NUNUKAN – Perangkat komputer di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Nunukan, Kalimantan Utara, dikeluhkan masyarakat.
Tidak jarang, sejumlah warga yang datang dari pedalaman, harus kecewa karena pelayanan administrasi kependudukan yang sering molor dan membutuhkan waktu lebih panjang dari seharusnya.
Akibatnya, biaya yang dikeluarkan oleh warga pedalaman membengkak, karena harus menginap dan membayar biaya kebutuhan tak terduga lainnya.
Beragam keluhan tersebut, disuarakan anggota tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Nunukan, Andre Pratama.
‘’Saya hampir setiap hari di Disdukcapil membantu warga mengurus adminduk. Saya sekalian mendengar cerita-cerita miring tentang pelayanan Capil. Dan yang bikin miris adalah, mereka harus keluar biaya besar karena gangguan computer yang ternyata sudah tidak layak pakai,’’ ujarnya, Jumat (4/8/2023).
Andre mengatakan, ongkos dari sejumlah pedalaman, menuju kota Kabupaten Nunukan, tidak ada yang murah.
Ia mencontohkan, Pulau Sebatik yang menjadi wilayah terdekat dengan pusat pemerintahan Nunukan saja, warga harus keluar uang hampir Rp 1 juta.
Mereka harus sewa motor/mobil menuju pelabuhan, menyeberang dengan kapal, dan melanjutkan perjalanan darat lagi sampai Kantor Disdukcapil.
‘’Kalau kondisi komputernya bermasalah, waktu mereka terbuang dengan menunggu. Iya kalau selesai siang bisa langsung pulang. Kalau harus besok, tidak mungkin mereka mau bolak balik. Pasti menginap, dan keluar lagi biaya untuk penginapan, makan, dan lainnya. Kasihan mereka,’’kata Andre.
Persoalan ini, telah disuarakan Andre dalam rapat Bagian Anggaran DPRD, bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
‘’Dan yang kita heran, mereka mengakui computer, printer, alat perekam KTP sudah waktunya peremajaan. Komputer Capil itu pengadaan 2017, belum diganti sampai sekarang,’’kata Andre.
Andre mengaku terjebak antara prihatin dan rasa heran. Ia melihat sendiri, komputer yang menyimpan data e-KTP, harus dimiringkan dan jaringannya tiba-tiba hilang saat tersenggol.
‘’Cobalah pengambil kebijakan lihat sendiri kondisinya. Masa di kantor pelayanan publik perangkatnya seperti itu. Harus dimiringkan, dipreteli, dan rentan kena senggol. Yang dirugikan masyarakat loh, apalagi yang datang dari pedalaman. Tolong TAPD kirim laporan alokasi anggaran ke DPRD biar fungsi pengawasan dan budgeting kami berjalan maksimal,’’ kata Andre.
Tanggapan Disdukcapil Nunukan.
Terpisah, Kepala Disdukcapil Nunukan, Agustinus Palente, mengakui keadaan komputer mereka memang sudah tidak layak.
‘’Benar apa yang dikatakan Pak Andre. Memang itu barang, pengadaannya tahun 2017 dan harus segera diganti. Bisa dilihat sendiri komputernya sering mati dan memang kalau tersenggol sedikit saja, hilang jaringan internetnya,’’ jelas Agustinus.
Sebenarnya, lanjut Agustinus, kondisi perangkat elektronik di Disdukcapil Nunukan, sering diusulkan ke bagian anggaran Pemkab Nunukan.
Namun entah apa alasannya, usulan tersebut, tidak pernah diakomodir sampai hari ini.
‘’Mungkin alokasi anggarannya untuk hal penting lain, saya kurang paham. Yang jelas, memang komputer, alat perekam KTP, printer, semua sudah masuk usia uzur,’’ tegasnya.
Agustinus juga meminta maaf atas kondisi tersebut.
‘’Semoga tahun depan apa yang menjadi kebutuhan Disdukcapil bisa diakomodir sehingga pelayanan bisa normal. Mohon maaf dengan keadaan ini, meski begitu, kita terus usahakan pelayanan terbaik untuk keperluan adminduk masyarakat,’’ tutupnya. (Dzulviqor)
