NUNUKAN, KN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir, menemui konstituen di Hotel Fortuna Nunukan pada Sabtu (18/4). Agenda Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) ini mempertegas komitmen sang legislator untuk mendengar langsung keluh kesah masyarakat perbatasan.

Nasir menjadikan agenda ini sarana strategis. Ia menjamin suara warga masuk ke dalam setiap kebijakan tingkat provinsi.

“Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Nunukan, saya merasa memiliki tanggung jawab moral untuk terus hadir, berkomunikasi, dan menyerap langsung aspirasi masyarakat. Apa yang menjadi kebutuhan dan harapan warga, itulah yang kami perjuangkan di DPRD,” ungkap Nasir.

Fokus Ekonomi dan Infrastruktur

Dalam pertemuan tersebut, Nasir memaparkan sejumlah advokasi yang ia kawal selama menjabat. Ia terus mendorong kebijakan pro-rakyat, terutama pada sektor-sektor berikut:

• Percepatan infrastruktur wilayah.
• Pemberdayaan ekonomi masyarakat.
• Dukungan sektor perikanan.
• Penguatan UMKM sebagai penggerak utama ekonomi warga Nunukan.

Dialog mengalir secara terbuka. Warga menyampaikan berbagai persoalan terkait infrastruktur dasar, layanan publik, hingga kendala permodalan usaha kecil. Nasir mencatat seluruh masukan tersebut sebagai bahan perjuangan di parlemen.

Mengawal Amanah di Parlemen

Nasir menegaskan komitmennya untuk menempatkan aspirasi warga sebagai prioritas kerja. Ia mengawal harapan konstituen melalui fungsi legislasi, penganggaran, serta pengawasan di DPRD.

“Aspirasi masyarakat adalah amanah. InsyaAllah akan saya kawal dan perjuangkan dengan sungguh-sungguh agar bisa direalisasikan dalam bentuk program dan kebijakan yang nyata,” tegasnya.

Sebagai penutup, Nasir membagikan paket sembako kepada warga. Aksi ini menjadi simbol kepeduliannya terhadap kondisi sosial ekonomi konstituen. Melalui komunikasi dua arah ini, ia berharap percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Nunukan segera terwujud.

Artikel Amanah Perbatasan: Muhammad Nasir Serap Aspirasi Warga di Nunukan pertama kali tampil pada Kabar Nunukan.

​Dalam momentum penting ini, PKS melantik dan mengukuhkan sebanyak 12 Struktur Dewan Pimpinan Cabang (DPC) setingkat kecamatan. Ketua DPD PKS Kabupaten Nunukan, M. Rusdi, secara langsung membekali para pengurus baru ini dengan program strategis K2P2 (Kader, Kaderisasi, Pelayanan Publik).

​Kunci Utama Menuju 7 Kursi

​Program K2P2 menjadi strategi utama PKS untuk periode 2025–2030. Program ini mencakup delapan item, yakni, Rumah Keluarga Indonesia (RKI), Gerakan Ekonomi Mandiri (GEMA), Sekolah Kader Patriot Indonesia (SAKTI), Join PKS, Akademi Pemimpin Indonesia (API), Transformasi Digital PKS (Total PKS), Advokasi Kebijakan untuk Rakyat (AKAR), serta Jaring Wakil Rakyat (JAWARA).

​Rusdi menjelaskan, pelantikan pengurus DPC sekaligus meningkatkan kapasitas kader dan memperluas wawasan mereka tentang pembangunan daerah. Kader PKS wajib memahami tantangan dan peluang, serta memperkuat semangat juang dalam mengemban amanah organisasi.

​Mengusung tema ‘Kokohkan Barisan, Tingkatkan Pelayanan, Raih Kemenangan’, rapat kerja ini menjadi langkah awal menyusun program pelayanan kepada masyarakat. Rusdi menegaskan, militansi kader memegang peranan penting agar PKS terus bergerak konsisten di tengah berbagai tantangan politik.

​Rusdi menyoroti tiga modal utama yang harus kader jaga dalam menjalankan organisasi: struktur solid, kader militan, dan kerja sama kolektif.

​Selanjutnya, ia menambahkan, pengurus DPC yang baru dilantik merupakan garda terdepan. Mereka wajib menjadi aktor pemenangan partai dan pelayan masyarakat di wilayah perbatasan. Rusdi optimis PKS Kabupaten Nunukan mampu mencapai target ambisius 7 kursi di DPRD Kabupaten Nunukan pada Pemilu 2029.

​“Melalui kerja keras, soliditas, dan kolaborasi, kami menargetkan Insya Allah perolehan 7 kursi di DPRD Kabupaten Nunukan pada Pemilu mendatang,” ungkap Rusdi.

​Arah Strategis PKS Kalimantan Utara

​Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) PKS Kalimantan Utara, Ustadz Muhammad Nasir, memberikan arahan strategis. Nasir menekankan beberapa kunci untuk mewujudkan target 7 kursi tersebut. Antara lain, PKS perlu meningkatkan pengkaderan, menghidupkan DPC, menanamkan karakter militansi, serta memperkuat konsolidasi dan kolaborasi.

​Menutup Rakerda, DPD PKS Nunukan menegaskan komitmennya untuk segera mengimplementasikan seluruh keputusan Rakerda. PKS bertekad mewujudkan diri sebagai partai yang solid, melayani, dan dapat dipercaya masyarakat Kabupaten Nunukan. (Dzulviqor)

Artikel PKS Nunukan Kunci Target 7 Kursi Pemilu 2029, Fokus Penguatan Militansi Kader pertama kali tampil pada Kabar Nunukan.

​Pulau Sebatik kembali menjadi pusat perhatian pembahasan kebijakan pembangunan daerah. Sekitar 150 peserta dari empat kecamatan — Sebatik Utara, Sebatik Tengah, Sebatik, dan Sebatik Timur — menghadiri sosialisasi tersebut.

​Peserta yang hadir merupakan perwakilan masyarakat dari unsur tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, hingga ibu-ibu, menciptakan suasana dialog yang hidup dan penuh harapan.

​Prioritas Pembangunan Perbatasan Wujud Kepedulian Pemprov

​Dalam sambutannya, Nasir menyampaikan bahwa penyusunan Ranperda ini merupakan bentuk kepedulian DPRD dan Pemerintah Provinsi terhadap kemajuan wilayah perbatasan.

​”Ranperda ini kami kawal karena kami peduli terhadap masyarakat perbatasan. Kami ingin pembangunan di Sebatik dan wilayah perbatasan lainnya menjadi prioritas,” ungkapnya.

​Ia menegaskan, perbatasan memiliki nilai strategis baik secara ekonomi maupun pertahanan. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan harus diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat.

​Ranperda di Tahap Fasilitasi Kemendagri, Warga Harap Kecepatan

​Ranperda saat ini sedang berada dalam tahap fasilitasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tahap ini menjadi proses penting sebelum pembahasan dilanjutkan menuju penetapan di tingkat daerah.

​Suasana sosialisasi berlangsung hangat dan antusias. Peserta menyampaikan keinginan kuat agar Ranperda segera ditetapkan sehingga pembangunan di daerah perbatasan dapat lebih diprioritaskan.

​”Kami berharap Perda ini cepat selesai agar pembangunan semakin jelas arahnya,” ujar salah satu tokoh masyarakat yang hadir.

​Nasir menegaskan, DPRD Kaltara akan terus mengawal Ranperda ini sebagai wujud komitmen memperjuangkan pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan. (Dzulviqor)

Artikel Ranperda Perbatasan Dikawal DPRD, Warga Sebatik Mendesak Penetapan Segera pertama kali tampil pada Kabar Nunukan.

Kegiatan ini berlangsung lima hari, dari 26 hingga 30 November 2025. Nasir memilih tiga lokasi strategis di Nunukan untuk sosialisasi: Desa Sri Nanti Kecamatan Sei Manggaris, Kelurahan Nunukan Utara, dan terakhir Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan.

Ancaman Nyata Merusak Pondasi Keluarga

Dalam paparannya, Nasir menekankan Perda Ketahanan Keluarga sebagai regulasi penting. Aturan ini mengatur pemerintah dan seluruh unsur masyarakat membangun pondasi keluarga yang kuat.

“Ancaman terhadap ketahanan keluarga kini semakin kompleks. Oleh sebab itu, Perda ini hadir untuk memastikan seluruh pihak memiliki peran dalam melindungi keluarga sebagai unit sosial terkecil bangsa,” jelas Nasir.

Nasir melanjutkan, forum dialog selama sosialisasi diwarnai berbagai keluhan dan curahan hati masyarakat. Warga mengeluhkan angka perceraian yang terus meningkat, masalah pergaulan bebas remaja, penyimpangan perilaku seksual, bahkan ancaman judi online dan penyalahgunaan narkoba.

Sebagai bukti, data Pengadilan Tinggi Agama (estimasi 2023–2024) mencatat angka perceraian di Kaltara melebihi 1.200 kasus per tahun. Kabupaten Nunukan memperlihatkan tren peningkatan signifikan. Jelas, kondisi ini menegaskan pentingnya penerapan Perda No. 9/2018.

Perda Wajib Melibatkan Semua Pihak

Melalui Perda ini, Nasir mengajak seluruh pihak—mulai dari pemerintah, tokoh agama, aparat keamanan, lembaga pendidikan, sampai pelaku usaha—untuk terlibat aktif dalam penguatan ketahanan keluarga. Langkah-langkah yang perlu diupayakan antara lain:

1. Menggencarkan penyuluhan dan pembinaan keagamaan.
2. Meningkatkan ekonomi keluarga dan kualitas pendidikan.
3.Mengurangi angka pengangguran.
4. Menjamin rasa aman di lingkungan masyarakat.

Aspirasi Infrastruktur Desa Sri Nanti

Sementara itu, warga Desa Sri Nanti memanfaatkan momen sosialisasi untuk menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan dasar desa. Mereka membutuhkan pengadaan bus sekolah, peningkatan jalan usaha tani, dan perbaikan dermaga speed boat.

Nasir mengapresiasi seluruh masukan tersebut. Lantas, ia menegaskan kesiapan memperjuangkan aspirasi itu pada tingkat provinsi. (Dzulviqor)

Artikel DPRD Kaltara Soroti Ancaman Perceraian dan Judi Online: Perda Ketahanan Keluarga Mendesak pertama kali tampil pada Kabar Nunukan.

Anggota dewan dari Partai Demokrat tersebut menegaskan, menjaga warisan leluhur adalah syarat mutlak agar Nunukan memiliki harkat dan martabat di mata dunia. Seruan ini penting mengingat letak geografis Nunukan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Ancaman Digitalisasi dan Pentingnya Jati Diri Bangsa

Andi Mariyati, sebagai salah satu figur pimpinan DPRD, memandang, laju teknologi telah membawa dampak dua sisi. Di satu sisi memberikan kemudahan, namun di sisi lain berpotensi menggerus nilai-nilai tradisional.

“Pesan ‘tetap bersatu jangan lupakan leluhur’ ini adalah seruan untuk menjaga kesatuan sambil melestarikan warisan budaya dan nilai-nilai yang diwariskan para pendahulu,” ujar Andi Mariyati, Minggu (12/10/2025).

Ia menjelaskan, menjaga identitas budaya ini sangat penting, terutama bagi generasi muda Nunukan. Jika tidak ada upaya serius, masyarakat berisiko tinggi kehilangan jati diri akibat masifnya pengaruh asing yang dibawa melalui media digital. Oleh karena itu, ia secara khusus meminta agar silaturahmi antarsuku di Nunukan diperkuat, sekaligus mencegah kepunahan budaya. Ini adalah wujud konkret dari komitmen menjaga persatuan Nunukan yang majemuk.

Menghubungkan Persatuan dengan Visi Pembangunan Daerah

Harapan politiknya tidak hanya berhenti pada pelestarian budaya. Andi Mariyati turut menyuarakan agar semangat persatuan Nunukan ini diterjemahkan ke dalam pembangunan nyata di lapangan. Ia berharap setiap elemen masyarakat dapat berkontribusi aktif.

“Selamat ulang tahun ke-26 Nunukan, Saya berharap, beragam suku di sini tetap bersatu, jaya selalu, dan tak melupakan asal-usul kita,” tambahnya.

Semangat kebersamaan yang sudah terjalin di wilayah perbatasan ini harus selaras dengan visi pembangunan daerah. Ia merujuk pada slogan yang diusung pasangan Bupati dan Wakil Bupati, Irwan Sabri – Hermanus: Inovatif, Sejahtera, Adil, Mandiri (ISAMI).

Visi ISAMI, pada dasarnya, membutuhkan sinergi dan persatuan yang kuat dari seluruh lapisan masyarakat agar dapat dicapai secara berkelanjutan. Persatuan Nunukan akan menjadi modal sosial utama dalam menghadapi tantangan ekonomi dan infrastruktur ke depan.

“Mari kita sama-sama berbuat untuk Nunukan lebih baik. Semangat bersatu harus jadi modal utama untuk mewujudkan Nunukan yang sejahtera,” tutup Andi Mariyati, menyerukan agar warga terus menjaga kerukunan dan persaudaraan. (Dzulviqor)

Artikel Menggugat Arus Global, Srikandi Demokrat Serukan Warga Perkuat Persatuan Nunukan, Ingat Leluhur di Perbatasan pertama kali tampil pada Kabar Nunukan.

​Anggota DPRD Nunukan, H. Firman Latif, secara lugas menyampaikan tuntutan itu. Nada suaranya tegas, seolah memotong euforia perayaan. “Selamat Ulang Tahun Nunukan ke-26, semoga semakin adil, makmur, sejahtera. Dan yang tak kalah penting, semoga DOB Sebatik segera diimplementasikan,” ujar Firman usai Paripurna.

​Penegasan ini bukan sekadar retorika politis. Sebatik, sebagai pulau perbatasan terdepan RI-Malaysia, selama bertahun-tahun menghadapi isu klasik lambatnya pembangunan dan rentang kendali yang terlalu panjang dari pusat kabupaten. Kondisi inilah yang membuat tuntutan pemekaran selalu menjadi isu sensitif dan mendesak.

​Tuntutan yang Telah Menanti Sejak 2014

​Kebutuhan akan pemekaran di Sebatik didasari pada alasan geografis dan demografis yang unik. Wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia ini memerlukan kecepatan respons pemerintah, baik dalam pelayanan publik maupun pertahanan kedaulatan.

​Selama ini, masyarakat Sebatik harus menempuh jarak dan waktu yang signifikan untuk mengakses layanan administrasi di Nunukan. Oleh karena itu, DOB dianggap sebagai solusi satu-satunya untuk mendekatkan pelayanan dasar.

​Firman Latif menegaskan, tujuan utama DOB adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mendekatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan ekonomi, serta meningkatkan kualitas pelayanan.

​Amanat Presiden dan Jerat Moratorium

​Firman Latif menyebut, progres DOB Sebatik sesungguhnya sudah mencapai tahap akhir. Dokumen Amanat Presiden (Ampres), sebagai bukti keseriusan pemerintah pusat, bahkan pernah dikeluarkan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2014.

​”Ampres itu sudah diperbarui. Proses ini sebenarnya tinggal menunggu keputusan pemerintah pusat untuk mencabut moratorium DOB saja,” jelas Firman.

​Namun demikian, moratorium pemekaran wilayah yang diberlakukan pemerintah pusat sejak 2014 lalu telah menjadi tembok tebal penghalang bagi terealisasinya DOB Sebatik. Penundaan selama bertahun-tahun ini dikhawatirkan akan memperparah disparitas ekonomi dan kesenjangan infrastruktur di wilayah perbatasan.

​Mendekatkan Layanan dan Pertumbuhan Ekonomi

​Firman menekankan, tujuan pemekaran sangat fundamental guna mendekatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan ekonomi yang selama ini terpusat.

​Selain itu, pembentukan DOB bertujuan untuk mengefektifkan pengelolaan sumber daya, memperpendek rentang kendali pemerintahan, serta mengatasi masalah sosial politik yang ada.

​”Pulau Sebatik butuh perhatian khusus. Dengan ditetapkan sebagai DOB, pembangunan akan lebih cepat dan saya yakin pertumbuhan ekonomi di sana akan semakin pesat,” tegasnya.

​Jika DOB Sebatik disetujui, potensi investasi dan pertumbuhan sektor pariwisata di pulau terdepan ini diyakini akan meningkat drastis. Pemerintahan yang lebih fokus dan otonom akan mampu menarik investor dan menciptakan lapangan kerja baru, yang pada akhirnya akan menguatkan kedaulatan ekonomi di perbatasan.

​Kini, bola panas percepatan DOB Sebatik telah dilempar kembali ke tangan Jakarta. Di tengah keriuhan perayaan hari jadi, suara dari perbatasan itu kembali mengingatkan, kesejahteraan ribuan warga di tapal batas tak boleh lagi terhenti hanya karena selembar beleid moratorium. (Dzulviqor)

Artikel DOB Sebatik Didesak di HUT Nunukan, Jeritan Pemekaran dari Perbatasan pertama kali tampil pada Kabar Nunukan.

Reses ini berlangsung pada 23 hingga 27 September 2025. Muhammad Nasir menggelar agenda ini di sejumlah lokasi strategis, di antaranya di Kecamatan Sebatik Barat, dua titik di Kelurahan Nunukan Barat, Kelurahan Nunukan Utara, dan Jalan Angkasa, Kelurahan Nunukan Timur.

Warga Nunukan Minta Bantuan Modal Usaha

Dalam setiap pertemuan, Muhammad Nasir mendapati satu keluhan yang sama, yakni kondisi ekonomi warga yang semakin sulit. Banyak warga meminta bantuan modal usaha agar bisa kembali bangkit. Hal ini menunjukkan betapa beratnya perjuangan masyarakat di Nunukan untuk bertahan hidup di tengah himpitan ekonomi.

Selain itu, ada juga persoalan lain yang muncul ke permukaan. Masyarakat menyampaikan beragam usulan, mulai dari permintaan bantuan beasiswa untuk pelajar, rehabilitasi rumah tidak layak huni, hingga perbaikan infrastruktur jalan yang rusak parah.

Tidak hanya itu, para nelayan dan pembudidaya rumput laut juga menyuarakan kebutuhan mereka akan dukungan sarana dan prasarana. Permintaan bantuan untuk rumah ibadah pun menjadi salah satu prioritas yang disampaikan.

Sebatik Barat Minta Bus Sekolah dan Mobil Jenazah

Khusus di Sebatik Barat, Muhammad Nasir menerima dua permohonan yang terbilang mendesak. Pertama, warga meminta bus sekolah. Jarak antara sekolah dan permukiman yang cukup jauh menjadi kendala besar, terutama bagi pelajar SMP. Mereka mengajukan permohonan ini untuk memastikan anak-anak bisa bersekolah dengan aman dan nyaman.

Kedua, warga meminta mobil jenazah. Mereka mengungkapkan, Sebatik Barat adalah satu-satunya wilayah yang hingga kini belum memiliki fasilitas tersebut. Kehadiran mobil jenazah sangat dibutuhkan untuk melayani masyarakat di saat duka.

Janji Muhammad Nasir, Akan Kawal Aspirasi Warga

Menanggapi semua aspirasi yang masuk, Muhammad Nasir menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti. Ia menegaskan, reses merupakan wadah utama untuk mendengar langsung suara rakyat.

“Aspirasi yang disampaikan tidak akan berhenti di sini. Insya Allah, saya akan perjuangkan dan kawal agar dapat masuk dalam program pemerintah tahun 2026,” tegas Muhammad Nasir.

Di samping itu, ia juga menambahkan terkait usulan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, pihaknya akan bersinergi dengan anggota legislatif PKS di DPRD Nunukan. “Kami akan bekerja sama agar setiap usulan masyarakat tidak terabaikan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten,” tutupnya.

Dengan kehadiran Muhammad Nasir melalui agenda reses, ia berharap peran wakil rakyat benar-benar menjadi jembatan antara aspirasi warga dengan pemerintah, membawa manfaat nyata bagi masyarakat di daerah pemilihannya.

Artikel Momen Reses Anggota DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, Kisah Ekonomi Sulit hingga Keluhan Warga Sebatik pertama kali tampil pada Kabar Nunukan.

​Anggota DPRD Nunukan, Rian Antoni, menyatakan, dari sekitar 2.600 PPPK di Nunukan, sekitar 600 di antaranya berasal dari honorer kategori R4 yang tak terdata di basis data Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Ini akan menjadi kegaduhan ketika kebijakan merumahkan honorer diberlakukan. Kami berembuk untuk mengantisipasi agar kasusnya tidak terjadi,” kata Rian, Senin (8/9/2025) kemarin.

​Lebih lanjut, Rian menjelaskan, sejumlah pemerintah daerah di Indonesia sudah mengambil langkah tegas dengan merumahkan honorer yang gagal dalam seleksi PPPK. Pemerintah daerah melakukan ini untuk menata ulang sistem kepegawaian sesuai ketentuan pemerintah pusat.

Namun, bagi Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, kebijakan ini dapat menjadi ancaman serius dan memicu peningkatan pengangguran.

​Upaya Legislatif Selamatkan Honorer

​Oleh karena itu, DPRD Nunukan berkoordinasi dengan Komisi II untuk membahas langkah-langkah antisipasi. Rian mengatakan, pembahasan ini melibatkan sejumlah anggota DPRD lainnya, termasuk Karunia dan Hasan Nasbi.

Pemerintah sedang mempertimbangkan skema PPPK Paruh Waktu. Dalam skema ini, tenaga honorer bisa bekerja dengan jam terbatas namun tetap berstatus ASN.

Namun, skema ini sulit diterapkan pada kategori R4 karena mereka tidak memiliki basis data di BKN. Akibatnya, mereka berisiko tinggi terkena dampak penghapusan.

​”DPRD Nunukan segera menggelar rapat kerja bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM). Kami ajak sama-sama menghadap ke BKN,” tegas Rian, menekankan urgensi dari permasalahan ini.

​Adapun kategori honorer yang berpotensi terdampak penghapusan, menurut data yang tim himpun, adalah mereka yang:

​1. Tidak mengikuti seleksi ASN 2024

2. ​Tidak memenuhi syarat (TMS) seleksi ASN 2024

​3. Tidak lulus tahap seleksi PPPK 1 dan 2

​Baru diangkat sebagai honorer setelah Februari 2023

​Aturan Pusat dan Harapan Nunukan

​Sementara itu, isu penghapusan tenaga honorer semakin menguat setelah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menerbitkan surat edaran dan ketentuan terkait penghapusan tenaga honorer secara nasional.

Dalam Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025, Kementerian PAN-RB menyebutkan bahwa instansi pemerintah harus menyelesaikan status seluruh tenaga non-ASN paling lambat 31 Desember 2024.

​Meskipun demikian, aturan ini tetap mengamanatkan agar instansi harus melakukan proses penghapusan secara manusiawi. Mereka tidak boleh memberhentikan secara massal tanpa solusi alternatif.

​”Kami akan coba dorong BKN untuk mempertimbangkan Permen PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025. Nunukan adalah perbatasan negara, dan sangat kekurangan ASN,” tutup Rian. (Dzulviqor)

Artikel Nasib Ratusan Honorer di Nunukan Terancam, DPRD Peringatkan Potensi ‘Kegaduhan’ Massal pertama kali tampil pada Kabar Nunukan.

​Konsolidasi dan Regenerasi untuk Kemenangan

​Musda VI menjadi momentum penting bagi partai untuk menguatkan sinergi antarkader dan mematangkan program yang langsung menyentuh masyarakat. Dalam agenda tersebut, PKS Nunukan menetapkan M. Rusdi sebagai Ketua Harian DPD PKS Nunukan, Andi Yaqub sebagai sekretaris, dan Sitti Maryani sebagai bendahara.

​”Kami semua harus menjalankan tanggung jawab besar dalam menata struktur dan meregenerasi kepengurusan ini bersama-sama. Kami memohon doa restu seluruh kader agar kami dapat menunaikan amanah ini dengan sebaik-baiknya,” ujar Ketua DPD PKS Nunukan yang baru, M. Rusdi.

​Tiga Visi Besar Panduan Pergerakan

​Muhammad Nasir, Ketua DPW PKS Kaltara, membacakan pidato tertulis dari Presiden PKS, Dr. H. Al Muzammil Yusuf, M.Si. Ia mengingatkan kader untuk menjaga kondusivitas di tengah situasi politik nasional.

​Presiden PKS menegaskan, Musda merupakan forum tertinggi di tingkat daerah dan momentum regenerasi kepemimpinan. Ia juga menekankan tiga visi besar untuk kepengurusan PKS 2025-2030, yaitu:

1. ​Mengokohkan jati diri PKS sebagai partai Islam rahmatan lil ‘alamin.

2. Melaksanakan program K2P2 (kader, kaderisasi, dan pelayanan publik) yang mencakup peningkatan ekonomi kader, pembinaan dan rekrutmen, serta pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan untuk masyarakat.

3. Menguatkan tiga modal utama PKS: struktur yang solid, kader militan, dan kerja kolektif.

​”Selain itu, Presiden PKS juga menekankan agar seluruh pejabat publik PKS bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah masing-masing untuk membangun dan memajukan daerah,” kata Nasir.

​Semangat K2P2 dan Target Besar

​Sekretaris DPD PKS Nunukan, Andi Yaqub, menekankan pentingnya pematangan perencanaan organisasi dengan konsep fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating), dan pengawasan (controlling).

​”Kami berharap semua anggota partai dapat bekerja sama. Mari kita jaga militansi kita. Semangat K2P2 berarti militansi untuk kader. Yang utama adalah kerja sama,” tegasnya.

​Pada Musda VI ini, PKS Kaltara menargetkan kursi Ketua DPRD Nunukan untuk Pileg berikutnya, mengingat saat ini PKS telah meningkatkan perolehan kursi dengan memiliki 5 kader di DPRD Nunukan.

“Kami juga akan segera mengajukan Pak La Dulah untuk maju sebagai Calon DPR RI. Dengan semangat, kerja keras, dan ikhtiar, kami yakin mampu mencapai target tersebut,” katanya.

​La Dulah, politisi dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) periode 2024-2029, memiliki komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor pertanian, perikanan, dan kelautan. (Dzulviqor)

Artikel Target Baru PKS Nunukan, Rebut Kursi Ketua DPRD dan Loloskan Kader ke Senayan pertama kali tampil pada Kabar Nunukan.

Ia membawa dua rancangan peraturan daerah (ranperda) yang sedang ia godok, yakni, Ranperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan Ranperda Pengembangan Ekonomi Kreatif. Ia melakukan ikhtiar nyata untuk memastikan kue pembangunan tidak hanya dinikmati segelintir elite.

Selama empat hari, dari Rabu hingga Sabtu kenarin, Nasir blusukan dari satu komunitas ke komunitas lain. Ia bertemu masyarakat Tidung di Desa Binusan, menyapa para pedagang kaki lima asal Jawa di Jalan TVRI, dan berdiskusi dengan berbagai komunitas lain di Jalan Antasari.

Ia memiliki agenda tunggal, menyosialisasikan dua ranperda tersebut.

“Ini adalah bentuk perjuangan DPRD untuk memastikan masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton, tapi benar-benar mendapat kesempatan kerja, perlindungan upah, dan hak-haknya sebagai pekerja,” ujar Muhammad Nasir di hadapan warga.

Ketenagakerjaan yang Adil dan Berpihak

Nasir menyampaikan, Ranperda Ketenagakerjaan membawa kabar baik, terutama bagi pekerja lokal.

Ranperda ini secara tegas mewajibkan perusahaan mempekerjakan minimal 80% tenaga kerja lokal. Syaratnya jelas, warga yang lahir atau telah berdomisili di Kaltara setidaknya 12 bulan, dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga.

Aturan ini, kata Nasir, membuka peluang emas bagi warga Nunukan agar mendapat prioritas kerja di perusahaan-perusahaan sekitar.

Selain soal kuota, ranperda ini juga memperkuat hak-hak dasar pekerja. Mulai dari kepastian upah sesuai standar minimum, jaminan sosial seperti BPJS, hak cuti, hingga perlindungan khusus bagi pekerja perempuan dan penyandang disabilitas.

Ranperda ini juga memaksa perusahaan menyediakan fasilitas kesejahteraan yang layak, seperti tempat ibadah dan sarana olahraga.

Menumbuhkan Perekonomian dari Akar Rumput

Di Nunukan, denyut ekonomi tidak hanya datang dari perusahaan besar. Ribuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pedagang kaki lima menjadi tulang punggung perekonomian.

Sayangnya, mereka kerap berjalan sendirian, tanpa perlindungan dan dukungan memadai.

Untuk itu, Nasir juga gencar mensosialisasikan Ranperda Pengembangan Ekonomi Kreatif. Ranperda ini bertujuan memberikan ruang dan dukungan agar mereka bisa berkembang.

Melalui beleid ini, para pelaku ekonomi kreatif akan mendapat akses lebih mudah ke pasar, pelatihan, hingga perlindungan usaha.

“Kami ingin memastikan pembangunan ekonomi di Kaltara benar-benar menyentuh masyarakat bawah,” kata Nasir.

Blusukan Muhammad Nasir di perbatasan utara Indonesia ini seolah mengirimkan pesan, politik bukan sekadar perebutan kekuasaan, melainkan instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial. (Dzulviqor)

Artikel Muhammad Nasir dan Dua Ranperda Pro Rakyat di Beranda Utara pertama kali tampil pada Kabar Nunukan.