Tanjung Selor, Kalimantan Utara – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara terus memperketat pengawasan terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam rapat kerja bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pada Selasa (24/6), Anggota Komisi II, M. Nasir, S.Pi, MM, menegaskan pentingnya pengawalan program kerja untuk mengakselerasi capaian investasi di Bumi Benuanta.
“Rapat kerja ini membuktikan komitmen kami di Komisi II untuk memastikan DPMPTSP menjalankan programnya secara terukur, tepat waktu, dan berdampak nyata bagi kemajuan Kalimantan Utara,” ujar Nasir seusai rapat di ruang Komisi II.
Sorotan Terhadap Realisasi Anggaran dan Investasi
Rapat evaluasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni Tahun Anggaran 2025 mengungkapkan bahwa serapan anggaran DPMPTSP hingga Triwulan II baru mencapai 39,84%.
Menanggapi angka ini, Nasir mendorong DPMPTSP untuk mengambil langkah-langkah akseleratif dan meningkatkan sinergi antarinstansi.
“Kita tidak bisa membiarkan serapan anggaran melambat. Anggaran yang tidak terserap maksimal berarti kita kehilangan kesempatan untuk membangun daerah. Apalagi ini menyangkut investasi, yang menjadi motor penggerak utama ekonomi Kalimantan Utara,” tegasnya.
Program Strategis DPMPTSP untuk Investasi
DPMPTSP memaparkan sejumlah program strategis yang tengah berjalan dan direncanakan.
Program-program ini mencakup fasilitasi kunjungan investor asing dari Korea Selatan dan Malaysia, penyelenggaraan kegiatan promosi seperti Kaltara Investment Forum (KIF), hingga sosialisasi kepada pelaku usaha lokal.
“Saya mendukung penuh setiap kegiatan yang memperluas jaringan investasi. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana setiap program ini ditindaklanjuti dengan hasil yang konkret,” jelas Nasir.
Ia juga menekankan pentingnya pendampingan bagi pelaku usaha lokal serta peningkatan kualitas pelayanan perizinan satu pintu.
Komisi II memastikan akan terus memantau progres kinerja DPMPTSP dan OPD lainnya secara berkala.
“Evaluasi ini bukan hanya fungsi pengawasan, melainkan juga upaya nyata untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah,” pungkasnya. (Dzulviqor)
