Connect with us

Hi, what are you looking for?

Nunukan

Perkuat Jaminan Perlindungan Hukum, Persatuan Pelaut Kaltara Teken MoU Bersama Serikat Pelaut Kaltim dan Bulukumba

NUNUKAN – Persatuan Pelaut Kaltara (PPK), menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Serikat Pekerja Lintas Kapal (SPLK) Kaltim, dan Serikat Pekerja Laut Bulukumba (SPLB), di Perumahan Korpri Jalan Jakarta, Blok L 1, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (10/9/2023) lalu.

Ketua Umum PPK, Capt. Awaluddin, mengatakan, MoU ini, dilakukan untuk memperkuat pelayanan hukum pelaut di Kaltara. Upaya yang dilakukan ini, merupakan langkah awal untuk terus melakukan pembenahan di tubuh PPK, yang telah berdiri sejak 3 tahun terakhir.

“Afiliasi ini dibentuk untuk kerjasama. Artinya, jika ada pelaut bermasalah, tiga afiliasi ini bisa menangani secara langsung,” ujar Awal, Selasa (12/9/2023) kemarin.

Menurutnya, ada sejumlah permasalahan pelaut, yang masih butuh perhatian dan penanganan lebih lanjut.

Sebagai contoh, jika anggota PPK mengalami masalah saat berlayar di wilayah Kaltim maupun Sulawesi, yang bernaung di bawah SPB, maka serikat ini bisa langsung bergerak.

“Kita tidak mengeluarkan biaya besar untuk ke sana karena afiliasi itu tadi. Ini juga meringankan pelaut itu sendiri. Begitu juga sebaliknya, jika ada pelaut Kaltim maupun Bulukumba bermasalah di Kaltara, maka gantian PPK yang akan turun,” jelasnya.

Fungsi inti dari MoU yang dilakukan, adalah memudahkan pelaut Kaltara manakala berlayar ke luar daerah.

Adapun tujuan lebih luasnya, adalah untuk pembentukan Federasi Pelaut Indonesia. Dimana syarat terbentuknya federasi, minimal 5 serikat yang berafiliasi.

‘’Sekarang kita sudah tiga afiliasi. Tinggal menunggu dua serikat lagi. Sedangkan tujuan jangka panjangnya, adalah membentuk konfederasi pelaut,’’ imbuhnya.

Namun, tentu butuh perjuangan lebih panjang dan afiliasi lebih luas untuk sampai ke level konfederasi.

‘’Kalau sudah konfederasi, maka suara kita diperhitungkan dalam pengambilan kebijakan pemerintah pusat,” katanya.

Baca Juga:  UPZ Sebatik Timur, Hadirkan Layanan Bayar Zakat Pakai QRIS

Sampai hari ini, regulasi pelaut, berada dibawah naungan KSOP dan soal pekerjanya, menjadi domain dari Disnakertrans di daerah.

Sebagai langkah setelah afiliasi, Awaluddin menegaskan, PPK dan SPKL Kaltim akan mendatangi KSOP dan Disnakertrans setempat untuk menegaskan peran dan fungsi dari federasi yang baru dibentuk.

Dalam kesempatan tersebut, akan dibahas terkait apa saja yang harus dibenahi. Antara lain, Perjanjian Kerja Laut (PKL), penerapan BPJS Ketenagakerjaan dan persoalan lain.

‘’Jadi, secara serentak dilakukan sesuai visi dan misi kita bersama,” tutup Awaluddin. (Dzulviqor)

Loading

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kabar Lainnya

Nunukan

NUNUKAN – Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Nunukan, merilis hasil investigasi kasus hilangnya uang nasabah bernama Betris, senilai kurang lebih Rp. 384 juta, Selasa,...

Olahraga

NUNUKAN – Sabri, salah satu Atlet panjat tebing asal Nunukan, yang pernah meraih medali emas (perorangan) pada PON XVII 2012 di Riau, Perunggu (perorangan)...

Hukum

Menanggapi keterlibatan dua angotanya, Syaiful menegaskan, tidak ada toleransi bagi anggotanya yang terlibat penyalahgunaan narkoba.

Nunukan

NUNUKAN – Bank Rakyat Indonesia (BRI) menggelar senam sehat, bertajuk ‘Bilang aja gak terhadap kejahatan perbankan’, di halaman Kantor Cabang BRI, Jalan TVRI, Nunukan...