Penulis : Dony Damara
OPINI – Pada Tanggal 28 Maret Pemerintah Kabupaten Nunukan merilis nilai IPM yang katanya mengalami peningkatan.
Bupati menyebut gambaran umum capaian kinerja indikator tujuan daerah Nunukan tahun 2023 pertama, indeks pembangunan manusia (IPM) tahun 2022 terealisasi sebesar 67,88 sedangkan pada 2023 ditargetkan sebesar 69,1 dan terealisasi sebesar 68,43 atau mencapai 99 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 maka IPM Nunukan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,55 persen.
Yah jika dilihat dari sekilas angka memang mengalami peningkatan antara tahun 2022- 2023, akan tetapi kalau saya melihat dari sudut pandang dimensi kehidupan layak sosial saya beranggapan angka itu hanya masuk dimensi kalkulator semata, karena saya tidak melihat perubahan yang realistis untuk infrastruktur yang menciptkan kehidupan yang layak yang sejatinya untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Nunukan.
Menurut saya pengelolaan belanja infrastruktur di pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan belum terfokus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diproksikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Sejatinya Pemerintah Daerah yang berorientasi mensejahterakan masyarakat yang hendaknya dapat mengelola aset dan belanja infrastruktur dengan baik.
Pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat bagi tercapainya pembangunan manusia, karena pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan produktivitas dan meningkatkan pendapatan.
Sehingga pembangunan infrastruktur tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu pengelolaan belanja infrastruktur hendaknya menjadi perhatian yang lebih oleh Pemerintah Daerah.
Karena dengan tersedianya fasilitas pelayanan publik membuat masyarakat akan lebih aktif dan bersemangat dalam bekerja serta dengan adanya fasilitas yang baik akan meningkatkan jumlah investasi di masing-masing daerah yang akan mampu mempercepat pembangunan ekonomi.
Dana Belanja terhadap infrastruktur untuk publik seharusnya dialokasikan lebih besar dari pada belanja infrastruktur untuk aparatur, sehingga akan lebih tepat mengenai dimensi dasar IPM sesungguhnya.
Misalnya, alokasi belanja infrastruktur untuk pembangunan dalam penanganan energi listrik, air bersih, dan juga akses jalan umum untuk masyrakat sehingga kebutuhan masyarakat dapat dicapai dan tepat mengenai salah satu dimensi IPM yaitu dimensi kelayakan hidup agar ke depannya IPM Kabupaten Nunukan bukan hanya semata-mata memiliki IPM hanya bentuk angka yang tinggi saja, melainkan mampu meningkatkan kualitasnya lebih baik lagi.
Perlu diketahui juga bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur, di antaranya elektrifikasi, jalan beraspal, energi listrik, dan air bersih.
Ada beberapa hal yang harus menjadi catatan dan evaluasi yang perlu Pemerintah perhatikan juga diantaranya:
1. Perlu adanya planning atau perencanaan yang matang terhadap belanja infrastruktur yang akan dianggarkan sehingga tidak hanya fokus pada pembangunan fisik yang pada akhirnya tidak berfungsi.
Belanja infrastruktur diharapkan akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang baik dan stabil, namun jika salah dalam hal perencanaan dan pemetaan awal akan menjadikan dana pembangunan yang sia-sia.
2. Melakukan pemetaan kembali terhadap usaha-usaha atau sektor-sektor yang memberikan kontribusi yang lebih terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga lebih dioptimalkan serta diiringi dengan pengawasan terhadap stakeholder yang menerima dampak baik secara langsung maupun tidak langsung dari belanja infrastruktur tersebut.
Apakah dampak tersebut memberikan efek peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi ataukah hanya menjadi bangunan yang tidak terpakai.
Perkara air, listrik, hingga akses jalan di beberapa titik daerah Kabupaten Nunukan yang di tampilkan di media sosial merupakan sebuah bentuk “tamparan” untuk Pemerintah Kabupaten Nunukan yang perlu untuk dibenahi.
