NUNUKAN – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Utara, sekaligus Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Lingkup Provinsi Kalimantan Utara, Sakop, menyatakan realisasi belanja negara per 30 Juni 2023, di daerah ini, mencapai Rp. 5,5 Triliun atau 44,54 %, dari anggaran yang dialokasikan.
Realisasi Belanja negara tersebut, terdiri dari realisasi belanja Kementeria/ Lembaga, sebesar Rp. 1,7 triliun atau 43,48 % dari alokasi. Dan realisasi transfer ke daerah, sebesar Rp. 3,8 triliun atau 45,04%.
Adapun realisasi belanja kementerian / Lembaga, diantaranya digunakan untuk pembangunan ruas jalan nasional, dan pembangunan pos lintas batas Negara (PLBN).
Sedangkan realisasi transfer ke daerah, diantaranya digunakan untuk pembayaran Biaya Operasional Sekolah (BOS), Biaya Operasional Puskesmas, tunjangan profesi guru ASN daerah, dan biaya operasional PAUD.
‘’Realisasi pendapatan negara sampai dengan 30 Juni 2023 di Provinsi Kalimantan Utara, telah mencapai Rp1,08 triliun. Realisasi pendapatan negara tersebut terdiri dari realisasi pendapatan pajak sebesar Rp. 919,49 miliar, bea cukai Rp. 8,55 miliar, dan pendapatan negara bukan pajak sebesar Rp.154,96 miliar,’’ ujarnya, Kamis (27/7/2023).
Secara global, postur APBN tahun 2023, ditargetkan defisit sebesar 2,84% dari PDB.
Defisit ini, terbentuk dari rencana belanja negara yang sebesar Rp. 3.061,2 Triliun sedangkan pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp. 2.463,0 Triliun.
Capaian realisasi APBN sampai dengan 30 Juni 2023, belanja negara telah terealisasi sebesar Rp. 1.255,7 triliun atau 41,0 % pagu.
Sedangkan pendapatan Negara, telah mencapai Rp. 1.407,9 Triliun atau 57,2% dari Target APBN 2023.
‘’Dari alokasi APBN tahun 2023 tersebut, pagu belanja negara yang disalurkan ke Provinsi Kalimantan Utara, sebesar Rp.12,42 triliun. Terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga, sebesar Rp. 3,93 Triliun dan transfer ke daerah, sebesar Rp. 8,48 Triliun,’’ urainya.
Sakop menegaskan, seluruh program-program yang dibiayai oleh APBN, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dapat diukur dari indikator-indiaktor makro ekonomi dan kesejahteraan.
Hal ini, dibuktikan dengan tren perkembangan indikator makro ekonomi dan kesejahteraan di Provinsi Kalimantan Utara, yang menunjukkan hal yang positif.
Dari catatan DJPb Kaltara, pertumbuhan ekonomi sampai dengan triwulan I tahun 2023, menunjukkan pertumbuhan sebesar 5,23 %. Kemudian dari sisi inflasi, pada bulan Juni 2023, tercatat sebesar 2,91 %.
‘’Pengangguran terbuka pada periode Februari 2023 sebesar 4,10 persen. Jumlah penduduk miskin turun 0,41 persen, menjadi 6,45 persen, pada maret 2023. Dan gini ratio sebesar 0,272 persen,’’ jelasnya.
Saat ini, lanjut Sakop, kondisi perekonomian, masih mengalami pemulihan pasca pandemi Covid-19, ditambah dengan konstelasi geopolitik, menyebabkan Indonesia masih menghadapi risiko ketidakpastian namun tetap terus menjaga optimismenya.
APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal, dirancang sebagai shock absorber untuk merespons ketidakpastian tersebut.
Ia juga menambahkan, bahwa APBN tahun 2023 difokuskan pada 5 pokok kegiatan. Yaitu, peningkatan kualitas SDM, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, serta pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau.
‘’Selain itu, untuk mendorong efektivitas pelaksanaan kebijakan fiskal tahun 2023, dibutuhkan keberlanjutan reformasi struktural yang didukung oleh reformasi kebijakan fiskal yang komprehensif, melalui optimalisasi pendapatan negara, penguatan kualitas dan efisiensi belanja negara, serta keberlanjutan pembiayaan anggaran,’’ kata Sakop. (Dzulviqor)
