TANJUNG SELOR – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Muhammad Nasir, S.Pi, MM, menyoroti tajam lambatnya realisasi anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).
Berdasarkan data hingga 23 Juni 2025, penyerapan anggaran DKP baru mencapai 38,64%, angka yang jauh dari harapan mengingat sudah memasuki akhir triwulan kedua.
Desakan ini mengemuka kuat usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPRD dengan pihak DKP pada Senin (24/6).
“Kita sudah masuk akhir triwulan kedua, tetapi progres serapan anggaran dan kegiatan fisik DKP masih di bawah 40 persen. Ini perlu menjadi perhatian serius,” tegas Nasir.
Ia menekankan urgensi agar pelaksanaan program segera optimal sehingga dampaknya langsung terasa oleh masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku usaha perikanan di Kaltara.
Angka Miris, Program Terbengkalai
Dari total anggaran DKP sebesar Rp20,16 miliar, data menunjukkan baru sekitar Rp7,77 miliar yang terserap.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar terhadap efektivitas perencanaan dan eksekusi program di DKP.
Beberapa program strategis yang sangat dinantikan masyarakat, seperti penguatan kelembagaan masyarakat pesisir, penyediaan sarana budidaya ikan laut, hingga pengawasan sumber daya perikanan, dinilai masih bergerak terlalu lambat.
Keterlambatan ini berpotensi menghambat peningkatan kualitas hidup dan ekonomi masyarakat pesisir yang sangat bergantung pada sektor kelautan dan perikanan
Pengawasan Ketat untuk Dampak Nyata
Sebagai representasi rakyat, Komisi II DPRD Kaltara tidak akan tinggal diam.
Muhammad Nasir menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mendorong percepatan pelaksanaan program, terutama yang secara langsung menyentuh penghidupan masyarakat pesisir dan optimalisasi potensi kelautan daerah.
“Jangan sampai anggaran besar tidak memberikan dampak nyata di lapangan,” ujar Nasir.
Lanjutnya, RDP ini membuktikan fungsi pengawasan DPRD berjalan aktif.
DPRD memastikan bahwa setiap program dan anggaran pemerintah daerah berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan selaras dengan kebutuhan riil masyarakat Kaltara.
Melalui pengawasan ketat ini, DPRD berperan sentral dalam mendorong kinerja eksekutif agar lebih responsif dan produktif, demi terwujudnya pembangunan yang berpihak pada rakyat. (Dzulviqor)
