kompak dan padu sehingga menyongsong Pilkada lebih siap dan matang,’’ lanjutnya.
Selain itu, kegiatan ini dirangkai dengan pemberian penghargaan kepada Bupati Nunukan yang selama ini memberikan dukungan penuh baik fasilitas dan anggaran untuk kelangsungan Pemilu lebih baik.
‘’Dengan kerja sama dan dukungan yang baik dari Pemerintah, anggaran Pemilu tidak memiliki kendala. Kita beri penghargaan sebagai apresiasi juga karena beliau kooperatif bahkan saat kami membutuhkan keterangan beliau,’’ imbuh Yusran.
Sementara itu, keterlibatan Kemenag akan menjadi palang pintu dan harapan Pilkada damai. Sementara DP3A, menjadi solusi atas sejumlah potensi pelanggaran terkait anak-anak yang ikut program kampanye.
Atau melihat kembali peran keterlibatan perempuan dalam politik. Seberapa jauh realisasi hak perempuan yang diatur sebanyak 30 persen sebagai penyelenggara Pemilu.
‘’Kita coba preventif, dan segala polemik dan problematika akan kita bahas kembali di forum yang lebih khusus,’’ kata Yusran. (Dzulviqor)
