NUNUKAN – Kebijakan menambah sekolah negeri yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Nunukan menjadi sorotan dari pengurus sekolah-sekolah swasta.
Mereka menilai pemerintah daerah telah mengabaikan keberadaan sekolah swasta yang setiap tahun selalu kekurangan murid.
Diminta konfirmasi atas permasalahan ini,Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Disdikbud Nunukan, Widodo, menjelaskan sampai hari ini cara berpikir orang tua murid di Nunukan masih selalu membandingkan antara sekolah swasta dan sekolah negeri.
Para orang tua berprinsip lebih baik anaknya tidak bersekolah kalau bukan di sekolah negeri.
‘’Kalau seperti itu kita harus bagaimana? undang-undang mengatakan pendidikan adalah hak semua warga Negara. Ketika mereka memilih tak mau menyekolahkan anaknya kalau bukan di sekolah negeri, itu membuat beban pemerintah daerah. Angka anak putus sekolah akan tinggi,’’ jawabnya, Selasa (25/05).
Banyak kasus anak putus sekolah terjadi di wilayah pedalaman karena nihilnya sekolah negeri di tempat mereka.
Ketika mereka harus keluar dari wilayahnya untuk melanjutkan pendidikan, mereka akan dihadapkan oleh biaya yang besar dan jauh dari pengawasan orang tua.
Lebih jauh, Widodo menegaskan, pemerintah daerah sudah memberi perhatian kepada sekolah swasta.
‘’Pemerintah Daerah selalu menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), baik BOSDA maupun BOSNAS. Walaupun sekolah swasta tersebut jumlah muridnya tidak memenuhi kuota, jatah BOS diberikan sama besar dengan sekolah negeri,’’ katanya.
Widodo mengakui kebijakan tersebut merupakan simalakama, namun bagaimanapun memberikan hak pendidikan bagi generasi bangsa dan mencegah mereka putus sekolah menjadi pilihan bijak. (Dzulviqor)
