NUNUKAN – Wakil Bupati Nunukan H.Hanafiah menyampaikan jawaban dan tanggapan Pemerintah Daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Nunukan terhadap LKPJ Nunukan 2020, di ruang rapat DPRD Nunukan, Rabu (07/07/2021).
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Nunukan Hj.Rahma Leppa Hafid, Wakil Ketua DPRD Burhanuddin dan Saleh, dan diikuti para Anggota DPRD, unsur Forkopimda, serta Kepala OPD Pemkab Nunukan .
Menanggapi pandangan terkait realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum maksimal, Hanafiah meyakinkan permasalahan tersebut menjadi perhatian serius bagi Pemkab Nunukan.
“Kedepan, kami akan berupaya untuk melakukan terobosan-terobosan dan lebih mengintensifkan sumber-sumber pendapatan yang ada,” ujar Hanafiah.
Hanafiah menjelaskan penyebab masih minimnya realisasi PAD karena imbas dari pandemi COVID-19 yang berdampak pada perekonomian masyarakat secara luas.
Sehingga sektor usaha menjadi lesu dan pada akhirnya mempengaruhi penerimaan dari berbagai jenis pajak dan retribusi daerah.
Lebih lanjut Hanafiah juga berharap agar peningkatan pendapatan transfer serta capaian target yang lebih baik, sehingga tidak menimbulkan hutang di tahun anggaran berikutnya.
Selain itu, proses penyusunan anggaran SPD akan dikelola dengan merujuk Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman tekhnis pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan surat penyediaan dana atau SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
Dia juga menyambut baik ajakan anggota dewan untuk lebih mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan agar lebih memikirkan langkah-langkah inovatif bagi upaya peningkatan pendapatan daerah.
‘’Pemerintah Daerah akan terus berusaha melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, efisien, akuntable dan transparan. Insya Allah di tahun yang akan datang pemerintah Daerah dapat mempertahankan WTP kembali atas laporan keuangan,’’ kata Hanafiah.
Diakhir penyampaian jawabannya, Hanafiah mengungkapkan terima kasih dan meyakini seluruh masukan, saran dan pandangan maupun kritik yang disampaikan oleh seluruh fraksi DPRD didasari dengan niat baik untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan memaksimalkan penyelenggaraan pembangunan daerah, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Nunukan.
Sementara itu, Ketua DPRD Nunukan Hj.Rahma Leppa Hafid mengaku cukup puas dengan jawaban yang disampaikan oleh Pemkab Nunukan.
‘’Antara Pemerintah dan DPRD memang seyogyanya harus saling sinergi, saling mengisi dan saling terbuka terhadap kewenangan anggaran. Apa yang direncanakan oleh pemerintah, DPRD akan melakukan evaluasi dan pemantauan sehingga terjalin hubungan yang harmonis dan pembangunan yang dihasilkan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,’’ katanya. (Dzulviqor)
