NUNUKAN – Masyarakat di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan, berharap penyelesaian atas kasus lahan mereka yang masuk Malaysia akibat pengukuran ulang oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) bersama Jabatan Ukur dan Pemetaan (JUPEM) Malaysia pada Juni 2019 lalu.
Keinginan tersebut disuarakan dalam kunjungan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia Hermono di Pulau Sebatik, Sabtu (18/12/2021).
‘’Kami berharap secepatnya ada penyelesaian terkait sejumlah lahan masyarakat yang masuk Malaysia akibat pengukuran ulang patok batas Negara. Kami berharap segera ada kejelasan ganti untung dari pemerintah RI,’’ ujar salah satu tokoh masyarakat Pulau Sebatik, H. Herman Baco.
Herman mengatakan, saat ini status lahan yang belum ada kejelasan tersebut, berpotensi memicu konflik sosial.
Seperti kejadian warga Malaysia yang membangun jalan di lahan tersebut, namun dihalangi oleh warga Indonesia.
Demikian sebaliknya, ada masyarakat Sebatik yang menggarap kebun kelapa sawit di lahan Malaysia, yang belum memiliki legalitas hukum tersebut.
‘’Jadi kami berharap sekali, ada kejelasan dari pemerintah pusat terkait ini. Jangan sampai masalahnya berlarut dan timbul konflik sosial antar dua Negara,’’ tegasnya.
Selain masalah batas Negara yang bergeser dan mengakibatkan sejumlah lahan dan bangunan masyarakat Sebatik masuk Malaysia, Herman juga menyampaikan kesulitan masyarakat Pulau Sebatik jika hendak bepergian ke Malaysia.
Mereka harus menuju Nunukan dan berangkat melalui pelabuhan speed boat Liem Hie Djung, yang membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit.
Padahal, jarak antara Sebatik – Malaysia bisa ditempuh dalam waktu sekitar 15 menit saja.
Sebelumnya, pelayaran ke Malaysia dari Pulau Sebatik dilakukan secara tradisional dan hal tersebut pernah dimaklumi oleh pihak Malaysia.
Namun, sejak terjadi konflik antara Malaysia dengan Kesultanan Sulu beberapa waktu lalu membuat kebijakan jalur-jalur penyeberangan tradisional termasuk Sebatik ditutup.
‘’Kita sudah hampir lima tahun kalau mau ke Malaysia harus berputar ke Nunukan dulu. padahal di Sebatik ada pos Imigrasi, kita berharap status Imigrasi ditingkatkan sehingga bisa memiliki kewenangan dalam hal perjalanan langsung Sebatik – Malaysia,’’ imbuhnya.
Lebih jauh, Herman juga meminta fungsi LTSP Nunukan kembali seperti dulu.
Tim terpadu tersebut menjadi ujung tombak bagi pembuatan passport PMI.
‘’Jadi PMI kita yang banyak di Malaysia belum punya passport dipulangkan dulu ke Indonesia, dibuatkan dokumen di LTSP baru dikirim kembali. Kalau masalah keberangkatan mereka yang unprosedural, kami percaya akan tertata ketika PLBN sudah beroperasi,’’ katanya lagi.
Sementara itu, Duta Besar RI untuk Malaysia, Hemono mengatakan, kedatangannya ke Pulau Sebatik memang dalam rangka ingin melihat langsung kondisi perbatasan dan mempelajari masalah yang terjadi.
‘’Kedatangan saya didasari oleh perintah pusat, kami telah rapat dengan Pak Luhut dan Pangdam juga agar serius dalam menindak lanjuti keluar masuk PMI di perbatasan Negara,’’ katanya.
Persoalan PMI unprosedural memang cukup mengkhawatirkan. Di masa pandemi, mereka dianggap ancaman bagi Malaysia karena dikhawatirkan membawa virus COVID-19 masuk.
Demikian pula bagi Indonesia, masuknya mereka melalui perbatasan Negara berpotensi sama dalam hal kesehatan.
‘’Tentu kita tidak inginkan mereka masuk negaranya dengan membawa narkotika atau barang larangan dan terbatas/Lartas. Kita butuh penguatan dan pengetatan jalur masuk yang memang tidak mudah. Banyak sekali jalur tikus sepanjang perbatasan RI – Malaysia,’’ ujar Hermono.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Danlantamal XIII Laksma TNI Edi Krisna Murti, Asops Danlantamal XIII Kolonel Laut (P) Sri Rakhmadi, Asintel Danlantamal XIII Letkol Mar Yanuar, Danlanal Nunukan Letkol Laut (P) Arief Kurniawan Hertanto, Dandim 0911/Nunukan Letkol Czi Eko Pur Indrianto, Kapolres Nunukan AKBP Ricky Hedianto, Dansatgas RI-Malaysia Letkol Arm Yudhi Ari Irawan dan Tamu undangan lainnya. (Dzulviqor)
