NUNUKAN – Aliansi Petani Rumput Laut Nunukan, berunjuk rasa di Gedung DPRD, memprotes rencana pembongkaran pondasi rumput laut oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltara, Kamis (13/10).
Mereka menuntut, Pemerintah melakukan kajian mendalam sebelum kebijakan pembongkaran pondasi milik mereka dilakukan.
‘’Kami meminta agar pembongkaran ditunda dulu. Kami meminta kebijakan ini dikaji secara lebih komprehensif, karena menyangkut urusan perut dan mata pencaharian masyarakat Nunukan,’’ ujar Koordinator aksi, Muhammad Hisyam.
Lebih lanjut, pengunjuk rasa meminta wakil rakyat dapat memfasilitasi petani rumput laut untuk berbicara kepada stake holder terkait.
Mereka menekankan, komoditi rumput laut adalah salah satu produk andalan Nunukan yang mampu menggerakkan roda ekonomi di tengah kondisi serba sulit saat ini.
Sebagai komoditi andalan, rumput laut mampu menjadikan warga Nunukan tetap berdaya di tengah hantaman pandemi Covid-19, maupun tetap bertahan dengan kondisi inflasi akibat melambungnya harga BBM.
‘’Kami ingin mendengar wakil rakyat bersuara membela kami petani rumput laut. Sejauh ini, belum pernah ada titik zonasi yang ditandai, tidak ada sosialisasi dimana zona tangkap, mana saja yang masuk jalur pelayaran dan dimana saja yang tidak boleh ditanami.,’’ ucapnya.
Jika pembongkaran dilakukan, petani akan mengalami kerugian tidak sedikit.
Untuk membuat pondasi, mereka mengeluarkan modal Rp. 25 juta sampai Rp 60 juta.
‘’Tolong dikaji dulu, dan sebelum ada hasil kajian, jangan pernah ada pembongkaran pondasi rumput laut,’’ tegas Hisyam. (Dzulviqor).
