NUNUKAN, KN – Pemerintah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, mengambil langkah tegas menyikapi kelangkaan BBM yang mencekik warga pada awal 2026. Selain faktor teknis pengiriman, aksi spekulan yang menyembunyikan stok menjadi pemicu utama melambungnya harga di tingkat eceran.
Gandeng BPH Migas dan Polri
Kabag Perekonomian dan SDA Setkab Nunukan, Rohadiansyah, memastikan pihaknya segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Langkah ini bertujuan menindak penjual nakal yang sengaja menimbun bensin subsidi saat distribusi terlambat.
”Kami segera melapor ke Bupati untuk membentuk tim terpadu. Tim ini melibatkan Pemda, BPH Migas, dan Kepolisian,” tegas Rohadiansyah pada Rabu (14/1).
Ia mengakui keterbatasan wewenang Pemda dalam mengeksekusi pelanggar hukum secara mandiri. Oleh karena itu, kolaborasi bersama Polri menjadi kunci utama untuk menyeret para penimbun ke jalur hukum. Pemda ingin memastikan kebijakan subsidi benar-benar sampai ke tangan nelayan, petani, dan pelaku UMKM.
Modus Pengecer Cari Untung
Aksi penegakan hukum ini merespons fenomena “hilangnya” bensin botolan secara serentak di sepanjang jalan Nunukan. Para pengecer menggunakan riuh keluhan warga di media sosial sebagai sinyal untuk menarik dagangan mereka dari rak pajangan.
Saat masyarakat kesulitan, para spekulan justru menjual bensin subsidi secara sembunyi-sembunyi dengan harga selangit. Angkanya menyentuh Rp 20.000 hingga Rp 50.000 per liter. Rohadiansyah menyebut praktik curang ini sebagai masalah serius yang masuk dalam agenda pembahasan tim terpadu.
Kendala Teknis Armada
Di sisi lain, Bupati Nunukan, Irwan Sabri, menjelaskan pangkal keterlambatan pasokan berasal dari pelabuhan asal di Tarakan. Kapal pengangkut BBM harus menjalani perawatan tahunan atau docking. Selain itu, pengelola kapal wajib memperbarui izin administrasi serta dokumen bongkar muat karena memasuki tahun baru.
Irwan meminta masyarakat tetap sabar menanti kapal suplai yang kini sedang dalam perjalanan. Ia mengingatkan para penjual agar menghentikan praktik penimbunan dan menunjukkan empati kepada sesama warga.
Saat ini, tiga kapal tanker melayani kebutuhan energi Nunukan dengan jatah tahunan 25.000 KL Pertalite dan 14.000 KL Solar. Pemda berjanji membangun komunikasi lebih intens dengan otoritas pelayaran guna memutus siklus kelangkaan tahunan ini. (Dzulviqor)
