NUNUKAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nunukan mengikuti acara HUT ke 15 Bawaslu RI, secara daring pada Minggu (9/4/2023) kemarin.
Dalam acara tersebut, Bawaslu Nunukan menyampaikan sejumlah isu terkait pengawasan Pemilu di perbatasan RI – Malaysia ini.
Ketua Komisioner Bawaslu Nunukan, Mochammad Yusran, mengatakan, politik uang masih menjadi pekerjaan besar bagi penegakan hukum dalam kasus pidana pemilu.
‘’Regulasi belum berubah, dan mekanisme pemeriksaan masih belum membuat kami di Bawaslu, memiliki otoritas yang mampu benar benar menghilangkan money politik yang seakan menjelma sebuah tradisi,’’ ujarnya, Senin (10/4/2023).
Bagaimanapun, suara dan kampanye tentang politik uang harus terus digaungkan. Yusran mengakui, banyak masyarakat yang sudah menganggap amplop berisi uang yang dibagikan jelang Pemilu, adalah prosesi khusus dan berkah dari kontestasi demokrasi.
Stigma tersebut, tentu harus dihentikan. Politik uang, tidak lebih sebagai upaya penyuapan oknum yang menginginkan kursi kekuasaan.
Suara yang dibeli, dan janji yang diucapkan saat membagi amplop, akan tergantikan dengan mindset bagaimana mengembalikan modal yang keluar.
Karena bagaimanapun, tidak akan menjadi benar sebuah jabatan yang diperoleh dengan jalan melanggar aturan dan hukum agama.
‘’Kadangkala, kebohongan ketika disuarakan terus menerus akan dianggap sebagai kebenaran. Kita tidak mau hal ini sampai merubah mindset generasi kita. Meski banyak anggapan di masyarakat itu hanya lima tahun sekali, tetap harus ada suara yang mengatakan yang batil tetaplah salah,’’ tegasnya.
Yusran juga meminta maaf ketika kerap kali penyelidikan kasus money politik tidak tuntas akibat deadline waktu atau kendala lain.
‘’Kita komitmen memberantas money politik sebagai kewajiban dan tugas kami. Insyaalloh kami istiqomah untuk perkara ini,’’ kata Yusran.
Bawaslu juga mewaspadai politik identitas dan Suku Agama Ras Antar Golongan (SARA). Metode ini akan membuat masyarakat terpolarisasi dan terpecah belah, sehingga butuh penegakan hukum tegas dengan menggandeng aparat penegak hukum.
Memang saat ini, kondisi perpolitikan di Kabupaten Nunukan seakan sepi dan jauh lebih senyap dibanding 2019.
Namun tidak menutup kemungkinan ada kekuatan besar yang mengkondisikan hal tersebut, ataupun terjadi gerakan bawah tanah yang tetap menjadi kewaspadaan dan warning bagi semua pihak.
Euforia masyarakat di medsos yang biasanya sudah cukup gaduh dan saling mengunggulkan calonnya nyaris tidak terdengar.
‘’Justru kondisi setenang ini yang harus diwaspadai. Bisa jadi ini ketenangan sebelum badai, atau tidak menutup kemungkinan ada inovasi baru dalam mengumpulkan dukungan suara. Kita masih terus bekerja mengoptimalkan pengawasan,’’ lanjutnya.
Yusran menambahkan, ada juga kasus yang perlu diwaspadai saat pencoblosan nanti. Yaitu indikasi pemilih ganda, dimana si pemilih yang notabene terdaftar sebagai pemilih di Malaysia, juga mencoblos di Nunukan.
Kasus ini, pernah menjadi temuan Bawaslu pada Pemilu 2019 lalu. Ada sekitar 11 orang yang melakukan hal tersebut dan sudah diselesaikan saat itu juga.
‘’Masih banyak PR yang harus kita selesaikan, kita butuh dukungan semua pihak dan semoga penanganan perkara lebih terukur dan lebih tuntas lagi,’’ kata Yusran. (Dzulviqor)
