NUNUKAN – Sejumlah fakta mencengangkan terungkap saat rapat dengar pendapat, DPRD Nunukan dengan sejumlah instansi teknis, yang membahas persoalan keuangan yang terjadi di RSUD Nunukan saat ini.
Dengan kondisi yang terjadi sekarang, tidak terlalu berlebihan jika RSUD Nunukan sudah berada di ambang bangkrut.
Penuturan Kepala Dinas Kesehatan Nunukan, Hj. Miskia, semakin memperkuat pendapat tersebut.
‘’Kas RSUD di Mei 2024 itu nol rupiah. Air PDAM sudah tidak terbayar 5 bulan, sekitar Rp 520 juta. Oksigen masuk 3 bulan belum terbayar. Itu per bulannya Rp 210 juta. Termasuk tagihan listrik PLN. Kita juga sudah diblacklis oleh sejumlah vendor obat,’’ ungkap Miskia, saat mengikuti RDP, Rabu, (5/6/2024) kemarin.
Lanjut dia, merujuk catatan keuangan RSUD Nunukan, total utang sejak 2021, berjumlah Rp 42.287.779.060.
Catatan utang tersebut, terdiri dari utang obat, BMHP, BHP dan lainnya.
Adapun rincian utang RSUD Nunukan yang berjumlah puluhan miliar ini, yakni, tahun 2021,Rp 3.5 miliar, tahun 2022, Rp 8 miliar, dan naik signifikan pada 2023, berjumlah Rp.30,7 miliar.
“Dari total hutang tersebut, RSUD sudah membayar tagihan sebesar Rp. 17.317.596.362, sehingga masih tersisa Rp 24.970.182.698.,” urainya.
Lebih jauh, dikatakan Miskia, pendapatan per bulan RSUD Nunukan, sekitar Rp 5.523.634.800, yang digunakan untuk belanja rutin per bulan, antara lain untuk belanja gaji non PNS, tagihan listrik PLN, tagihan PDAM, tagihan internet, pekerja insentif dokter PPDS, belanja intensif dokter internship, belanja jasa pelayanan RSUD, belanja jasa pelayanan kebersihan, belanja makan minum pasien, dengan anggaran sekitar Rp 4.711.777.983,56.
‘’Jadi memang RSUD Nunukan hanya bisa nambah utang dengan hitung hitungan demikian. Tidak akan ada pemasukan untuk bulan bulan ke depan. Apa mau diklaim, karena obat tidak ada, dan kondisinya sudah demikian dari awal. Kami yang managemen baru ini mau tak mau harus mencoba menyelesaikan persoalan ini,’’ bebernya. (Dzulviqor)
