NUNUKAN – Bupati Nunukan, Kalimantan Utara, Asmin Laura Hafid, mengaku sudah lama mengetahui permasalahan RSUD Nunukan banyak utang, yang berimbas nyaris bangkrut di tahun 2024 ini.
‘’Saya tidak tahu dari Dirut RSUD Nunukan melapor ke Dewas seperti apa. Tapi yang terjadi di rumah sakit, sebenarnya sudah kita ketahui sejak lama,’’ ujarnya saat ditemui, Senin (24/6/2024).
Kondisi yang terjadi sejak 2021 tersebut, membuat kinerja Dewan Pengawas Anggaran BLUD RSUD Nunukan, yang terdiri dari Asisten I Setkab Nunukan, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), menjadi sorotan.
Laura mengatakan, Pemkab Nunukan sudah beberapa kali menawarkan bantuan dan solusi agar RSUD segera terbebas dari utang yang menumpuk.
Namun, Dirut RSUD saat itu, dr. Dulman, selalu mengatakan mampu untuk mengatasi persoalan tersebut.
Namun demikian, nominal utang terus bertambah, sampai akhirnya diblacklist oleh sejumlah vendor obat.
‘’Saya mengambil kebijakan untuk mengganti Dirut RSUD Nunukan. Tapi tentu harus ada audit dan sebagainya, sehingga mencuatlah masalah ini. Kita sangat menyesalkan mengapa persoalan ini tidak diselesaikan dari dulu dulu,’’ imbuhnya.
Laura menegaskan, persoalan pengelolaan BLUD Nunukan menjadi urusan internal RSUD, sehingga Pemerintah Daerah tidak boleh terlalu dalam mencampuri urusan tersebut.
Kata dia, peran Pemkab Nunukan hanya sebatas melakukan pengawasan, memberikan saran dan masukan.
‘’Dari dulu, Direktur RSUD Nunukan sudah kita tawarkan (Bantuan Anggaran). Tapi beliau tidak mau. Jadi kan susah juga. Kita menawarkan solusi A, B, C, dan sebagainya, tapi tidak mau ditindaklanjuti, sampai mencuatlah kasusnya sekarang,’’ katanya.
Lanjut Laura, Pemkab Nunukan sudah meminta bagian anggaran untuk menjadikan urusan RSUD Nunukan sebagai skala prioritas dan urgen.
Terlebih, masalah ini sudah menjadi perhatian Pusat, dimana Kemendagri sudah meminta penyelesaikan masalah, dengan mengalokasikan sebagian anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), sebesar Rp 6,5 miliar, dan menggeser anggaran APBD Perubahan 2024, dengan asumsi Rp. 19 miliar.
‘’Saya sudah perintahkan pelunasan utang RSUD Nunukan tahun ini juga. Kita sudah alokasikan sper anggaran BTT yang Rp 15 miliar, yang peruntukannya untuk penanggulangan bencana banjir tahunan di pelosok perbatasan RI Malaysia. Sekitar Rp 6,5 miliar untuk RSUD. Dan anggaran perubahan 2024 nanti untuk pelunasannya,’’ tutupnya. (Dzulviqor)
