TANJUNG SELOR – Perjuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dalam mewujudkan pemerataan energi masih menghadapi tantangan besar. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara mencatat bahwa hingga saat ini, masih terdapat 115 desa di Bumi Benuanta yang belum teraliri listrik.
Kepala Dinas ESDM Kaltara, Yosua Batara, mengungkapkan data terbaru bahwa Rasio Desa Berlistrik (RDB) di provinsi tersebut baru mencapai 81,95 persen.
“Data kita itu baru 81,95 persen desa di Kaltara yang sudah berlistrik. Masih ada 115 desa atau 18,05 persen lagi yang belum berlistrik,” ujar Yosua, baru-baru ini.
Meskipun masih ada pekerjaan rumah yang besar, Kaltara menunjukkan kemajuan layanan yang signifikan. Jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020, angka desa berlistrik di Kaltara baru mencapai 68,88 persen. Kenaikan rasio ini menunjukkan adanya percepatan layanan yang cukup pesat dalam empat tahun terakhir.
Pemprov Kaltara menegaskan komitmennya untuk menuntaskan masalah pemerataan energi ini, dengan target ambisius.
“Target kita layanan listrik 100 persen di Kaltara itu di tahun 2030,” tutur Yosua, menegaskan bahwa sisa lima tahun ke depan akan dimanfaatkan untuk fokus mengejar ketertinggalan tersebut.
Untuk mencapai target ambisius tersebut, Pemprov Kaltara akan mengadopsi pola kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk intensifnya roadshow Kepala Dinas ESDM ke Kementerian ESDM dan PT. PLN (Persero).
Pola penyediaan listrik sangat bergantung pada kondisi geografis dan kebutuhan anggaran di lapangan. Dua pendekatan utama yang diterapkan:
-
Pembangunan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro): Jenis pembangkit ini mampu menyediakan listrik mandiri, namun membutuhkan biaya yang besar untuk konstruksi.
-
Perluasan Jaringan: Biaya tidak terlalu besar, karena fokus hanya pada pembangunan jaringan dari titik eksisting atau jaringan yang sudah ada.
Yosua menjelaskan bahwa kompleksitas geografis menjadi kendala utama, terutama di daerah perbatasan dan pedalaman. Dari 115 desa yang belum terlistriki, ada beberapa lokasi, seperti di daerah Sembakung, Nunukan, yang memerlukan pembangunan jaringan khusus untuk menyeberangi sungai.
“Jadi dia dibuat seperti SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi), tapi jaringannya hanya tegangan menengah,” pungkasnya, menunjukkan betapa rumitnya infrastruktur yang harus dibangun untuk menghubungkan desa-desa terpencil. (adv)
