TARAKAN, KN – Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) gratis yang digulirkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) pada 2025 memberikan angin segar bagi 43 Kepala Keluarga (KK) di RT 14 Kelurahan Pantai Amal, Tarakan Timur. Bantuan ini memberikan keringanan signifikan, terutama di tengah anjloknya harga rumput laut yang menjadi komoditas utama warga.

​Ketua RT 14 Pantai Amal, Sufirman, menyampaikan, program BPBL menyasar rumah tangga kurang mampu. Di wilayahnya, program ini menjangkau total 43 penerima manfaat.

​Sufirman menjelaskan, dampak bantuan ini sangat terasa, terutama bagi para petani rumput laut yang ekonominya sedang tertekan.

​“Dengan keadaan harga rumput laut yang anjlok, bantuan pasang baru listrik gratis ini benar-benar meringankan beban kami. Kami tidak perlu lagi memikirkan biaya instalasi dan penyambungan listrik,” ujar Sufirman, Kamis (27/11/2025).

​Dampak Langsung Listrik untuk Aktivitas Rumput Laut

​Menurut Sufirman, dampak langsung setelah listrik masuk meningkatkan produktivitas penerima manfaat yang bergerak di sektor rumput laut. Listrik kini berfungsi sebagai penerangan yang memadai untuk aktivitas pengolahan dan penyiapan rumput laut pada malam hari.

​“Dampak langsungnya, listrik menjadi penerangan bagi mereka. Aktivitas yang biasanya terhambat gelap, sekarang bisa mereka kerjakan lebih optimal, terutama untuk pekerjaan yang membutuhkan penerangan di malam hari,” tambahnya.

​Program BPBL yang Pemprov Kaltara dan Kementerian ESDM sinergikan ini bertujuan meningkatkan rasio elektrifikasi dan taraf hidup masyarakat kurang mampu.

​Sufirman berharap, program serupa terus berlanjut sehingga lebih banyak warga pesisir yang memperoleh akses listrik mandiri, sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas komunitas perbatasan.

Artikel Bantuan Pasang Baru Listrik Pemprov Kaltara Meringankan Beban Petani Rumput Laut Pantai Amal pertama kali tampil pada Kabar Nunukan.

Nur Rahmat, Komisaris PT An Nur Kaltara Arafah, menyebutkan bahwa pemberangkatan ini terdiri dari 19 jamaah asal Malinau, 23 dari Pulau Sebatik, dan 24 dari Nunukan.

“Total keberangkatan sekitar 640 orang jama’ah umrah tahun ini,” ujarnya.

Rahmat menjelaskan visi misi An Nur Kaltara Arafah adalah dakwah dan sosial. Bisnis perjalanan umrah yang dijalankan, disandingkan dengan pondok pesantren Tahfidzul Qur’an gratis bagi anak yatim.

“Kami konsisten memberangkatkan fakir miskin dan penyandang disabilitas, ke Mekah,” tegasnya.

Dia menekankan, An Nur Kaltara Arafah adalah satu-satunya travel haji dan umrah yang berpusat di Kaltara.

Dengan demikian, bagi umat muslim yang berada di Kalimantan Utara, tidak perlu ragu untuk mendapatkan pelayanan beribadah ke Baitullah.

“Jamaah diberangkatkan dari Nunukan ke Tawau dan Kuala Lumpur, lalu menuju Jeddah, dengan kontrak hotel di Mekah Tower dekat Masjidil Haram,” sebutnya.

“Kami juga memberikan bonus city tour gratis ke Kuala Lumpur bagi jamaah umrah yang berangkat kali ini,” imbuh Rahmat.

Sementara itu, An Nur Kaltara Arafah, juga melayani jamaah haji Furoda.

“Sepanjang 2024, kami telah memberangkatkan150 jama’ah Haji Furoda,” katanya.

Rahmat mengingatkan agar para calon haji memilih travel dengan bijak untuk menghindari masalah visa di Saudi Arabia dan menjamin kenyamanan dan kemudahan jamaah dalam menunaikan ibadah haji. (Dzulviqor)

Artikel An Nur Kaltara Arafah Berangkatkan 66 Jamaah Umrah pertama kali tampil pada Kabar Nunukan.

Tujuan sosialisasi ini adalah untuk menjelaskan perubahan aturan mengenai administrasi kependudukan di Kabupaten Nunukan.

Ia menyebutkan bahwa dengan adanya Perda ini, layanan seperti pembuatan KTP dan Akte Kelahiran kini bisa didapatkan secara gratis.

Kebijakan ini membantu mempermudah akses masyarakat terhadap dokumen penting tanpa biaya tambahan.

Triwahyuni mengingatkan warga agar segera memanfaatkan kesempatan ini untuk mengurus dokumen kependudukan mereka.

Ia juga menjelaskan prosedur dan syarat yang diperlukan untuk pengurusan administrasi kependudukan.

Acara tersebut dihadiri oleh ratusan warga, perangkat desa, dan tokoh masyarakat setempat. (Dzulviqor)

Artikel Sosper Admindukcapil di Tulin Onsoi, Tri Wahyuni Ajak Masyarakat Segera Mengurus Data Kependudukan Gratis pertama kali tampil pada Kabar Nunukan.

Ia menekankan bahwa ketertiban administrasi penting untuk pembangunan, dan data kependudukan yang baik membantu pemerintah merancang kebijakan publik di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

Firman menjelaskan bahwa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2024 bertujuan mempermudah proses administrasi kependudukan di Kabupaten Nunukan, termasuk Sebatik.

Ia berharap masyarakat di daerah terpencil tidak ragu menggunakan layanan yang sudah disederhanakan.

Selain itu, Firman menegaskan bahwa kerjasama antara masyarakat dan pemerintah penting untuk mengatasi masalah administrasi kependudukan.

Sasaran sosialisasi ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk aktif mengikuti prosedur administrasi yang telah diatur dalam Perda. (Dzulviqor)

Artikel Sosper Admindukcapil, Firman Latif : Upaya Pemerintah Memberi Kemudahan Warga Perbatasan pertama kali tampil pada Kabar Nunukan.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Nunukan, Hj. Leppa Hafid ini, APBD 2025 disahkan sebesar RP 2,03 Triliun.

Sekretaris DPRD Nunukan, Drs. Muhammad Effendi, menyampaikan Surat Keputusan (SK) DPRD Nunukan tentang persetujuan APBD 2025.

Rincian pendapatan daerah dalam APBD 2025, terdiri dari, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkirakan mencapai Rp. 140,38 Miliar, sementara pajak daerah diproyeksikan sebesar Rp. 46,22 Miliar.

“Penerimaan dari retribusi daerah diperkirakan Rp. 4,28 Miliar, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah sebesar Rp. 3,6 Miliar,” ujar Effendi.

Selanjutnya, pendapatan transfer, diperkirakan mencapai Rp. 1,73 Triliun, dengan rincian, pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp. 1,64 Triliun dan transfer antar daerah diperkirakan mencapai Rp. 92,77 Miliar.

Adapun pendapatan daerah lainnya yang sah diperkirakan mencapai Rp. 12,56 Miliar.

Terkait belanja daerah, total anggaran belanja mencapai Rp. 2,03 Triliun. Belanja operasional yang mencakup berbagai kegiatan pemerintahan diperkirakan mencapai Rp. 1,21 Triliun.

Sementara itu, anggaran untuk belanja pegawai diperkirakan mencapai Rp. 680,82 Miliar, dan untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp. 487,11 Miliar.

Belanja subsidi diperkirakan mencapai Rp. 12,5 Miliar, dan belanja hibah sebesar Rp. 28,1 Miliar.

“Anggaran untuk belanja bantuan sosial diperkirakan mencapai Rp. 894,93 juta, sementara belanja modal, yang mencakup pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum, diperkirakan mencapai Rp. 463,07 Miliar.” lanjutnya.

Di sektor pembiayaan, penerimaan pembiayaan diperkirakan sebesar Rp.150 juta, sementara pengeluaran pembiayaan tercatat sebesar Rp0,00. Sisa lebih pembiayaan anggaran juga tercatat sebesar Rp0,00, menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Nunukan, Hj. Leppa, berharap, melalui APBD 2025, Pemerintah Kabupaten Nunukan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Terutama di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan dan infrastruktur yang tentunya menjadi prioritas utama.

‘’Diharapkan seluruh elemen dapat bekerja lebih maksimal dalam menjalankan program-program pembangunan yang telah direncanakan, serta menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik,’’ kata Leppa. (Dzulviqor)

Artikel APBD Nunukan 2025 Disepakati Sebesar Rp 2,3 Triliun pertama kali tampil pada Kabar Nunukan.

Sedikitnya, sudah ada 5 saksi yang diperiksa. Dan dari informasi yang diperoleh kabarnunukan.com, Polisi sudah melayangkan panggilan kepada terlapor, untuk menjalani pemeriksaan.

Lalu bagaimana sikap Badan Kehormatan (BK) DPRD Nunukan, atas kasus ini?

Ketua BK DPRD Nunukan, Syafrudin, mengatakan, pihaknya, tidak boleh turut campur dalam proses yang sedang ditangani aparat hukum.

‘’Dalam tatib BK, tertulis ‘apabila ada Anggota DPRD melakukan perbuatan yang melanggar hukum, kemudian dilaporkan ke kepolisian, maka kepolisian dulu yang bertindak. Jika sudah inkracht BK baru melakukan upaya’,’’ ujar Syafrudin, dihubungi Rabu (18/12/2024) kemarin.

Syafrudin menegaskan, BK tidak diam manakala ada anggota DPRD melakukan pelanggaran etik ataupun pelanggaran berat yang mengarah pidana.

Hanya saja, semua tindakan harus sesuai prosedur, dan tentunya mengikuti aturan yang berlaku.

‘’Saya juga sudah menanyakan ke polisi, prosesnya seperti apa. Bukan dalam artian ikut campur, tapi untuk BK ketahui,’’ lanjutnya.

Syafrudin mengimbau masyarakat tidak beranggapan BK mengabaikan kasus yang viral ini.

Namun tentu saja, kembali lagi, kalau semua penindakan, harus mengacu aturan dan SOP yang berlaku.

‘’Kalaupun prosesnya masuk penyidikan, tentu BK juga belum bisa melakukan tindakan apa pun, sampai nanti inkracht di persidangan,’’ tegasnya.

Lanjutnya, jika kasus dimaksud berlanjut ke meja hijau, BK akan menunggu surat pemberitahuan dari polisi dan tembusan PN Nunukan, sebagai dasar menerbitkan surat keterangan untuk Fraksi yang bersangkutan.

Demikian juga ketika ternyata terjadi islah atau damai, BK juga memberikan penjelasan kepada Fraksi yang bersangkutan.

‘’Muaranya ke Fraksi Parpol yang bersangkutan. BK hanya membuat surat keterangan kasusnya hingga kejelasan status yang bersangkutan. Untuk penindakan, kita kembalikan ke Fraksinya,’’ jelas Syafrudin. (Dzulviqor)

Artikel Sikap BK Atas Kasus Dugaan Ketua DPRD Nunukan yang Terlibat Penganiayaan Eks Ketua RT pertama kali tampil pada Kabar Nunukan.

Hal ini penting untuk menghindari kelangkaan dan lonjakan harga yang sering terjadi saat momen tersebut.

Mansur menekankan pentingnya langkah konkret untuk mencegah potensi krisis pangan dan memastikan tidak ada penimbunan bahan pokok yang bisa merugikan masyarakat.

Dia juga menegaskan perlunya koordinasi dan pengawasan antar instansi untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat selama perayaan.

Stabilitas dan ketersediaan bahan pangan merupakan tanggung jawab bersama untuk memastikan kenyamanan pada Natal dan Tahun Baru. (Dzulviqor)

Artikel Jelang Nataru, DPRD Nunukan Serukan Agar Pemda Gerak Cepat Antisipasi Kenaikan Harga dan Kelangkaan Sembako pertama kali tampil pada Kabar Nunukan.

Nadia menyatakan bahwa sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat memahami dan mematuhi peraturan yang ada.

Dia menekankan pentingnya dokumen kependudukan dan mengajak warga untuk mengurusnya secara mandiri, tanpa biaya. Banyak masyarakat yang kurang memahami prosedur, sehingga sering menggunakan jasa orang lain.

Nadia berharap semua warga Sebatik memiliki identitas kependudukan yang penting dalam urusan mendesak. Sosialisasi ini dihadiri oleh sekitar 100 peserta dan beberapa narasumber. (Dzulviqor)

Artikel Sosper Admindukcapil, Nadia Mengimbau Seluruh Warga Pulau Sebatik Mengurus Dokumen Kependudukan Secara Mandiri pertama kali tampil pada Kabar Nunukan.

Anggota DPRD Nunukan, Said Hasan, melaksanakan reses di Desa Atap. Ia menyatakan bahwa reses adalah tempat penting bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai masalah, terutama pembangunan daerah.

Warga Desa Atap sangat antusias dalam memberikan usulan, dengan perhatian khusus pada perbaikan infrastruktur jalan yang sulit dilalui.

Selain itu, pendidikan dan kesehatan juga menjadi isu penting.

Warga berharap pemerintah meningkatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Said Hasan berjanji akan membahas aspirasi warga ini di DPRD Nunukan, menekankan bahwa infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan akan menjadi prioritas dalam anggaran 2025.

Ia juga mengingatkan pentingnya interaksi antara masyarakat dan wakil rakyat dalam proses demokrasi. (Dzulviqor)

Artikel Perbaikan Jalan Penghubung Antar Desa di Sembakung, Masih Menjadi Permintaan Masyarakat Dalam Reses pertama kali tampil pada Kabar Nunukan.

Hasbi menegaskan pentingnya sosialisasi Perda Pajak kepada masyarakat agar mereka memahami tujuan dan dampaknya, terutama terkait pelayanan pada jasa transportasi kepelabuhanan.

Retribusi yang dibayarkan oleh pengguna jasa pelabuhan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan mendukung daerah.

Ia juga mengajak semua pihak untuk mendukung Perda ini, serta akan terus berkoordinasi dengan PT. Pelindo untuk meningkatkan pelayanan dan retribusi di masa depan. (Dzulviqor)

Artikel Sosper Pajak dan Retribusi Jasa Kepelabuhanan, Diharap Mampu Menaikan Potensi PAD Nunukan pertama kali tampil pada Kabar Nunukan.