NUNUKAN – DPRD Nunukan, mempertanyakan sikap Pemkab soal massifnya penyelundupan kayu nabung, dari Pulau Sebatik ke negara jiran Malaysia.
Aktivitas ilegal dimaksud sangat merugikan nelayan bagan, karena kayu nibung mengalami kelangkaan.
Sehingga nelayan mengalami kesulitan untuk membenahi bagan milik mereka yang rusak.
Akibatnya, hasil tangkapan komoditi unggulan seperti ikan teri ambalat berkurang dan mengalami penurunan harga yang signifikan.
‘’Kita harus memahami nibung adalah salah satu Sumbae Daya Alam (SDA) yang diperbaharui. Artinya ketika kita ambil terus, akan ada kelangkaan, itu catatan penting,’’ ujar Wakil Ketua DPRD Nunukan Burhanuddin, Senin (31/1/2022).
Menurut Burhan, keberadaan SDA seperti kayu nibung ini, seharusnya dimanfaatkan dan digunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran masyarakat kita.
‘’Yang jadi permasalahan, adalah ketika kemudian nibung dibawa keluar secara illegal, memang butuh ada tindakan tegas dari pemerintah, kemudian memblok semua nibung nibung yang mau keluar ke Malaysia,’’ tegasnya.
Dampak lain yang sangat memberatkan masyarakat akibat banyaknya kayu nibung yang diselundupkan ke Malaysia adalah harga kayu nibung dipasaran menjadi tinggi.
“Harga kayu nibung, saat ini dibanderol dengan patokan harga Ringgit Malaysia akibat dugaan masifnya penyelundupan kayu nibung ke Malaysia,” imbuhnya.
Oleh karenanya, solusi terbaik mengatasi persoalan ini adalah tindakan tegas dari Pemerintah.
‘’Perlu perhatian khusus juga, apalagi kondisi pengambilan nibung sudah sangat jauh,’’ tegas Burhan.
Hal senada juga disampaikan oleh Andre Pratama, anggota DPRD Nunukan dari daerah pemilihan dua Pulau Sebatik.
Andre bahkan meminta aparat berwenang dapat menindak tegas pelaku ilegal yang membawa kayu nibung ke Indera Sabah Malaysia melewati perairan Indonesia. (Dzulviqor)
