NUNUKAN, KN – Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, mengambil langkah taktis. Mereka membuka Kios Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di UKM Center, areal Tanah Merah, Liem Hie Djung. Langkah ini menyasar stabilisasi harga komoditas pokok seperti beras, minyak, dan gula melalui skema harga di bawah pasar.
Kabid Perdagangan DKUKMPP Nunukan, Dior Frames, menegaskan tujuan utama inisiatif ini.
‘’Kita ingin meringankan beban warga berpenghasilan rendah, menjaga daya beli, dan mengendalikan inflasi daerah,’’ ujar Dior saat kami temui pada Senin (9/3/2026).
Tantangan Logistik di Beranda Negara
Kabupaten Nunukan menghadapi tantangan geografis sebagai wilayah perbatasan RI – Malaysia. Hingga saat ini, wilayah tersebut masih menggantungkan pasokan pangan dari Sulawesi Selatan, Surabaya, hingga Tawau, Malaysia.
Kondisi cuaca buruk sering menghambat kapal pengangkut logistik. Selain itu, keterlambatan suplai BBM dari Kota Tarakan kerap memicu lonjakan harga di pasar lokal. Saat ini, harga telur ayam merangkak naik tajam dari angka Rp 55.000 menjadi Rp 62.000 per piring.
‘’Dan kita mencoba menyediakan kebutuhan pokok dengan harga normal. Kita sediakan sembako hingga palawija, tapi dengan stok terbatas karena masih tahap persiapan,’’ jelas Dior.
Strategi Jaga Ritme Pasar
Pemerintah membatasi jam operasional kios mulai pukul 09.00 hingga 11.00 WITA. Durasi singkat ini bertujuan mencegah antrean panjang sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem pasar agar tetap sehat. Kios TPID berfungsi sebagai penyeimbang harga, bukan toko grosir.
Melalui unit ini, pemerintah memantau fluktuasi harga, menganalisis tekanan inflasi, serta mengambil tindakan preventif.
‘’Sementara ini kita melayani warga yang kesulitan dan benar-benar butuh dulu. Kita juga hanya melayani pembelian per item, tidak melayani borongan,’’ tambahnya.
Dior mengakui Pemerintah Daerah (Pemda) Nunukan memikul tanggung jawab besar dalam pemenuhan pangan mandiri. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah turut meningkatkan serapan stok telur dan beras secara nasional, sehingga suplai ke daerah berpotensi berkurang.
Target Mandiri Pangan
Nunukan saat ini masih mengandalkan mekanisme Barter Trade Agreement (BTA), terutama untuk komoditas elpiji dan gula. Namun, kenaikan kurs Ringgit menambah beban inflasi di wilayah perbatasan ini.
‘’Dan kita harus menjadikan Nunukan mandiri pangan. Meski masih bisa didapat dari Malaysia, tapi kondisinya saat ini juga kurs Ringgit naik dan itu menambah inflasi di perbatasan negara ini,’’ tegas Dior.
Menyikapi situasi tersebut, Pemkab Nunukan menjadwalkan pertemuan koordinasi untuk menjamin kelancaran distribusi barang. Pemda segera membentuk Satgas Pengawasan Barang Beredar untuk mengawal rantai pasok.
‘’Kita akan sidak pasar. Kita pantau terus ketersediaan stok, harga, dan memastikan tidak ada yang memanfaatkan keadaan untuk mengenakan harga semaunya,’’ tutupnya. (Dzulviqor)
