​”Distribusi BBM untuk Nunukan aman dan mencukupi. Sesuai kuota tahun sebelumnya,” ujar Rohadiansyah, Selasa (21/4/2026).

​Tantangan Alam dan Jalur Distribusi

​Meskipun stok tersedia, proses pengiriman menghadapi tantangan nyata. Pertamina Tarakan menyalurkan BBM ke Nunukan melalui jalur laut. Metode ini bergantung penuh pada kondisi cuaca dan keandalan armada transportasi.

​Rohadiansyah menyebut persoalan teknis serta faktor alam sering menghambat distribusi. Cuaca buruk atau gangguan kapal pengangkut memicu keterlambatan pengiriman sampai ke tangan warga.

​Rincian Kuota dan Pertumbuhan Penduduk

​Data resmi menunjukkan kuota BBM Nunukan tetap stabil tanpa lonjakan harga subsidi. Sepanjang tahun 2026, Pertamina Tarakan mengirimkan:

• ​Pertalite: 25.599 kilo liter
• ​Solar: 12.781 kilo liter
• ​Minyak Tanah: 708 kilo liter

​Namun, pemerintah daerah ingin memperkuat ketahanan energi lokal. Pemkab Nunukan kini mengusulkan tambahan kuota demi merespons ledakan populasi.

​”Pemkab Nunukan mengajukan penambahan kuota untuk mengantisipasi pertumbuhan penduduk yang terjadi. Data 2025, jumlah penduduk kita 227.567 jiwa. Jadi kita melihat perlu ada penambahan kuota,” jelasnya.

​Polemik Antrean dan Penjual Eceran

​Masalah lapangan muncul dari praktik pembelian berulang para pedagang eceran. Para pengecer memanfaatkan tangki motor modifikasi atau membawa jerigen secara terang-terangan. Aksi ini memicu kegaduhan publik di tengah kenaikan harga berbagai barang kebutuhan pokok.

​Rohadiansyah mengakui pemerintah kesulitan menertibkan praktik tersebut. Saat ini, para pengecer menjual BBM seharga Rp 13.000 per liter atau Rp 20.000 untuk kemasan botol 1,5 liter. Warga tetap mencari bensin eceran karena operasional APMS yang terbatas.

​”Sebenarnya kami sudah sering menegur pemilik APMS (Agen Penyalur Minyak dan Solar). Tapi kembali pada pemilik APMS ya,” ungkap Rohadiansyah.

​Sinergi Menuju Penertiban

​Pemerintah daerah memerlukan kolaborasi lintas sektor guna mengakhiri carut-marut antrean. Rohadiansyah menegaskan penertiban menuntut keterlibatan aktif pemilik agen dan Aparat Penegak Hukum (APH).

​”Untuk penertiban tak bisa Pemkab sendiri. Kita butuh APH juga. Kita coba rapatkan dan cari solusi untuk masalah ini dulu,” tutupnya. (Dzulviqor)

Artikel Stok BBM Nunukan Aman, Pemkab Incar Tambahan Kuota pertama kali tampil pada Kabar Nunukan.

​Kehadiran SPPG Selisun menambah daftar panjang titik layanan yayasan tersebut. Sebelumnya, mereka telah mengoperasikan lima unit serupa di Tarakan, Bulungan, Tana Tidung, serta dua titik di Pulau Sebatik. Kini, unit ke-6 tersebut melayani kebutuhan gizi 1.009 siswa PAUD, TK, hingga SMAN 1 di wilayah Nunukan Selatan.

​Menepis Narasi Negatif di Ruang Digital

​Pembina Yayasan Aztrada Garuda Jaya, Ibnu Saud (Is), menyambut hangat arus kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai masukan publik justru mempercepat pencapaian visi Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam mencetak generasi emas.

​Meski terbuka, Ibnu memberikan peringatan tegas mengenai saluran penyampaian aspirasi. Ia meminta warga menghindari media sosial untuk melayangkan protes.

​”Kita tak pernah menutup diri pada kritik. Silahkan kritik permasalahan MBG, tapi tolong jangan lewat media sosial,” ujar Ibnu Saud saat peluncuran SPPG Selisun.

​Ibnu memandang kritik di media sosial hanya menciptakan perspektif negatif tanpa solusi konkret. Ia khawatir platform milik asing tersebut menjadi ladang propaganda dan gorengan politik. Sebagai solusi, ia mengarahkan warga menggunakan jalur birokrasi resmi.

​”Silahkan protes lewat Kades, Camat, Bupati biar ditembuskan ke BGN. Semua pihak akan segera menindaklanjuti laporan tanpa perlu memicu perdebatan tak berujung di medsos,” tegas Wakil Wali Kota Tarakan tersebut.

​Investasi Gizi dan Putaran Ekonomi Lokal

​Ibnu Saud juga mematahkan anggapan miring soal efektivitas anggaran MBG. Ia menolak label investasi toilet yang sering melekat pada program asupan gizi. Baginya, program ini merupakan langkah strategis menghapus stunting demi kecerdasan bangsa.

​”Faktanya, MBG justru menghidupkan ekonomi masyarakat, mulai kalangan petani, nelayan hingga pedagang pasar,” tambah Ibnu Saud.

​Bupati Nunukan, Irwan Sabri, mengamini dampak positif tersebut. Pendirian SPPG di wilayahnya terbukti menyerap tenaga kerja lokal dan memberikan kepastian ekonomi bagi produsen pangan di perbatasan RI-Malaysia.

​”Kita tak bisa menutup mata juga dengan efek domino dari Program MBG. Perekonomian bergerak, ibu hamil tercukupi gizinya dan data stunting mengalami penurunan,” tutur Irwan.

​Irwan menganggap kecaman masyarakat sebagai instrumen evaluasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Ia memilih tetap fokus pada hasil nyata bagi masyarakat luas.

​”Selama niat kita baik, program memberi manfaat bagi orang banyak, dan semua pertanggungjawabannya jelas, kita teruskan. Saya juga mendapat hujatan masyarakat Nunukan, namun kita tetap luruskan niat dan fokus pada tujuan,” pungkas Irwan Sabri. (Dzulviqor)

Artikel Geliat Ekonomi Perbatasan: Yayasan Aztrada Garuda Jaya Operasikan SPPG Selisun pertama kali tampil pada Kabar Nunukan.

NUNUKAN, KN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir, menemui konstituen di Hotel Fortuna Nunukan pada Sabtu (18/4). Agenda Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) ini mempertegas komitmen sang legislator untuk mendengar langsung keluh kesah masyarakat perbatasan.

Nasir menjadikan agenda ini sarana strategis. Ia menjamin suara warga masuk ke dalam setiap kebijakan tingkat provinsi.

“Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Nunukan, saya merasa memiliki tanggung jawab moral untuk terus hadir, berkomunikasi, dan menyerap langsung aspirasi masyarakat. Apa yang menjadi kebutuhan dan harapan warga, itulah yang kami perjuangkan di DPRD,” ungkap Nasir.

Fokus Ekonomi dan Infrastruktur

Dalam pertemuan tersebut, Nasir memaparkan sejumlah advokasi yang ia kawal selama menjabat. Ia terus mendorong kebijakan pro-rakyat, terutama pada sektor-sektor berikut:

• Percepatan infrastruktur wilayah.
• Pemberdayaan ekonomi masyarakat.
• Dukungan sektor perikanan.
• Penguatan UMKM sebagai penggerak utama ekonomi warga Nunukan.

Dialog mengalir secara terbuka. Warga menyampaikan berbagai persoalan terkait infrastruktur dasar, layanan publik, hingga kendala permodalan usaha kecil. Nasir mencatat seluruh masukan tersebut sebagai bahan perjuangan di parlemen.

Mengawal Amanah di Parlemen

Nasir menegaskan komitmennya untuk menempatkan aspirasi warga sebagai prioritas kerja. Ia mengawal harapan konstituen melalui fungsi legislasi, penganggaran, serta pengawasan di DPRD.

“Aspirasi masyarakat adalah amanah. InsyaAllah akan saya kawal dan perjuangkan dengan sungguh-sungguh agar bisa direalisasikan dalam bentuk program dan kebijakan yang nyata,” tegasnya.

Sebagai penutup, Nasir membagikan paket sembako kepada warga. Aksi ini menjadi simbol kepeduliannya terhadap kondisi sosial ekonomi konstituen. Melalui komunikasi dua arah ini, ia berharap percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Nunukan segera terwujud.

Artikel Amanah Perbatasan: Muhammad Nasir Serap Aspirasi Warga di Nunukan pertama kali tampil pada Kabar Nunukan.

​Siasat Licik di Pagi Hari

​Kasi Humas Polres Nunukan, Ipda Sunarwan, membeberkan kronologi peristiwa yang berlangsung pada Rabu (15/4/2026) pagi itu. Kejadian bermula saat pemilik warung, Siti Saniyem, menuju pasar untuk belanja dan memercayakan warung kepada sang anak.

​”Pemilik warung, Ibu Siti Saniyem, pergi ke pasar untuk belanja. Dia nitip warung ke anaknya dan berpesan untuk hati-hati. Ketika pulang dari pasar sekitar pukul 07.23 WITA, anaknya mengatakan ponselnya hilang dicuri,” ujar Sunarwan, Jumat (17/4/2026).

​Siti lantas memeriksa rekaman CCTV guna menelusuri jejak pelaku. Dalam rekaman tersebut, AF meminta air panas kepada si bocah untuk mengalihkan perhatian.

​Begitu si anak beranjak ke dapur, ia meletakkan ponsel Oppo A9 miliknya di atas meja. AF seketika menyambar ponsel itu dan memacu sepeda motornya meninggalkan lokasi. “Korban mengalami kerugian sekitar Rp 3 juta,” tambah Sunarwan.

​Melacak Jejak Motor Sewaan

​Siti segera menyalin rekaman CCTV tersebut untuk melengkapi laporan ke polisi. Tim penyidik kemudian melakukan profiling dan memburu pelaku. Upaya ini membuahkan hasil saat petugas mengidentifikasi sepeda motor yang serupa dengan kendaraan pelaku di jalan raya.

​Saat itu, seorang wanita tengah mengendarai motor tersebut. Polisi pun menghentikan laju kendaraan guna menggali keterangan. “Petugas menghentikan laju sepeda motor tersebut. Pengendara mengaku sepeda motor tersebut adalah kendaraan sewa yang sebelumnya AF sewa,” tutur Sunarwan.

​Keterangan tersebut menuntun polisi ke tempat persembunyian AF. Petugas akhirnya mengunci posisi target di Jalan Tanjung RT 11, Nunukan Barat. Polisi menangkap AF tanpa perlawanan dan mengamankan ponsel Oppo A9 milik korban.

​Survei Lokasi Sebelum Beraksi

​Hasil pemeriksaan mengungkap AF telah memantau situasi warung sebelum melancarkan aksinya. Polisi kini menjerat pelaku dengan pasal pidana yang berlaku.

​”Pelaku mengaku sudah melakukan survey lokasi sasaran sebelum beraksi. Kita sangkakan pelaku dengan Pasal 476 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP,” tegas Sunarwan.

​Selain tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti:

• ​1 unit ponsel Oppo A9 hitam.
• ​1 unit sepeda motor Beat Street hitam (KU 3764 NC).
• ​Kaos hijau, celana panjang coklat, helm putih, dan sepasang sandal coklat.

​Seluruh atribut tersebut identik dengan tampilan pelaku dalam rekaman CCTV. Kini, AF harus mendekam di sel tahanan Polres Nunukan untuk menjalani proses hukum selanjutnya. (Dzulviqor)

Artikel Modus Air Panas Berujung Bui: Pria Paruh Baya Gasak Ponsel Anak Pemilik Warung di Nunukan pertama kali tampil pada Kabar Nunukan.

​Ketua Koperasi Mamolok Sejahtera, Kamaruddin, menyambut hangat tren positif ini. Ia mencatat kenaikan harga rumput laut mendongkrak langsung kesejahteraan buruh pengikat bibit hingga penggesek tali.

​‘’Alhamdulillah, saat semua harga kebutuhan naik, harga rumput laut di Nunukan juga ikut naik. Ini hal yang wajib disyukuri, karena saat ini masyarakat memiliki semangat baru menanam rumput laut,’’ ujar Kamaruddin melalui sambungan telepon, Kamis (16/4/2026).

​Efek Domino, Upah Buruh Ikut Terangkat

​Pasar saat ini menghargai rumput laut Nunukan pada kisaran Rp 15.000 hingga Rp 17.000 per kilogram. Angka ini melonjak tajam dari harga sebelumnya yang tertahan di level Rp 11.000 sampai Rp 12.000 per kilogram.

​Kenaikan tersebut memicu kenaikan upah tenaga kerja lokal secara otomatis. Para pengikat bibit kini membawa pulang Rp 10.000 per tali, naik dari upah lama Rp 9.000 per tali. Sementara itu, para pencuci atau penggesek tali kini mengantongi Rp 2.500 per tali, meningkat dari pendapatan sebelumnya Rp 2.000 per tali.

​Produksi rumput laut kering di wilayah Mamolok tetap konsisten. Saban bulan, kawasan ini memasok 8.000 sampai 10.000 ton rumput laut kering untuk memenuhi permintaan pasar.

​‘’Masyarakat yang tadinya mulai malas ke laut menanam rumput laut, sekarang ramai lagi yang turun melaut. Kemarin harga stagnan selama setahun. Sekarang, masyarakat semangat menanam,’’ tutur Kamaruddin.

​Siasat Kualitas di Bawah Terik Matahari

​Kamaruddin meminta para petani terus meningkatkan kualitas produk sebelum tahap pengemasan. Selama ini, kadar air rumput laut Nunukan masih menyentuh angka 40 persen. Padahal, pasar menuntut standar kekeringan 35 persen. Selisih kadar air ini seringkali memangkas posisi tawar petani saat negosiasi harga.

​Uniknya, fenomena cuaca panas ekstrem sejak awal April 2026 membantu proses penjemuran. Sinar matahari yang terik meningkatkan grade kualitas rumput laut secara alami tanpa alat tambahan.

​‘’Cuaca panas yang melanda Nunukan memang menjadi keluhan masyarakat. Namun, fenomena ini membawa hikmah. Rumput laut cepat kering dan mencapai tingkat kekeringan lebih baik dari biasanya,’’ ucapnya.

​Ancaman Limbah Plastik di Perairan

​Di balik keuntungan ekonomi, Kamaruddin memberi peringatan keras mengenai masalah lingkungan. Limbah botol plastik bekas pelampung kini mengepung lautan Nunukan. Sampah-sampah ini menyumbat pesisir pantai dan tertahan di bawah pemukiman nelayan saat air surut, sehingga merusak pemandangan.

​Ia mengajak masyarakat menjaga kebersihan perairan secara kolektif. Lingkungan yang asri menjamin pertumbuhan rumput laut yang sehat serta menjaga harga jual tetap kompetitif.

​‘’Masyarakat membuang banyak botol pelampung bekas ke laut. Ini menjadi peringatan bagi semua pihak. Menjaga kualitas mencakup kebersihan perairan tempat rumput laut tumbuh, bukan cuma urusan kadar kekeringan,’’ pungkasnya. (Dzulviqor)

Artikel Gairah Baru Petani Rumput Laut Nunukan di Tengah Lonjakan Harga pertama kali tampil pada Kabar Nunukan.

​Modus Operandi Tengah Malam

​Kasi Humas Polres Nunukan, Ipda Sunarwan membongkar siasat para pelaku yang tergolong sangat berani. Mereka memutus arus listrik secara sengaja saat warga terlelap.

​”Para pelaku melakukannya saat dini hari, dan langsung memutus kabel listrik menggunakan tang. Akibatnya, saluran listrik di lokasi sasaran langsung padam,” ujar Sunarwan melalui pesan tertulis, Kamis (16/4/2026).

​Kepolisian kini memegang empat laporan resmi dari warga. Sasaran kejahatan ini mencakup hunian pribadi, Kantor KNPI, hingga Gedung Rusunawa yang menampung TKI ilegal asal Malaysia.

​Dua Eksekutor Berakhir di Sel

​Aparat Polres Nunukan berhasil mencokok dua pria dalam operasi penangkapan terpisah. Mereka adalah DA (35), warga asal Kabupaten Kolaka, serta S (22), warga Nunukan Selatan.

​Tersangka DA mengobrak-abrik wilayah Gang Mangga dan Gang Limau pada awal April 2026. Perbuatan DA memicu kerugian materiil sebesar Rp 7.340.000. Dari tangan DA, polisi menyita:

• ​Satu unit sepeda motor Suzuki SP – 125 CC.
• ​10 kg kawat tembaga.
• ​Tang, karung, potongan besi, dan besi bekas kuas rol.

​Sementara itu, tersangka S menggasak kabel di Kantor KNPI dan Rusunawa. Ulah S mengakibatkan kerugian fantastis mencapai Rp 75 juta. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti:

• ​17 kg kabel tembaga.
• ​6 karung kupasan kulit kabel.
• ​Tang, pisau cutter, obeng, potongan plafon, dan tas alat.

​Ancaman Penjara Menanti

​Kedua pelaku kini mendekam di ruang tahanan untuk menjalani pemeriksaan intensif. Polisi memastikan para tersangka belum sempat menikmati hasil kejahatan mereka.

​”Para pelaku telah mengakui perbuatannya dan belum sempat menjual hasil curian mereka. Kita jerat mereka dengan 477 ayat 1 huruf (f) KUH pidana,” tegas Sunarwan. (Dzulviqor)

Artikel Polisi Ringkus Pencuri Kabel PLN di Nunukan, Rusunawa TKI Jadi Sasaran pertama kali tampil pada Kabar Nunukan.

​Hingga saat ini, penyidik masih bergelut melengkapi berkas perkara tersebut. Drama bolak-balik berkas (P19) antara kepolisian dan kejaksaan membuat kasus ini jalan di tempat selama empat bulan.

​Aksi Bolak-Balik Berkas Perkara

​Kasat Reskrim Polres Nunukan, AKP Wisnu Bramantyo, membenarkan pihak jaksa mengembalikan berkas perkara berkali-kali.

​”Tiga kali P19, dua kali berita acara koordinasi. Berkasnya masih bolak-balik. Terakhir kita ekspose dengan melampirkan petunjuk BPKP, sudah ada petunjuk final ibaratnya, sudah kita penuhi,” ujar Wisnu, Rabu (15/4/2026).

​Pihak kejaksaan meminta penyidik berkoordinasi ulang dengan inspektorat guna memvalidasi nilai kerugian negara. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memengaruhi proses P19 karena menempatkan BPK sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang mendeklarasikan kerugian negara.

​Wisnu kini menunggu kejelasan aturan teknis mengenai audit BPKP di tengah berlakunya putusan MK tersebut.

​”Masa penahanan dua tersangka habis gara-gara berkas perkara tak kunjung P19. Kami sudah mengeluarkan keduanya dari tahanan dan mewajibkan mereka melapor rutin,” imbuhnya.

Kabar Terkait : Polisi Tahan Dua Tersangka Kasus Korupsi KPN Sejahtera

​Sinyal Tersangka Baru

​Penyidik mencium keterlibatan pihak lain dalam skandal ini. Wisnu memberi sinyal kuat mengenai kemunculan nama tersangka baru dalam waktu dekat. Meski begitu, ia masih mengunci rapat identitas maupun jumlah calon tersangka tersebut.

​”Penyidikan mengungkap bukti baru. Bukti ini membuka peluang penambahan tersangka. Kami akan menyiapkan berkas terpisah,” tegas Wisnu.

​Sebelumnya, Polres Nunukan menyita uang tunai Rp 1,2 miliar dari rekening koperasi. Angka ini mencakup sebagian kecil dari total kerugian negara yang menembus Rp 12,7 miliar.

​Kapolres Nunukan, AKBP Bonifasius Rumbewas, menyebut pengungkapan kasus ini memerlukan kerja keras. Praktik korupsi ini ternyata sudah berlangsung sejak tahun 2001.

​”Kami menyita uang ini dari rekening koperasi,” kata Boni saat jumpa pers.

​Penyidik menelusuri data keuangan selama dua dekade untuk menemukan selisih dana modal dari BPD Kaltimtara. Dana yang seharusnya menjadi modal simpan pinjam dan kredit PNS tersebut justru menguap.

Kabar Terkait : Rp 12,5 Miliar Bocor: Jejak Aset Sarang Walet dan Mobil Eks ASN dalam Pusaran Korupsi Koperasi PNS Nunukan

​Sita Aset dan Modus Operandi

​Polisi juga menyita aset lain milik para tersangka. Dari tangan SY, polisi mengamankan satu unit mobil dan satu gedung sarang burung walet. Sementara dari RB, penyidik menyita dua sepeda motor dan satu bangunan walet.

​Modus korupsi ini melibatkan SY selaku manajer yang memerintahkan RB menagih iuran PNS di berbagai dinas. RB kemudian menyerahkan uang hasil tagihan langsung kepada SY tanpa melewati Bendahara Koperasi.

​SY mengelola sendiri uang tersebut untuk kepentingan pribadi, membayar piutang, serta menggaji staf. Ia juga memalsukan laporan keuangan demi meyakinkan pengurus dan anggota koperasi.

​Kini, SY dan RB menghadapi ancaman pidana maksimal penjara seumur hidup sesuai Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Dzulviqor)

Kabar Terkait : Polres Dalami Dugaan Korupsi di Koperasi PNS Nunukan

Artikel Polisi Lepas Dua Tersangka Korupsi Koperasi PNS Nunukan, Masa Tahanan Habis pertama kali tampil pada Kabar Nunukan.

​Massa aksi membawa mikrofon dan mendesak Kajari Nunukan, Burhanuddin, tetap konsisten pada jalur hukum. Mereka juga memberikan dukungan moril kepada para jaksa agar bekerja secara profesional.

​Berikut rincian tiga perkara yang menjadi sorotan mahasiswa:

​1. Skandal Perizinan Tambang dan Pemeriksaan Tiga Eks Bupati

​Kasus pertama menyasar sektor pertambangan yang melibatkan tiga mantan Bupati Nunukan. Kejati Kaltara telah memanggil Abdul Hafid Achmad (2001–2011), Basri (2011–2016), serta Asmin Laura Hafid (2016–2025). Jaksa menggali informasi terkait kebijakan dan aktivitas tambang selama masa jabatan masing-masing secara bertahap.

​Langkah ini merupakan rentetan aksi penggeledahan pada sejumlah kantor dinas teknis, termasuk Kantor Pertanahan dan DPMPTSP beberapa waktu lalu. Sektor perizinan tambang memang memiliki tingkat kerawanan hukum yang sangat tinggi.

​2. Dugaan Korupsi Tunjangan Perumahan DPRD

​Selanjutnya, mahasiswa menyoroti dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Nunukan periode 2016–2017. Jaksa sudah meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dan tengah menunggu hasil hitungan kerugian negara dari BPK RI.

​Kasi Pidsus Kejari Nunukan, Adi Wisata Tappangan, berjanji mengumumkan identitas tersangka segera setelah laporan BPK tiba. Merujuk Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026, hanya BPK yang memegang otoritas konstitusional dalam menghitung kerugian negara. Sejauh ini, penyidik telah memeriksa 20 saksi, termasuk mantan anggota dewan dan ahli.

​3. Kerja Sama Aset Lahan Reklamasi Tanah Merah

​Persoalan terakhir berkaitan dengan kerja sama Pemkab Nunukan bersama PT Sinar Cerah sejak 2005. Perusahaan mengelola lahan seluas 73.722 m2 untuk fasilitas perdagangan dengan nilai investasi Rp 79,6 miliar.

​Perjanjian tersebut mewajibkan evaluasi kontribusi setiap tiga tahun. Namun, hingga kini publik tidak pernah mendengar realisasi kontribusi tersebut bagi pendapatan daerah.

​Suara Mahasiswa dan Respons Kejaksaan

​Ketua PMII Nunukan, Yustin, menekankan posisi transparansi sebagai fondasi kepercayaan publik.

​“Masyarakat ingin transparansi penegakan hukum. Keterbukaan proses dari penyidikan hingga persidangan memungkinkan masyarakat mengawasi aparat, memastikan akuntabilitas, serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi warga negara,” kata Yustin.

​Senada dengan itu, Ketua HMI Nunukan, Andi Baso, membacakan tiga poin tuntutan utama. Ia mendesak jaksa mengusut tuntas seluruh perkara tersebut tanpa tebang pilih.

​“Kita mau penanganan tindak pidana korupsi dilakukan dengan profesional dan tanpa pandang bulu atau sikap membeda-bedakan. Semua orang sama di mata hukum, semua setara dan tak boleh tebang pilih dalam penegakan hukum,” tegas Andi.

​Kasi Intel Kejari Nunukan, Arga Bramantyo, menerima langsung aspirasi mahasiswa tersebut. Ia memastikan setiap kritik menjadi bahan evaluasi kinerja korps adhyaksa.

​“Saran dan kritik yang menyasar kami tentu menjadi evaluasi kinerja. Kami juga akan segera menuntaskan tuntutan massa melalui aksi damai ini karena hal itu merupakan kewajiban kami,” ujar Arga.

​Massa membubarkan diri dengan tertib setelah pihak kejaksaan membubuhkan tanda tangan pada berkas tuntutan mereka. (Dzulviqor)

Artikel Mahasiswa Geruduk Kejari Nunukan: Tuntut Transparansi Tiga Skandal Korupsi pertama kali tampil pada Kabar Nunukan.

​Awalnya, polisi memberikan tembakan peringatan ke udara. Namun, A mengabaikan peringatan tersebut dan terus melawan petugas. Langkah tegas ini menjadi jalan terakhir polisi untuk menghentikan pelarian sang nelayan.

​‘’Pelaku pencurian sound Masjid, A, terpaksa kami lumpuhkan dengan tembakan mengarah ke kaki karena melawan petugas dan mencoba kabur saat hendak dibawa ke Mapolsek Sebatik Timur,’’ ujar Kasi Humas Polres Nunukan, Ipda Sunarwan, melalui pesan tertulis, Selasa (14/4/2026).

​Pengurus Masjid Kaget

​Aksi pencurian ini menimpa Masjid As Sidiq di Jalan Hasanuddin, Desa Sei Pancang. Abdul Rahman, pengurus masjid, menyadari kehilangan tersebut sesaat sebelum waktu Subuh. Ia gagal menemukan perangkat suara saat hendak mengumandangkan azan.

​Abdul Rahman segera melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib. Polisi langsung melakukan penyelidikan lapangan dan olah TKP. Saat mencari informasi, polisi mencurigai seorang pria yang mondar-mandir di area masjid. Interogasi petugas membuahkan hasil hingga pelaku mengakui semua perbuatannya.

​Pelaku Mengaku Curi Kipas Angin

​Perlawanan sengit pelaku membuat polisi harus bertindak ekstra saat proses penangkapan. A mengabaikan keselamatan dirinya demi menghindari jeratan hukum.

​‘’Kita amankan pelaku. Tapi saat kita akan bawa ke Mapolsek Sebatik Timur, pelaku melakukan perlawanan dan kabur. Tembakan peringatan tak diindahkan, sehingga terpaksa kita mengambil tindakan tegas dan terukur dengan sebuah tembakan ke kaki,’’ urainya.

​Petugas kemudian membawa A ke Puskesmas Sei Nyamuk guna mengobati luka tembak pada kakinya. Dalam pemeriksaan lebih lanjut, polisi menemukan kembali satu set sound system hasil curian. Pelaku juga mengaku pernah mengambil kipas angin di masjid yang sama pada waktu berbeda.

​‘’Jika ditotal, kerugian Masjid As Sidiq mencapai Rp 12 juta. Kita jerat pelaku dengan 476 KUH Pidana,’’ kata Sunarwan. (Dzulviqor)

Artikel Polisi Tembak Kaki Pencuri Sound System Masjid di Sebatik pertama kali tampil pada Kabar Nunukan.

​Masyarakat kini membeli air dari mobil pikap keliling seharga Rp 100.000 per tandon. Pengeluaran ini menghimpit ekonomi warga karena harga sembako asal Malaysia melonjak tajam mengikuti kenaikan Ringgit. Di wilayah perbatasan ini, warga menggantungkan kebutuhan pokok pada negeri tetangga, sehingga ketiadaan air bersih menambah beban hidup yang sangat berat.

​Amarah di Gedung Dewan

​Gelombang protes warga akhirnya pecah di media sosial. Mereka mempertanyakan kebijakan Perusahaan Air Minum Daerah (Perumda) Tirta Taka yang tetap menarik biaya beban (abonemen). Padahal, warga tidak menikmati aliran air setetes pun.

​Persoalan ini memuncak dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Nunukan, Senin (13/4/2026). Anggota DPRD Nunukan, Firman, meluapkan amarah karena Direktur PDAM Nunukan, Arpiansyah, justru pergi ke Jakarta untuk menerima penghargaan ketimbang menghadiri rapat.

​‘’Kami dimaki-maki masyarakat di Sebatik. Mereka protes DPRD apa juga kerjanya. Sementara PDAM yang kita hadirkan supaya menjawab permasalahan, tak bisa memberi penjelasan dengan gamblang,’’ ujar Firman dengan nada tinggi.

​Ia menilai PDAM tidak memiliki empati karena tetap menagih biaya denda saat air tidak mengalir. Karena kecewa, Firman memutuskan keluar dari ruang rapat.

​‘’Masyarakat kita ini sangat pusing karena kesulitan air bersih. Kami DPRD menjadi bulan-bulanan, kita undang Direktur PDAM gak hadir, terus buat apa rapat kalau tidak ada keputusan. Bagaimana kami menjelaskan ke masyarakat kami,’’ tegasnya.

​Desakan Penghentian Tagihan

​Ketua Komisi 2 DPRD Nunukan, Andi Fajrul, senada dengan Firman. Ia menegaskan kepuasan masyarakat memiliki nilai lebih tinggi daripada sekadar penghargaan seremonial. Fajrul meminta PDAM segera menyusun skema kompensasi bagi warga.

​‘’Kalau bisa jangan ada tagihan dulu. Kita pikirkan bagaimana menyalurkan air bersih bagi mereka. Komisi 2 DPRD Nunukan menyarankan untuk stop penagihan, sampai masalah ini selesai. Kita reschedule rapat juga, kita undang kembali Dirut PDAM Nunukan,’’ ucap Fajrul.

​Analis Kebijakan Pemkab Nunukan, Adi Puspito, merespons tuntutan tersebut. Pemerintah tengah menyiapkan agenda rapat bersama Inspektorat guna menyusun Keputusan Kepala Daerah terkait kompensasi ini. Adi menjamin kebijakan ini juga menyasar warga yang menghadapi penyusutan Embung Sei Bolong.

​‘’Pemberian kompensasi sudah masuk agenda Pemkab Nunukan. Kita segera rapatkan dan kita realisasikan,’’ kata Adi.

​Sengkarut Lahan dan BPN

​Masalah Embung Lapri bermuara pada ganti rugi lahan 40 warga yang belum tuntas. Pemkab Nunukan mengklaim sudah menyiapkan anggaran Rp 24,57 miliar, namun kendala birokrasi menghambat pembayaran tersebut.

​Pj Sekretaris Daerah Nunukan, Raden Iwan Kurniawan, menyebut perbedaan pemahaman dengan BPN Nunukan menjadi penghalang utama. Kematian Ketua Tim Penilai (KJPP) menciptakan situasi darurat yang menunda tahapan pembayaran sejak 2025.

​“Kami Pemda Nunukan menjadi bulan-bulanan masyarakat karena dianggap menyalahi komitmen, padahal bolanya di BPN. Kami sudah melaporkan urgensi kasus ini ke Kementerian ATR BPN yang menegaskan langkah kami sudah benar. Jadi kami mohon agar BPN bisa bekerja sama,” ujar Iwan.

​Menanggapi hal itu, Kasi Pengadaan Tanah BPN Nunukan, Endang Sri Wahyuni, berjanji akan mengkaji ulang persoalan teknis tersebut dalam rapat pekan depan. Perluasan Embung Lapri seluas 69,15 hektar ini mengemban misi meningkatkan kapasitas suplai air hingga 90 liter per detik untuk 8.000 sambungan rumah. (Dzulviqor)

Artikel Krisis Air Sebatik: Warga Tercekik Harga Sembako dan Tagihan PDAM yang Macet pertama kali tampil pada Kabar Nunukan.