Connect with us

Hi, what are you looking for?

Politik

Ratusan TKI Domisili Sempadan Malaysia, Didatangkan ke Pulau Sebatik Untuk Dicoklit

NUNUKAN – Ratusan warga negara Indonesia (WNI) asal Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara, yang berdomisili di sempadan Malaysia, dipulangkan untuk pendataan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih, jelang Pilkada 2024.

Salah satunya, di Desa Sei Limau, Kecataman Sebatik Tengah. Coklit dilakukan di Kantor Desa, di Jalan Asnur Daeng Pasau RT 02 Sei Limau, Sebatik Tengah.

‘’Ada lebih 200 warga Desa Sei Limau yang saya datangkan dari Malaysia. Setiap Pemilu, kita selalu berkoordinasi dengan mandor agar mendatangkan para TKI kita untuk pendataan pemilih,’’ ujar Kades Sei Limau, Mardin, ditemui, Minggu (30/6/2024).

Hubungan kekerabatan dan tradisi menahun yang terjalin antar warga perbatasan, menjadikan izin keluar masuk batas Negara, relatif mudah.

Mardin sebagai tokoh masyarakat, selalu menjaga hubungan baik dan komunikasi intens dengan para mandor, juga manager perusahaan di tapal batas Negara, agar urusan tersebut, bisa dimudahkan.

‘’Jadi setelah saya berkomunikasi dengan mandor, nanti diteruskan ke manager perusahaan. Ada WNI yang harus didata di perbatasan. Perusahaan keluarkan surat pemberitahuan sebagai jaminan. Kadang hanya lisan saja, karena selama ini, warga perbatasan biasa keluar masuk untuk belanja juga,’’ tutur Mardin.

Dia menjelaskan, lebih 200 TKI di sempadan Malaysia, sudah bekerja puluhan tahun, dan turun temurun.

Mereka sangat antusias memilih, karena nama nama mereka juga selalu terdata sebagai penerima bansos.

‘’Jadi mereka merasa pendataan penting. Apalagi, mereka rutin mendapat bansos dan bantuan pemerintah lain. Jadi untuk kesadaran sebagai warga Negara Indonesia, masih sangat tinggi,’’ tegasnya.

Sedikitnya, wajib pilih yang tercatat pada Pemilu 2023 kemarin, berjumlah 2.200 orang.

Para WNI yang datang untuk coklit di Sei Limau, tersebar di 14 RT Desa Sei Limau.

Baca Juga:  Bawaslu Dalami Dugaan Pelanggaran Kampanye Oleh Sejumlah Kader Partai Politik di Pulau Sebatik

Mereka berdomisili di sejumlah kampung di Pulau Sebatik, Malaysia, yang menyatu dengan Sebatik Indonesia.

‘’Mereka masuk Sebatik dengan sepeda motor. Kalau musim hujan, tantangannya jalan licin dan sulit dilewati. Tapi Alhamdulillah, kondisi jalan bukan masalah untuk mereka yang tetap memenuhi undangan kami,’’kata Mardin.

Menghindari masalah pelanggaran batas negara

Ketua Bawaslu Nunukan, Mochammad Yusran, mengatakan, kebijakan mendatangkan para WNI yang merupakan pekerja perkebunan kelapa sawit di Malaysia, menjadi pilihan bijak.

‘’Ada beberapa Kecamatan di Pulau Sebatik Indonesia, Yaitu Kecamatan Sebatik Tengah, Sebatik Barat dan Sebatik Utara, yang memang sebagian pemilihnya didatangkan untuk coklit di perbatasan. Secara de jure, mereka terdata sebagai penduduk Pulau Sebatik. Tapi secara de facto, mereka tinggal di Malaysia, diluar teritorial Indonesia,’’ ujarnya.

Yusran belum bisa memastikan, berapa jumlah WNI yang berdomisili di sempadan Malaysia.

Pengawasan coklit di perbatasan masih terus berlangsung. Coklit bagi warga perbatasan yang bermukim di Malaysia, bahkan dibuka hingga malam hari.

Ia menambahkan, meski tidak bisa memastikan semua WNI di Malaysia yang memiliki hak pilih datang untuk melakukan coklit, setidaknya, para penyelenggara Pemilu bisa meminimalisir risiko pelanggaran batas Negara.

‘’Kami punya pengalaman diamankan aparat Malaysia pada Pilkada Nunukan 2015 lalu. Kami saat itu masuknya izin, untuk memastikan WNI kita disana telah dicoklit. Namun pulangnya, kami digeledah dan diperiksa semua barang bawaan kami. Ada sekitar dua jam diperiksa, dan kami tidak ingin pengalaman itu terulang,’’ ujarnya lagi.

Yusran menegaskan, sangat wajar apabila aparat keamanan di perbatasan memiliki kewaspadaan tinggi terhadap WNA.

Disamping itu, KPU dan Bawaslu, juga berkewajiban menjamin hak pilih WNI, meski ada beberapa hal teknis tak bisa diterapkan, karena kekhususan wilayah dan masalah, seperti para pemilih yang berdomisili di Malaysia.

Baca Juga:  Jambri Pranata, Dokter Spesialis Saraf Nunukan yang Milih Mundur dari ASN Untuk Maju Pilkada 2024

‘’Dalam rangka menyelamatkan hak pilih, jangan sampai yang prosedural tekhnis mengalahkan substansi hak politiknya. Jadi pendataan itu penting, karena kalau tidak didata akan berbahaya. Dia tidak bisa menyalurkan hak pilihnya, dan berisiko kamtibmas yang pasti jadi problem besar,’’ kata Yusran. (Dzulviqor)

Loading

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kabar Lainnya

Nunukan

NUNUKAN – Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Nunukan, merilis hasil investigasi kasus hilangnya uang nasabah bernama Betris, senilai kurang lebih Rp. 384 juta, Selasa,...

Olahraga

NUNUKAN – Sabri, salah satu Atlet panjat tebing asal Nunukan, yang pernah meraih medali emas (perorangan) pada PON XVII 2012 di Riau, Perunggu (perorangan)...

Hukum

Menanggapi keterlibatan dua angotanya, Syaiful menegaskan, tidak ada toleransi bagi anggotanya yang terlibat penyalahgunaan narkoba.

Nunukan

NUNUKAN – Bank Rakyat Indonesia (BRI) menggelar senam sehat, bertajuk ‘Bilang aja gak terhadap kejahatan perbankan’, di halaman Kantor Cabang BRI, Jalan TVRI, Nunukan...