NUNUKAN, KALIMANTAN UTARA – Harapan petani rumput laut di Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, sering kali pupus di tengah jalan.
Jerih payah mereka membudidayakan “emas hijau” dari laut kerap raib digondol pencuri.
Persoalan klasik ini kembali mencuat saat Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Muhammad Nasir, berkunjung langsung menyapa warga di daerah pemilihannya.
Para petani dari berbagai Rukun Tetangga (RT) secara blak-blakan mengungkapkan keresahan mereka.
Pencurian rumput laut di perairan masih terus terjadi secara rutin, tanpa ada penanganan serius dari aparat keamanan.
“Ini sudah menjadi masalah klasik yang terus dibiarkan,” tegas Nasir pada Sabtu (28/6) kemarin, menunjukkan keprihatinannya.
“Petani rumput laut sudah susah payah membudidayakan, tapi hasilnya dicuri begitu saja. Negara tak boleh kalah dengan pencuri!” serunya.
Dalam dialog hangat bersama warga RT 4 hingga RT 7, keluhan tentang keamanan laut menjadi aspirasi paling kuat.
Para petani mengaku selalu cemas karena hasil panen mereka sering hilang dari bentangan budidaya.
Parahnya, terkadang bukan hanya rumput lautnya yang dicuri, tapi juga tali pengikatnya diputus lalu dibawa kabur bersama rumput lautnya.
“Kami tidak menuduh siapa-siapa, tapi kejadian ini terlalu sering dan seperti dibiarkan. Tidak ada tindakan nyata. Kami butuh pengawasan, kami butuh rasa aman!” ujar salah seorang warga dengan nada kecewa.
Merespons jeritan hati masyarakat, Nasir menegaskan bahwa keamanan hasil laut, seperti rumput laut, adalah bagian tak terpisahkan dari kedaulatan ekonomi masyarakat pesisir.
Negara wajib hadir untuk menjaganya. “Saya minta aparat keamanan setempat tidak anggap remeh masalah ini,” pinta Nasir.
“Kita minta kepolisian menyelidikinya dan pihak terkait lainnya turut aktif memberikan pengawasan. Ini bukan sekadar soal kehilangan, tapi menyangkut nasib dan penghidupan keluarga petani, yang mayoritas bergantung pada rumput laut,” jelasnya penuh empati.
Nasir juga memastikan DPRD akan mendesak adanya mekanisme pengamanan laut yang lebih kuat.
Ia mengusulkan beragam solusi, mulai dari pembangunan pos pantau, patroli terpadu, hingga kolaborasi erat antara masyarakat dan aparat keamanan.
“Kita harus cari skema yang paling cocok untuk wilayah seperti Liang Bunyu dan daerah lainnya di Kabupaten Nunukan. Tidak harus selalu mahal, tapi harus efektif,” imbuhnya.
Nasir menambahkan, penguatan Kelompok Pengawas Masyarakat (Pokmaswas) dengan dukungan anggaran dan koordinasi bisa menjadi jalan keluar.
Tidak hanya itu, Nasir juga menekankan pentingnya dukungan dana hibah untuk operasional pengawasan bagi aparat keamanan, serta tambahan anggaran untuk pengawasan pada instansi terkait.
“Ini akan saya sampaikan dalam rapat pembahasan anggaran perubahan, karena saya bagian dari tim Badan Anggaran DPRD Provinsi Kaltara. Saya juga akan sampaikan saat RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan dinas terkait,” janji Nasir.
Menutup dialog, Nasir memastikan bahwa seluruh aspirasi masyarakat Liang Bunyu, termasuk soal pencurian rumput laut, akan ia bawa dan perjuangkan dalam rapat-rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dan forum RDP.
“Tugas kami bukan hanya mendengar, tapi juga mengawal sampai ada hasil. Ini bagian dari komitmen kami sebagai wakil rakyat,” pungkasnya.
Ia bahkan mengungkapkan bahwa Komisi II DPRD Provinsi Kaltara berencana mengundang semua pemangku kepentingan di provinsi dan Kabupaten Nunukan pada pertengahan Juli nanti, khusus untuk membahas permasalahan rumput laut ini di Nunukan. (Dzulviqor)
