NUNUKAN, KN – Warga perbatasan RI-Malaysia di dataran tinggi Krayan, Nunukan, Kalimantan Utara, mendadak riuh. Sebuah unggahan video memperlihatkan perjuangan mobil gardan ganda melintasi jalan utama yang penuh lumpur pekat. Lumpur tebal itu hampir menelan seluruh badan kendaraan hingga menghentikan laju mobil secara total.
Para sopir terpaksa mengayunkan cangkul dan sekop guna menyingkirkan gundukan tanah basah. Mereka bahkan merelakan waktu istirahat dengan tidur di tengah hutan demi mencari solusi agar kendaraan tetap melaju. Di sela keputusasaan, para sopir melakukan aksi teatrikal menanam padi di kubangan jalan sambil meneriakkan kata “Merdeka” secara lantang.
Kegagalan Proyek Pemeliharaan Provinsi
Gat Khaleb, tokoh masyarakat sekaligus Anggota DPRD Nunukan, mengunggah video tersebut sebagai bentuk protes keras. Titik kerusakan berada di ruas jalan provinsi yang menghubungkan Krayan Induk, Krayan Barat, dan Krayan Selatan.
”Itu di ruas jalan yang menjadi link atau domain provinsi. Jalan itu menghubungkan tiga kecamatan, Krayan Induk, Krayan Barat dan Krayan Selatan. Setiap musim hujan, memang selalu seperti itu kondisinya,” ujar Gat Khaleb saat memberikan keterangan, Jumat (13/3/2026).
Gat menyesalkan kinerja pejabat Kalimantan Utara. Ia menilai para pemangku kebijakan bekerja sesuka hati tanpa memedulikan saran masyarakat. Padahal, pemerintah provinsi rutin mengucurkan anggaran pemeliharaan jalan setiap tahun.
Sorotan utama tertuju pada alokasi dana pemeliharaan tahun lalu senilai Rp 8 miliar. Gat menganggap hasil pengerjaan kontraktor jauh dari harapan warga.
”Tahun lalu ada anggaran Rp 8 miliar untuk pemeliharaan. Kontraktor hanya sekedar menimbun dengan tanah kering. Ini kan proyek cari uang saja namanya,” protes Gat.
Menanti Nurani Pejabat di Perbatasan
Masyarakat Krayan sebenarnya hanya memiliki permintaan sederhana. Mereka menginginkan akses jalan layak agar distribusi BBM dan sembako lancar sampai ke pemukiman.
”Kami di Krayan tidak minta jalanan harus aspal hitam, cukup ditimbun batu, mobil bisa lewat saja. Ini juga yang disarankan masyarakat, jalanan agar diuruk pecahan-pecahan batu, sehingga kendaraan tidak butuh berhari-hari sampai pemukiman penduduk,” tambah Gat.
Pemerintah daerah justru mengabaikan usulan teknis warga tersebut. Padahal, proyek pemeliharaan beberapa tahun silam membuktikan timbunan batu membuat jalan bertahan lebih lama. Pengabaian ini memicu efek domino berupa kelangkaan barang dan lonjakan harga kebutuhan pokok yang menyiksa warga.
Gat menegaskan penyelesaian masalah Krayan tidak memerlukan pejabat yang terlampau pintar. Ia menuntut kehadiran pejabat yang memiliki hati nurani dan paham skala prioritas pembangunan.
”Maka wajar saja ada aksi tanam padi dengan teriakan kata Merdeka. Itu ekspresi kekecewaan dan protes mereka. Masyarakat Krayan berhak marah, mereka berhak kecewa dan berhak protes, kondisi mereka masih sengsara sejak Indonesia merdeka,” tegasnya.
Ia juga menepis alasan defisit anggaran yang sering menjadi tameng pemerintah. Gat melihat ketimpangan nyata antara pembangunan di kota dan di perbatasan.
”Selama ini masyarakat dibodohi dengan kalimat defisit anggaran. Di sisi lain ada proyek bernilai ratusan miliar mulus dikerjakan. Di perkotaan sana, masyarakat hanya butuh penambalan aspal berlubang, sementara masyarakat Krayan masih harus menggali dan menguras lumpur terus menerus. Dimana hati mereka, apa ini adil,” pungkas Gat. (Dzulviqor)
