NUNUKAN – KPU Nunukan, Kalimantan Utara, menggelar jumpa pers untuk menguatkan jalinan silaturahmi dan memastikan butuhnya KPU Nunukan untuk publikasi sebagai upaya suksesi Pilkada Nunukan 2024 yang segera dihelat 27 November 2024 nanti.
Komisioner KPU Nunukan Untuk Divisi Hukum, Syahruddin, mengatakan, media, pilkada serentak, dan demokrasi, merupakan satu kesatuan yang saling terkait.
‘’Media massa, baik cetak maupun elektronik sangat berperan dalam perhelatan Pilkada. Media tidak hanya menjadi instrumen dalam pilkada serentak, tetapi juga berfungsi sebagai aktor penting dalam demokrasi,’’ ujarnya, dalam acara sosialisasi pentingnya peranan pers untuk mensukseskan Pilkada serentak 2024, di kafe 93, Jumat (14/6/2024).
Tidak bisa terbantahkan fakta bahwa pelaksanaan pilkada langsung dilaksanakan pada bulan Juni 2005, hingga sekarang, media mengambil peran penting dalam pesta demokrasi di tanah air.
Syahruddin menegaskan, kontribusi media dalam perhelatan pemilu, merupakan bentuk dari kebebasan pers.
‘’Kebebasan media untuk tampil lebih berani dalam mengartikulasikan persoalan ekonomi, politik, serta mengkritik peran pemerintahan, merupakan terobosan dalam format politik Indonesia. Selain itu, media juga lebih otonom dan independen dalam melakukan peliputan,’’ ujarnya lagi.
Kendati demikian, tentu segala informasi tidak semua tersampaikan secara akurat. Di jaman teknologi dalam genggaman saat ini, tantangan besar yang menjadi salah satu ancaman pada Pilkada 2024 adalah riuhnya ruang publik yang akan dipenuhi dengan hoaks.
Untuk itu, media adalah aktor penting dalam mendorong demokrasi.
‘’Jadikanlah media massa sebagai duta-duta kepercayaan dalam membangun tradisi demokrasi dalam kontestasi politik. Dalam era informasi ini, media selalu dituntut untuk cermat dan tidak salah dalam membentuk opini publik. Dalam ajang pilkada, misalnya, media harus selektif dalam membentuk citra tokoh dan figur politisi dalam arena politik formal,’’ kata Syahruddin.
Menurutnya, media merupakan bagian penting dalam berpolitik maupun berpemerintahan.
Dalam negara-negara yang sudah mapan demokrasinya, media merupakan aktor penting dan dijamin keberadaannya.
Dalam sistem pemerintahan demokrasi, media massa menjadi pilar penting. Karena itu, berita berita maupun informasi kepada publik harus bersandar pada berita yang akurat, berimbang, dan tidak beitikad buruk.
‘’Dan kami mohon bantuannya untuk pemberitaan yang menyejukkan. Narasi kalimat yang dimuat memenuhi kaidah yang diatur dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Baik buruknya penyelenggara Pemilu dan sistem Pemilu yang berjalan, bergantung pada pemberitaan wartawan,’’ kata dia. (Dzulviqor)
