NUNUKAN – Polemik pemutusan aliran listrik RSUD Nunukan, Kalimantan Utara oleh PLN akibat menunggak pembayaran, sudah berakhir damai.
Masing-masing pimpinan sudah berpelukan dan sama-sama mengucap janji untuk menjalin sinergitas dan komunikasi yang baik, serta meyakinkan masyarakat, bahwa kondisi pemutusan aliran listrik seperti yang terjadi Minggu (21/5/2023) lalu, tidak akan terulang.
Namun demikian, ada sejumlah catatan yang terus diperbincangkan dan menjadi sorotan, yaitu mekanisme pengelolaan BLUD di RSUD, dan ketersediaan genset yang ternyata tak mampu mengatasi listrik, ketika PLN mengalami trouble/gangguan mesin.
Menanggapi permasalahan yang sedang hangat di tengah masyarakat ini, Pemkab Nunukan, melalui Bidang Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim), Joned, mengatakan, Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid, sudah mengusulkan penambahan mesin.
‘’Bupati sudah mengusulkan penambahan mesin, ada alokasi sekitar Rp. 1,4 miliar. Tetapi nanti riilnya masih akan dibahas TAPD dengan Direktur RSUD lebih detail,’’ ujarnya, Kamis (25/5/2023).
Joned tidak mau membahas lebih jauh, terkait pengelolaan BLUD, dimana ada tunggakan rekening listrik yang menjadi heboh akibat pemutusan jaringan PLN dan mengancam nyawa pasien serta bayi.
Joned juga tidak ingin berkomentar, apakah perlu dilakukan audit internal BLUD, melihat sistem manajemen keuangan RSUD yang terlihat carut marut.
Berkaca pada kasus pemutusan aliran listrik PLN, ada sejumlah masalah yang menjadi sorotan tajam masyarakat.
Satu sisi, tunggakan listrik harus ditagih berkali kali baru bisa terbayar, sisi lain harus membayar tagihan stok obat, dimana Direktur RSUD Nunukan, dr.Dulman, mengaku kalang kabut dan memohon mohon agar Bank BPD Kaltimtara bisa membuka rekening di hari minggu, untuk mentransfer pembayaran tagihan rekening listrik di hari libur.
‘’Setiap waktu audit pasti di audit. Dan manajemen RSUD Nunukan sudah diminta membenahi sesuai rekomendasi auditor,’’ jawabnya singkat.
Daya mampu dan beban puncak listrik di Nunukan
Persoalan listrik di Kabupaten Nunukan, juga menjadi permasalahan yang tidak pernah ada habisnya.
Pemadaman bergilir atau pun gangguan sistem selalu terjadi, dan terus menerus dikeluhkan pelanggan.
Dengan kondisi demikian, PLN ULP Nunukan juga tidak berdaya ketika ada masyarakat yang memohon pemasangan jaringan baru.
Dari data PLN Nunukan, saat ini, daya mampu yang dihasilkan, hanya sebesar 15 MW. Sementara beban puncak, sebesar 14 MW.
Angka 15 MW tersebut, berasal dari PLTD Nunukan sebesar 9 MW, lalu 3 MW dari PLTMG Sebaung dan 3 MW dari PLTD Pulau Sebatik.
‘’Memang cukup kritis kondisi kelistrikan Nunukan, PLN juga sudah membahas ini satu meja dengan Pemkab Nunukan dan sudah juga melapor ke Kantor Wilayah dan Pusat,’’ ujar Manager PLN Fery Kurniawan.
Genset RSUD defisit daya
Terpisah, Direktur RSUD Nunukan, dr. Dulman juga mengakui, kondisi genset di RSUD sudah seharusnya ada peremajaan.
‘’Genset kita sudah sejak 2008, dengan usianya, memang sudah harus ada peremajaan. Itulah kenapa daya yang dihasilkan tidak bisa mengcouver kebutuhan RSUD, meski saat ini masih on dan bisa digunakan,’’katanya.
Genset yang berusia 15 tahun tersebut, hanya mampu menghasilkan 600 KVA dalam kondisi primanya. Sementara kebutuhan RSUD sekitar 700 KVA.
‘’Kalau masih baru bisa 600 KVA, tapi seiring usia, kemampuan mesin turun, dan hanya mampu mengcouver 80 persen listrik RSUD saja. Waktunya juga terbatas dan harus segera dimatikan,’’imbuhnya.
Dulman tidak membantah, kelistrikan RSUD akan menjadi ancaman bagi keselamatan pasien, menimbang situasi PLN yang juga ‘’kritis’’ karena hanya memiliki cadangan daya 1 MW. Terlebih, tidak ada jaminan mesin PLN tidak mengalami gangguan.
Sebenarnya, kata Dulman, RSUD pernah menganggarkan pembelian genset di 2020. Sayangnya, terjadi pandemi Covid-19, yang mengharuskan refocusing anggaran.
‘’Kita segera usulkan kembali untuk pembelian genset ke Pemda. Nanti di anggaran DAK, dan semoga tahun depan bisa terealisasi,’’ harapnya. (Dzulviqor)
