Panitia Khusus (Pansus) RTRW DPRD Kaltara telah menggelar rapat maraton sejak Selasa, 22 Juli 2025, dengan agenda utama sinkronisasi RTRW Provinsi dengan rencana tata ruang lima kabupaten/kota di Bumi Benuanta.

Sekretaris Pansus RTRW DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, S.Pi, MM, menjelaskan, rapat ini mempertemukan tim ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Perkim) Provinsi Kaltara, serta perwakilan PU-Perkim dan tim penyusun RTRW dari seluruh daerah.

“Sinkronisasi ini kami lakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam struktur maupun pola ruang antara provinsi dan daerah, sekaligus memastikan arah pembangunan yang harmonis dan terpadu,” terang Nasir, Jumat, 25 Juli 2025.

Pansus juga proaktif membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk mengajukan usulan perubahan status kawasan.

Hal ini penting, mengingat masih banyaknya area permukiman, kebun rakyat, hingga perkebunan kelompok tani yang saat ini secara administratif masuk dalam kawasan hutan produksi atau hutan lindung.

“Usulan-usulan ini akan kami tampung dan perjuangkan dalam rapat lintas sektoral di Kementerian ATR/BPN, termasuk untuk diusulkan pelepasannya jika memang sesuai dengan kebutuhan dan prosedur yang berlaku,” imbuhnya.

Nasir menegaskan Perda RTRW bukan sekadar dokumen administratif, melainkan dasar hukum vital bagi perencanaan dan arah pembangunan wilayah.

Ia menekankan pentingnya RTRW yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kaltara..

“RTRW adalah pedoman jangka panjang. Jika tidak sinkron, maka program pembangunan berisiko salah arah dan tidak optimal,” tegasnya.

Sebagai langkah lanjutan, Pansus RTRW DPRD Kaltara dijadwalkan akan mengundang sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, seperti Dinas Kehutanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, untuk sinkronisasi mendalam.

Inisiatif ini menegaskan komitmen DPRD Kaltara dalam merumuskan tata ruang yang komprehensif, visioner, dan berkelanjutan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara. (Dzulviqor)

Artikel DPRD Kaltara Genjot Sinkronisasi Tata Ruang, Fondasi Pembangunan Berkelanjutan pertama kali tampil pada Kabar Nunukan.

Jerih payah mereka membudidayakan “emas hijau” dari laut kerap raib digondol pencuri.

Persoalan klasik ini kembali mencuat saat Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Muhammad Nasir, berkunjung langsung menyapa warga di daerah pemilihannya.

Para petani dari berbagai Rukun Tetangga (RT) secara blak-blakan mengungkapkan keresahan mereka.

Pencurian rumput laut di perairan masih terus terjadi secara rutin, tanpa ada penanganan serius dari aparat keamanan.

“Ini sudah menjadi masalah klasik yang terus dibiarkan,” tegas Nasir pada Sabtu (28/6) kemarin, menunjukkan keprihatinannya.

“Petani rumput laut sudah susah payah membudidayakan, tapi hasilnya dicuri begitu saja. Negara tak boleh kalah dengan pencuri!” serunya.

Dalam dialog hangat bersama warga RT 4 hingga RT 7, keluhan tentang keamanan laut menjadi aspirasi paling kuat.

Para petani mengaku selalu cemas karena hasil panen mereka sering hilang dari bentangan budidaya.

Parahnya, terkadang bukan hanya rumput lautnya yang dicuri, tapi juga tali pengikatnya diputus lalu dibawa kabur bersama rumput lautnya.

“Kami tidak menuduh siapa-siapa, tapi kejadian ini terlalu sering dan seperti dibiarkan. Tidak ada tindakan nyata. Kami butuh pengawasan, kami butuh rasa aman!” ujar salah seorang warga dengan nada kecewa.

Merespons jeritan hati masyarakat, Nasir menegaskan bahwa keamanan hasil laut, seperti rumput laut, adalah bagian tak terpisahkan dari kedaulatan ekonomi masyarakat pesisir.

Negara wajib hadir untuk menjaganya. “Saya minta aparat keamanan setempat tidak anggap remeh masalah ini,” pinta Nasir.

“Kita minta kepolisian menyelidikinya dan pihak terkait lainnya turut aktif memberikan pengawasan. Ini bukan sekadar soal kehilangan, tapi menyangkut nasib dan penghidupan keluarga petani, yang mayoritas bergantung pada rumput laut,” jelasnya penuh empati.

Nasir juga memastikan DPRD akan mendesak adanya mekanisme pengamanan laut yang lebih kuat.

Ia mengusulkan beragam solusi, mulai dari pembangunan pos pantau, patroli terpadu, hingga kolaborasi erat antara masyarakat dan aparat keamanan.

“Kita harus cari skema yang paling cocok untuk wilayah seperti Liang Bunyu dan daerah lainnya di Kabupaten Nunukan. Tidak harus selalu mahal, tapi harus efektif,” imbuhnya.

Nasir menambahkan, penguatan Kelompok Pengawas Masyarakat (Pokmaswas) dengan dukungan anggaran dan koordinasi bisa menjadi jalan keluar.

Tidak hanya itu, Nasir juga menekankan pentingnya dukungan dana hibah untuk operasional pengawasan bagi aparat keamanan, serta tambahan anggaran untuk pengawasan pada instansi terkait.

“Ini akan saya sampaikan dalam rapat pembahasan anggaran perubahan, karena saya bagian dari tim Badan Anggaran DPRD Provinsi Kaltara. Saya juga akan sampaikan saat RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan dinas terkait,” janji Nasir.

Menutup dialog, Nasir memastikan bahwa seluruh aspirasi masyarakat Liang Bunyu, termasuk soal pencurian rumput laut, akan ia bawa dan perjuangkan dalam rapat-rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dan forum RDP.

“Tugas kami bukan hanya mendengar, tapi juga mengawal sampai ada hasil. Ini bagian dari komitmen kami sebagai wakil rakyat,” pungkasnya.

Ia bahkan mengungkapkan bahwa Komisi II DPRD Provinsi Kaltara berencana mengundang semua pemangku kepentingan di provinsi dan Kabupaten Nunukan pada pertengahan Juli nanti, khusus untuk membahas permasalahan rumput laut ini di Nunukan. (Dzulviqor)

Artikel Nelangsa Petani Rumput Laut Nunukan: Hasil Panen Amblas, Negara Diminta Hadir! pertama kali tampil pada Kabar Nunukan.

Ketiadaan armada pengangkut sampah menjadi akar masalah, terutama untuk menangani limbah plastik dari budidaya rumput laut yang menjadi denyut nadi ekonomi masyarakat.

Kondisi darurat ini langsung disuarakan warga saat Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Muhammmad Nasir, melakukan Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) pada Sabtu (28/6) kemarin.

Sebatik Barat, Satu-satunya Kecamatan Tanpa Angkutan Sampah

“Saya terkejut sekali mendengar langsung bahwa Kecamatan Sebatik Barat menjadi satu-satunya kecamatan di Pulau Sebatik yang belum memiliki mobil pengangkut sampah. Ini jelas darurat. Jangan tunggu jadi krisis baru kita bertindak,” tegas Nasir setelah berdialog dengan warga RT 4, 5, 6, dan 7 Desa Liang Bunyu. Pernyataan M. Nasir ini menyoroti urgensi penanganan masalah sampah yang tak bisa lagi ditunda.

Limbah Rumput Laut, Ancaman Nyata bagi Lingkungan Pesisir

Dalam kunjungan tersebut, warga menyampaikan aspirasi mendesak terkait kondisi lingkungan yang mulai tercemar.

Penumpukan sampah plastik, khususnya sisa kegiatan budidaya rumput laut, menjadi biang keladi permasalahan.

Padahal, budidaya rumput laut merupakan mata pencarian utama masyarakat pesisir di sana.

Tumpukan limbah ini mengancam ekosistem laut dan kebersihan pantai yang sangat vital bagi kehidupan warga.

Usulan Truk Sampah Tak Kunjung Terealisasi

Kepala Desa Liang Bunyu, Mansur, menambahkan bahwa pihak desa sudah sejak lama mengusulkan pengadaan dump truck untuk pengangkutan sampah.

Sayangnya, usulan tersebut belum juga terealisasi hingga kini.

“Kami tidak bisa hanya mengandalkan swadaya. Volume sampah makin hari makin besar, terutama limbah plastik dari laut,” ungkap Mansur, menekankan bahwa bantuan dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengatasi volume sampah yang terus meningkat.

Masalah Sampah, Ancaman Kesehatan, Lingkungan, dan Ekonomi

Nasir menegaskan kembali bahwa masalah sampah bukan sekadar persoalan estetika.

Lebih dari itu, masalah ini menyangkut kesehatan masyarakat, keberlanjutan lingkungan hidup, dan kelangsungan ekonomi masyarakat pesisir.

“Bayangkan jika laut dan pantai kita tercemar, siapa yang mau membeli hasil rumput laut dari daerah yang tercemar limbah? Ini harus menjadi perhatian utama dinas teknis, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi,” katanya dengan nada serius.

Nasir Komit Perjuangkan Solusi

Untuk itu, Nasir berjanji akan menyuarakan isu krusial ini di berbagai forum resmi.

“Saya akan suarakan ini di forum resmi DPRD, termasuk akan saya sampaikan ke DPRD Nunukan, khususnya Fraksi PKS, dan bahkan langsung ke Bapak Bupati Nunukan,” pungkasnya, menunjukkan komitmennya untuk mencari solusi nyata bagi masalah sampah di Desa Liang Bunyu. (Dzulviqor)

Artikel Desa Liang Bunyu Terancam Sampah Plastik, Jeritan Warga Minta Armada Pengangkut pertama kali tampil pada Kabar Nunukan.